Samarinda - Kanwil Kemenkum Kaltim kembali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara secara virtual pada Senin (15/12/2025). Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno didampingi Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Kutai Kartanegera. Turut hadir pada rapat tersebut, yaitu Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Raperbup yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat harmonisasi kali ini adalah Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Dana Tunggu Hunian Bagi Korban Bencana.

Dalam penyampaian urgensi penyusunan Raperbup, Perwakilan BPBD Kutai Kartanegara, Muhlis menjelaskan bahwa penyusunan Raperbup ini penting untuk dilakukan percepatan agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat/warga yang terdampak bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada kesempatan tersebut Muhlis juga menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kanwil Kemenkum Kaltim.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan Raperbup yang dihasilkan dapat menjadi pedoman teknis yang efektif serta mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Samarinda - Kanwil Kemenkum Kaltim kembali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung secara virtual pada Senin (15/12/2025). Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno didampingi Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Tana Tidung.

Turut hadir pada rapat harmonisasi, antara lain Perwakilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Raperda yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat harmonisasi kali ini adalah:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Tana Tidung.

Dalam penyampaian urgensi penyusunan Raperda, Ketua Bapemperda DPRD Tana Tidung, Hanapi menyampaikan bahwa terkait Raperda tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan telah dilakukan harmonisasi pada 2 Agustus 2025, akan tetapi dikarenakan terjadi miskomunikasi di Bagian Hukum Sekretariat DPRD Tana Tidung maka dilakukanlah harmonisasi ulang.

Raperda ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi para petani atau warga di Kab. Tana Tidung agar memiliki payung hukum yang kuat dan diharapkan akhir tahun ini segera disahkan sehingga tahun depan Raperda ini dapat dijalankan.

Selanjutnya, Hanapi menjelaskan mengenai Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu Rancangan yang termasuk Rancangan inisiatif DPRD. Raperda ini bertujuan untuk membangun karakter bangsa di daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Minimnya Ideologi Pancasila sebagian besar masyarakat Kab. Tana Tidung menjadikannya alasan kuat disusunnya Raperda ini.

Kegiatan harmonisasi ini merupakan wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Kaltim dalam upaya menghasilkan produk hukum yang berkualitas, diharapkan Raperda yang dihasilkan mampu menjadi pedoman teknis yang efektif serta mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah, khususnya Kabupaten Tana Tidung.

Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan kegiatan wawancara terkait permohonan penegasan status kewarganegaraan, yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang AHU, Mia Kusuma Fitriana, Senin 15 Desember 2025, secara virtual, bertempat di Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur.

Kegiatan wawancara ini merupakan bagian dari tahapan prosedural dalam proses penegasan status kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wawancara dilakukan untuk menggali keterangan secara langsung dari pemohon serta memastikan kelengkapan dan kebenaran data serta dokumen yang diajukan. Adapun sebagai pemohon penegasan kewarganegaraan ini adalah Armilin yang telah tinggal dan menetap di Indonesia sejak tahun 2011 tepatnya di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Dalam pelaksanaannya, Mia Kusuma Fitriana menyampaikan bahwa proses penegasan status kewarganegaraan harus dilakukan secara cermat, objektif, dan akuntabel, mengingat status kewarganegaraan merupakan hak dasar seseorang yang memiliki implikasi hukum yang luas.

“Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh terkait riwayat kewarganegaraan pemohon, sekaligus memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif dan substansial telah terpenuhi,” ujar Mia.

Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan standar pelayanan publik, khususnya dalam bidang administrasi hukum umum.

Melalui kegiatan ini, diharapkan proses permohonan penegasan status kewarganegaraan dapat berjalan dengan lancar serta memberikan kepastian hukum bagi pemohon. Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Balikpapan, 15 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selama dua hari, mulai tanggal 15 hingga 16 Desember 2025, Kanwil Kemenkum Kaltim membuka gerai layanan khusus Kekayaan Intelektual (KI) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu 1 Baru No.9, RT.8/RW.No 9, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Langkah ini diambil sebagai upaya "jemput bola" untuk mendekatkan layanan hukum, khususnya perlindungan Kekayaan Intelektual, kepada para pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum di Kota Minyak.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, menugaskan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana, dan Tim hadir membuka layanan KI di MPP Balikpapan bertujuan untuk memangkas jarak dan waktu bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi maupun mendaftarkan karya intelektualnya.

"Kami menyadari tingginya potensi ekonomi kreatif di Balikpapan. Oleh karena itu, kami hadir di tengah masyarakat melalui MPP ini untuk memfasilitasi pendaftaran Merek, Hak Cipta, Paten, hingga Desain Industri secara langsung dan terpandu," ujar Mia di sela-sela kegiatan, Senin (15/12/2025).

Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi pada hari pertama pembukaan layanan. Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tampak memadati loket layanan untuk melakukan konsultasi terkait penelusuran merek dan tata cara pendaftaran akun persetujuan otomatis pencatatan hak cipta (POP HC).

Tim pelayanan dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kaltim siap sedia memberikan pendampingan teknis. Masyarakat tidak hanya dibantu dalam proses pendaftaran, tetapi juga diberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan hukum atas aset intelektual agar tidak diklaim oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga Selasa, 16 Desember 2025. Kanwil Kemenkum Kaltim mengimbau kepada seluruh masyarakat Balikpapan yang memiliki karya seni, inovasi teknologi, atau merek dagang untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan angka pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kalimantan Timur khususnya Balikpapan, dapat meningkat signifikan, sejalan dengan visi Kemenkum untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis kekayaan intelektual.

Samarinda, 15 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kemenkum Kaltim) melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum yang diwakili oleh Ketua Tim Pembinaan Hukum, Agus Sartono, Lurah Teluk Lerong Ulu Anton Sulistiyo beserta jajaran, serta para anggota Kadarkum dan Posbankum Kelurahan Teluk Lerong Ulu.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Lurah Teluk Lerong Ulu, Anton Sulistiyo. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Kemenkum Kaltim serta berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di tingkat kelurahan, khususnya melalui peran aktif Kadarkum dan Posbankum sebagai garda terdepan pelayanan hukum bagi warga.

Selanjutnya, sambutan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum yang disampaikan oleh Agus Sartono menekankan pentingnya keberadaan Kadarkum dan Posbankum sebagai sarana edukasi hukum masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pembinaan ini merupakan bentuk komitmen Kemenkum Kaltim dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat serta mendorong penyelesaian permasalahan hukum secara bijak, cepat, dan berkeadilan di tingkat desa/kelurahan.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Penyuluh Hukum Kemenkum Kaltim, Astari Intan P. menyampaikan pentingnya peran Posbankum di tingkat desa/kelurahan sebagai wadah penyelesaian permasalahan hukum sederhana melalui mekanisme mediasi atau nonlitigasi. Hal ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui proses peradilan yang memerlukan waktu dan biaya yang relatif lebih besar.

Sementara itu, Penyuluh Hukum Soraedha Liestia Harini memaparkan materi terkait Bantuan Hukum. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 23 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang telah bekerja sama dengan Kemenkum untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Setelah pemaparan materi, kegiatan pembinaan ditutup dan dilanjutkan dengan sesi konsultasi hukum. Dalam sesi ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan berkonsultasi terkait berbagai permasalahan hukum yang dihadapi secara langsung kepada para penyuluh hukum Kemenkum Kaltim.

Jakarta – Kementerian Hukum resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan mulai 15 Desember hingga 18 Desember 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan langkah percepatan peningkatan kualitas layanan hukum ke depan.

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, diantaranya Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budiyanto.

Pembukaan kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Selanjutnya, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Nasional, sebagai bagian dari penguatan sinergi dan peningkatan kualitas layanan administrasi hukum.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah tekad bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk menghadirkan layanan hukum berkelas dunia. Oleh karena itu, standar pelayanan harus terus ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Hari ini kita menjalani sebuah program kementerian yang merupakan tekad bersama untuk mencapai layanan berkelas dunia. Transformasi digital menjadi kunci utama, karena tidak hanya mengubah sistem, tetapi juga kultur dan mindset kita sebagai penyelenggara layanan publik,” tegas Menteri Hukum.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Supratman juga menyampaikan rencana soft launching Super Apps Kementerian Hukum, sebuah platform digital terintegrasi yang mencakup seluruh layanan di lingkungan Kementerian Hukum. Super Apps ini diharapkan mampu menjamin transparansi, meningkatkan efisiensi, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum secara terpadu. Selain itu, Menteri Hukum menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian seluruh direktorat dan unit kerja, baik di pusat maupun di wilayah, dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi komitmen seluruh jajaran dalam membangun birokrasi Kementerian Hukum yang semakin modern, adaptif, dan berintegritas.

Secara khusus, Menteri Hukum memberikan apresiasi terhadap inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dalam menghadirkan Layanan Harmonisasi One Day Service. “Pada arahan Menteri dalam Rakor Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 ini, Menteri mengapresiasi Layanan Harmonisasi One Day Service Kanwil Kemenkum Kaltim sebagai inovasi yang mempercepat dan mempermudah pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui pelaksanaan Rakor ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum semakin solid dalam memperkuat pengendalian kinerja, mempercepat transformasi digital, serta mewujudkan pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budiyanto mengikuti arahan Ketua Steering Committee yang disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum RI Andry Indrady dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester II Tahun 2025, yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel Mercure Kemayoran, Senin (15/12/2025).

