Samarinda — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah secara daring, Rabu (4/2/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Aula ETAM Kanwil Kemenkum Kaltim dan dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Masan Nurpian beserta jajaran.

Peresmian Posbankum dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Dalam sambutannya, Menkum menyampaikan bahwa pembentukan Posbankum di Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai 100 persen di seluruh desa dan kelurahan. Capaian ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan serta memastikan layanan bantuan hukum dapat menjangkau hingga tingkat pemerintahan paling dasar.

Menteri Hukum menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen penting dalam menghadirkan keadilan substantif, bukan semata keadilan prosedural. Melalui Posbankum, masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, memperoleh akses langsung terhadap layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Selain itu, layanan Posbankum diharapkan dapat berfungsi sebagai ruang penyelesaian persoalan hukum dan sengketa secara dini, sehingga mampu mencegah konflik berlarut serta menjaga harmoni dan ketertiban sosial di tingkat akar rumput.

Peresmian Posbankum tersebut juga dirangkaikan dengan Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pemberian layanan bantuan hukum di desa dan kelurahan.

Pada kesempatan yang sama, Menkum mengapresiasi dukungan Gubernur Sulawesi Tengah beserta pemerintah kabupaten/kota yang telah berkomitmen penuh dalam memastikan terbentuknya Posbankum Desa/Kelurahan.

Kegiatan peresmian ini menjadi rujukan penting dalam penguatan layanan bantuan hukum serta perluasan akses keadilan di daerah. Hal ini nantinya menjadi penguatan dalam pelayanan bantuan hukum dan implementasi kebijakan sesuai kebutuhan daerah, sejalan dengan agenda strategis Kementerian Hukum dalam mewujudkan layanan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Balikpapan – Antusiasme masyarakat terlihat pada hari kedua pelaksanaan Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan, Rabu (4/2/2026).

Sejak pagi, layanan KI dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelaku usaha, pelaku UMKM, mahasiswa, hingga masyarakat ekonomi kreatif. Kehadiran mereka menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya dan usaha yang dimiliki.

Pada hari kedua ini, Tim Pelayanan Bidang Kekayaan Intelektual secara langsung memberikan layanan konsultasi terkait perlindungan merek dan hak cipta, khususnya kepada rumah produksi musik, pelaku usaha, dan UMKM di Kota Balikpapan. Tidak hanya memberikan penjelasan teknis, tim juga membekali peserta dengan strategi praktis dalam melindungi aset kreatif dan komersial guna meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat serta berpesan kepada jajaran untuk senantiasa menjaga integritas dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di bidang Kekayaan Intelektual. Menurutnya, perlindungan KI memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan usaha dan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha lokal dan pelaku ekonomi kreatif.

“Saya berharap melalui kegiatan pelayanan ini, kebutuhan masyarakat dapat terlayani secara langsung, khususnya di Kota Balikpapan. Selain itu, pelayanan publik diharapkan semakin berkualitas dan mudah diakses dalam satu tempat yang nyaman dan representatif,” ujarnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kaltim tetap terus berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Kekayaan Intelektual serta mendorong pelaku usaha lokal untuk melindungi karya, inovasi, dan produk yang dihasilkan. Upaya ini diharapkan menjadi momentum penguatan daya saing UMKM di Kalimantan Timur.

Samarinda – Dalam rangka menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur hadir sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan dan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda, Selasa (3/2/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 40 peserta yang terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan. Sosialisasi difokuskan pada perubahan mendasar dalam KUHP nasional yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman hukum yang komprehensif dan berkeadilan.

Kepala Bapas Kelas I Samarinda, M. Ilham Agung, membuka kegiatan secara langsung. Dalam sambutannya, ia menegaskan peran strategis Bapas dalam mendukung proses pembimbingan, pengawasan, serta reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan. Menurutnya, keberhasilan reintegrasi tidak hanya bergantung pada klien, tetapi juga dukungan lingkungan sekitar.

“Peran Bapas tidak hanya membimbing dan mengawasi, tetapi juga memastikan klien dapat diterima kembali di masyarakat. Dukungan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan keluarga sangat penting untuk menghapus stigma terhadap mantan narapidana,” ujarnya.