Arahan Ketua Steering Committee menekankan pentingnya keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja dengan visi dan misi Kementerian Hukum Tahun 2025–2029, yakni terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam arahannya, Kepala BSK Hukum juga memaparkan target kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026 yang berfokus pada penguatan kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI serta percepatan reformasi birokrasi.

Lebih lanjut, disampaikan pula berbagai kegiatan prioritas Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026, antara lain peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, penghitungan indeks pembangunan dan reformasi hukum, penguatan layanan bantuan hukum dan literasi hukum, hingga akselerasi transformasi digital layanan hukum kepada masyarakat.

Keikutsertaan Kakanwil beserta jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan arah kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara optimal di daerah. Arahan tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi dan perjanjian kinerja Tahun 2026, sekaligus mendorong peningkatan capaian kinerja, nilai SAKIP, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.

Melalui Rapat Koordinasi yang akan berlangsung selama 4 (empat) hari sejak 15 Desember hingga 18 Desember 2025 ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur siap mendukung terwujudnya hukum yang berkeadilan melalui layanan hukum yang adaptif dan berbasis transformasi digital.

Balikpapan — Upaya memperkuat efektivitas pembangunan hukum dan meningkatkan sinergi antardaerah kembali ditegaskan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Pada Jumat (12/12/2025), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ferry Gunawan C, hadir sebagai narasumber dalam Rapat Pleno Kerja Sama Daerah yang digelar di Kota Balikpapan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Syirajudin, serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari instansi pemerintah dan lembaga terkait se-Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Syirajudin menekankan bahwa rapat pleno ini memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program kerja sama daerah berjalan optimal, selaras, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kita harus rutin melaksanakan rapat ini agar dapat mengevaluasi kinerja yang telah kita lakukan. Kerja sama yang baik akan meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, dan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Agenda berlanjut dengan pemaparan materi oleh Kadiv P3H Ferry Gunawan C yang mengulas Penguatan Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah. Ia menekankan pentingnya penyelarasan regulasi sebagai fondasi kerja sama yang efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih.

Ferry berharap, melalui forum ini dapat lahir rekomendasi yang konkret dan implementatif sebagai dasar pelaksanaan program kerja sama antardaerah di Kalimantan Timur.
Menurutnya, koordinasi dan evaluasi yang dilakukan secara berkala akan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran, memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta mendorong kualitas pelayanan publik yang semakin optimal.

"Kerja sama antardaerah harus terarah, tidak tumpang tindih, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Evaluasi rutin perlu dilakukan agar setiap program benar-benar efektif dan efisien," tegasnya.

Rapat pleno ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola kerja sama daerah dan menyelaraskan berbagai program strategis yang mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Timur.

Samarinda, Jumat (12/12) - Kanwil Kemenkum Kaltim kembali melaksanakan rapat harmonis (one day service) terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang secara virtual.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno, turut hadir Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kota Bontang. Turut hadir secara virtual dari pihak Pemerintah Kota Bontang, perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Raperwali yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat harmonis kali ini adalah Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyampaian urgensi penyusunan Raperwali, Kabag Hukum Setda Bontang, Andi Kurnia, menyampaikan bahwa disusunnya Raperwali ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari Permendagri untuk segera melakukan pembahasan, karena ini waktunya ditentukan paling lambat 1 Desember 2025.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan Raperwali yang dihasilkan mampu menjadi pedoman teknis yang efektif serta mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

SAMARINDA, 11 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus memperkuat perannya dalam memastikan kualitas regulasi daerah melalui penyelenggaraan rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Samarinda yang digelar secara daring pada Rabu (11/12). Upaya ini menjadi langkah strategis dalam mengawal pembentukan regulasi yang selaras, terukur, dan berdampak langsung pada pembangunan kota.

Rapat dipandu oleh Wakil Ketua Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno, dan dilanjutkan dengan pembahasan substansi melalui pemaparan analisis konsepsi oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Samarinda. Adapun tiga raperda yang menjadi fokus pembahasan meliputi:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

2. Raperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Usaha Mikro

3. Raperda tentang Akselerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis

Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Badan Pembentukan Peraturan DPRD, Lembaga Pendamping Proses Halal Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Kehadiran lintas-perangkat daerah ini memperkaya diskusi dan memastikan setiap aspek teknis dan konseptual dari raperda dibahas secara menyeluruh. Dengan demikian, setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar harmonisasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat Samarinda.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang kuat, konsisten, dan mampu mendukung arah pembangunan daerah secara lebih efektif—mulai dari penguatan ketahanan keluarga, peningkatan daya saing usaha mikro, hingga percepatan layanan produk halal dan higienis bagi masyarakat.