Sebagai narasumber pertama, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kaltim Masan Nurpian, menyoroti pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP baru sebagai alternatif pemidanaan bagi tindak pidana ringan. Skema ini membuka peluang bagi pelaku untuk menebus kesalahannya melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk berpartisipasi dalam program sosial desa melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang telah terbentuk di seluruh wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Pidana kerja sosial memberi ruang bagi pelaku untuk menebus kesalahannya secara konstruktif. Ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan perbaikan dan tanggung jawab sosial,” jelasnya, sekaligus membuka peluang kerja sama lanjutan antara Kanwil Kemenkum Kaltim dan Bapas Kelas I Samarinda.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Penyuluh Hukum Madya, Eka Juraidah, yang mengulas secara komprehensif sejumlah substansi penting dalam KUHP baru. Materi meliputi pengenalan tindak pidana baru, perluasan bentuk pemidanaan melalui sistem denda dan pidana pengawasan, pengakuan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, serta berbagai penyesuaian terhadap dinamika sosial modern.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan diskusi dua arah, di mana peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait penerapan pasal-pasal KUHP dalam praktik ke depan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak, khususnya Klien Pemasyarakatan, memiliki pemahaman yang utuh terhadap KUHP baru sebagai landasan hukum nasional yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada keadilan restoratif.

Balikpapan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) turut berperan aktif dalam rapat penyusunan dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Balikpapan yang digelar secara luring di Kantor Bapperida Kota Balikpapan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kualitas dan keselarasan produk hukum daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Elyzabeth L. Toruan. Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kaltim Zonasi Kota Balikpapan, serta perwakilan perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.

Adapun dua Raperwali yang menjadi fokus pembahasan, yakni Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan menegaskan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Kaltim bertujuan memberikan pendampingan dan masukan teknis agar kedua Raperwali disusun sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Pada kesempatan tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kaltim menyampaikan sejumlah saran perbaikan, baik secara redaksional maupun substansial. Seluruh masukan dibahas secara terbuka dan disepakati bersama oleh para peserta rapat, sehingga proses penyusunan berjalan dinamis dan interaktif.

Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melakukan penyempurnaan terhadap kedua Raperwali sesuai hasil pembahasan, sebelum selanjutnya dilanjutkan ke tahap rapat harmonisasi bersama Kanwil Kemenkum Kaltim. Hal ini mencerminkan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Kanwil Kemenkum Kaltim dalam menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas dan implementatif.

Samarinda – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan sekaligus memperkuat fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melakukan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda, Selasa, 3 Februari 2026.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Masan Nurpian, didampingi Penyuluh Hukum Madya, Eka Juraidah, dan diterima langsung oleh Kepala Bapas Kelas I Samarinda, M. Ilham Agung. Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi pemanfaatan Posbankum sebagai wadah kerja sosial bagi klien pemasyarakatan.

Dalam forum tersebut, Masan Nurpian menyampaikan gagasan inovatif agar klien pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan dapat dilibatkan dalam kegiatan pelayanan di Posbankum Desa/Kelurahan. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi pembinaan yang berorientasi pada pemulihan sosial dan pemberdayaan.

“Melalui kerja sosial di Posbankum, klien pemasyarakatan dapat mengembangkan keterampilan, membangun rasa percaya diri, serta mempersiapkan diri untuk kembali berperan aktif di tengah masyarakat. Di sisi lain, kehadiran mereka juga memberi kontribusi nyata bagi peningkatan layanan hukum kepada masyarakat,” ujar Masan.

Ia menambahkan, inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi model pembinaan yang efektif sekaligus mendukung optimalisasi pelaksanaan dan pelaporan layanan Posbankum Desa/Kelurahan.

Rencana pelibatan klien pemasyarakatan akan difokuskan pada kegiatan administrasi Posbankum, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan profesionalitas layanan. Seluruh proses akan dilaksanakan melalui pengawasan petugas Bapas serta pendampingan paralegal yang kompeten.

Kepala Bapas Kelas I Samarinda, M. Ilham Agung, menyambut positif rencana kolaborasi tersebut. Menurutnya, Posbankum merupakan garda terdepan dalam penyediaan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu, sehingga keterlibatan klien pemasyarakatan memiliki nilai strategis dalam proses pembinaan.

“Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja dan edukasi hukum bagi klien pemasyarakatan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengikis stigma negatif serta menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat,” ungkap Ilham.

Menutup pertemuan, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Kaltim berharap hasil koordinasi ini dapat segera ditindaklanjuti melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama. Sinergi antara Kanwil Kemenkum Kaltim dan Bapas Kelas I Samarinda diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Sangatta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual berbasis potensi unggulan daerah. Salah satu upaya konkret dilakukan melalui pemetaan potensi Indikasi Geografis (Indigeo) komoditas Kakao di Kabupaten Kutai Timur.

Atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual yang dipimpin Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Favourita Sirait, melaksanakan peninjauan lapangan dan koordinasi langsung dengan Perangkat Desa Pengadan Baru serta kelompok masyarakat tani kakao, Selasa (03/02/2026).

Kegiatan ini bertujuan menggali data faktual terkait sebaran lahan kakao, karakteristik produk, serta kesiapan masyarakat desa dalam mengelola komoditas unggulan secara komunal sebagai prasyarat pendaftaran Indigeo. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum yang dibangun benar-benar berangkat dari kebutuhan dan kepemilikan masyarakat lokal.

Favourita Sirait menegaskan bahwa Indikasi Geografis merupakan instrumen penting dalam melindungi reputasi, kualitas, dan keunikan produk yang dipengaruhi oleh faktor geografis serta dikelola secara kolektif oleh masyarakat.

“Kementerian Hukum Kaltim hadir untuk memastikan seluruh tahapan pendaftaran Indigeo Kakao berjalan sesuai koridor hukum. Pendampingan kami lakukan secara menyeluruh, mulai dari pemetaan potensi hingga pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG),” ujar Favourita.

Koordinasi lintas sektor turut melibatkan perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Nur Chamim, serta Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, Muhtarudin. Dalam diskusi, dijelaskan pula sejumlah keberhasilan Indigeo sebelumnya seperti Lada Malonan, Kakao Berau, dan Gula Aren Tuana Tuha sebagai referensi.

Selain itu, dibahas pentingnya sinkronisasi data lahan dengan instansi terkait, termasuk Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan, guna menjamin kepastian hukum wilayah Indigeo serta mencegah potensi konflik pemanfaatan lahan di masa mendatang.

Kemenkum Kaltim menekankan agar kelompok tani bersama perangkat desa berperan sebagai motor penggerak dalam penyusunan proposal dan pengelolaan Indigeo. Hal ini dimaksudkan agar manfaat ekonomi, penguatan identitas produk, serta hak komunal atas Indigeo dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat setempat.

Dengan melakukan pendampingan berkelanjutan, Kemenkum Kaltim optimistis Kakao Kutai Timur dapat segera menyusul kesuksesan produk Indigeo lainnya di Kalimantan Timur, sekaligus meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan petani melalui perlindungan hukum yang berkelanjutan.

Balikpapan, 3 Februari 2026 – Dalam rangka meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui Bidang Pelayanan KI memfasilitasi pendampingan layanan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan.

Layanan KI tersebut dilaksanakan selama dua hari, mulai 3-4 Februari 2026, bertempat di gerai pelayanan khusus Kementerian Hukum di MPP Kota Balikpapan beralamat di jalan Ruhui Rahayu 1 Baru, Balikpapan Selatan. Masyarakat dapat mengakses layanan secara langsung maupun secara daring sebagai bagian dari upaya mendekatkan layanan hukum kepada publik.

Kegiatan ini sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, agar layanan Kekayaan Intelektual dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Kakanwil menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui pelayanan publik yang mudah dijangkau, khususnya dalam memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada hari pertama pelaksanaan, Tim Bidang KI Kanwil Kemenkum Kaltim telah memfasilitasi dua pendaftaran merek untuk sektor jasa penjualan makanan dan produk skincare. Selain itu, layanan konsultasi juga dimanfaatkan oleh pelajar serta pelaku UMKM yang tengah mempersiapkan proses pendaftaran perlindungan merek usaha mereka.

Layanan Kekayaan Intelektual di MPP Balikpapan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan terbuka bagi masyarakat umum, termasuk pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, serta pihak lain yang membutuhkan informasi dan pendampingan di bidang KI. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, pendampingan pendaftaran merek, hak cipta, paten, serta jenis kekayaan intelektual lainnya.

Bersama pemerintah daerah dan penyelenggara pelayanan publik, Kanwil Kemenkum Kaltim terus mendorong perluasan akses layanan hukum yang terintegrasi. Kehadiran layanan KI di pusat pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di era digital, sekaligus mendukung iklim inovasi dan daya saing daerah. 

Samarinda – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, mengikuti kegiatan Evaluasi Penerapan Pola Kerja Fleksibel di Lingkungan Kantor Wilayah, Balai Harta Peninggalan, dan Balai Pelatihan Hukum Kementerian Hukum, yang diselenggarakan secara daring oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI pada Selasa, 3 Februari 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum. Kakanwil Kemenkum Kaltim mengikuti kegiatan tersebut dari Aula ETAM Kanwil Kemenkum Kaltim, didampingi oleh jajaran bagian pengelola kepegawaian. Selain itu Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Erwin Budiyanto hadir langsung dalam kegiatan tersebut di Wisma Pengayoman, Bogor.

Evaluasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur efektivitas dan produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) seiring dengan penerapan kebijakan pola kerja fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berjalan optimal serta kebutuhan akan penyesuaian ke depan.

Dalam diskusi evaluasi, dibahas sejumlah aspek penting penerapan pola kerja fleksibel, antara lain akuntabilitas kinerja organisasi, sikap dan perilaku disiplin pegawai, mekanisme pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan, serta dampak nonmateriil terhadap keseimbangan kehidupan kerja ASN.

Melalui kegiatan ini, ditegaskan bahwa fleksibilitas kerja bukan dimaknai sebagai pelonggaran tanggung jawab, melainkan sebagai upaya bijak dalam mengelola waktu, tempat, dan beban kerja guna menghasilkan kinerja yang optimal dan berorientasi pada hasil terbaik.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan strategis Kementerian Hukum, sekaligus memastikan implementasi pola kerja fleksibel tetap sejalan dengan prinsip profesionalisme, disiplin, dan pelayanan publik yang berkualitas. (red. Humas Kemenkum Kaltim)

Bogor – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, pada 2–3 Februari 2026, bertempat di Wisma Pengayoman Kementerian Hukum, Bogor.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Erwin Budiyanto, bersama Tim Kanwil dari Bagian Perencanaan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan supervisi dibuka secara langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widhiyanti. Dalam sambutannya, Rahmi menyampaikan tiga agenda utama yang menjadi fokus pertemuan, yakni supervisi belanja modal dan belanja sewa TA 2027, penyusunan instrumen evaluasi serta penyusunan Keputusan Menteri terkait pola kerja fleksibel bagi ASN Kementerian Hukum, dan supervisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum TA 2025.

Rahmi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah yang dilakukan secara terencana untuk mendorong efektivitas dan efisiensi anggaran, sekaligus memastikan seluruh agenda berjalan dalam satu kesatuan arah kebijakan dan penguatan tata kelola organisasi. Perencanaan anggaran yang tepat, menurutnya, harus didukung oleh sistem kerja yang adaptif dan efektif, serta diukur dan dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang berbasis data dan berorientasi pada hasil.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Hukum secara berkelanjutan. (red. Humas Kemenkum Kaltim)

Sangatta, 2 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) berbasis potensi unggulan daerah. Melalui Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Kaltim berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kutai Timur guna memantau dan mengidentifikasi potensi Indikasi Geografis (Indigeo) komoditas kakao, Senin (2/2).

Pertemuan yang berlangsung di Sangatta tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Kutai Timur, Arief Nur Wahyuni, didampingi Kepala Bidang Usaha, Pengolahan, dan Pemasaran Sumirat, beserta jajaran. Fokus utama pembahasan adalah percepatan pendaftaran Indikasi Geografis Kakao sebagai produk unggulan Kutai Timur yang memiliki karakteristik khas dan nilai ekonomi tinggi.

Hasil diskusi mengidentifikasi dua wilayah dengan potensi kakao terbesar dan dinilai paling siap untuk diproses lebih lanjut, yakni Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Karangan. Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki kesiapan dari sisi lahan, kualitas produk, serta dukungan kelompok tani.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kanwil Kemenkum Kaltim, Favourita Sirait, menegaskan pentingnya pengelolaan potensi lokal secara cepat dan terstruktur agar memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

“Potensi lokal perlu dikelola secara cepat agar mendapatkan kepastian administrasi dan perlindungan hukum. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar hak masyarakat lokal tetap terlindungi,” ujarnya.

Tim Kanwil Kemenkum Kaltim juga memaparkan tahapan pendaftaran Indikasi Geografis, yang diawali dengan pemantauan dan monitoring kesiapan lahan serta produk, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada petani dan pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). MPIG selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati sebagai syarat utama pengajuan pendaftaran Indigeo.

Menutup pertemuan, pihak Dinas Perkebunan Kutai Timur menyatakan kesiapan untuk segera mempersiapkan kelompok tani di Kecamatan Kaubun dan Karangan guna agenda terdekat, yaitu sosialisasi dan pembentukan MPIG. Langkah ini diharapkan dapat menyusul keberhasilan Pisang Kepok Kutai Timur yang telah lebih dahulu memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.

Dalam momen ini, Kanwil Kemenkum Kaltim berharap komoditas kakao Kutai Timur dapat memiliki nilai tambah, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis perkebunan di tingkat nasional maupun internasional.