Samarinda, 31 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung ketersediaan pangan daerah. Melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Verawati dan Ahli Muda Artyrila Nurita, Kanwil Kemenkum Kaltim mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang digelar di Kantor Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Jumat (31/10).

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Amaylia Dina Widyastuti, turut dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim dan Dinas Sosial Provinsi Kaltim. Rancangan regulasi ini bertujuan memastikan ketersediaan cadangan pangan pokok tertentu untuk mencegah potensi kerawanan pangan, krisis, maupun kondisi darurat akibat bencana alam atau sosial.

Dalam diskusi yang berlangsung konstruktif, dibahas berbagai aspek mulai dari mekanisme pengadaan, pengelolaan, hingga penyaluran cadangan pangan serta penyusunan norma hukum yang efektif. Kehadiran Kanwil Kemenkum Kaltim menjadi bentuk dukungan konkret terhadap upaya Pemerintah Provinsi dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan di Bumi Etam.

Samarinda, 30 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menerima kunjungan dari Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka konsultasi terkait pengelolaan dan peningkatan kualitas layanan JDIH.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Tim Kerja Pembinaan Hukum, Agus Sartono, didampingi oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Astari Intan Pramaesti, bertempat di Ruang Layanan Pojok JDIH Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim.
Dalam sambutannya, Agus Sartono menyampaikan apresiasi atas inisiatif Tim JDIH Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara yang telah berkunjung untuk melakukan studi dan konsultasi layanan.
“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan JDIH yang informatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Semoga melalui kegiatan ini, sinergi antar pengelola JDIH dapat semakin kuat, sehingga pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dapat terus meningkat,” ujar Agus Sartono.
Selama kegiatan berlangsung, Tim JDIH Sekda Kukar melakukan diskusi dan konsultasi terkait aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan JDIH, termasuk pengelolaan website, ketersediaan dokumen hukum terkini, serta penyediaan fasilitas literasi hukum bagi pengguna layanan.
Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Astari Intan Pramaesti, menjelaskan bahwa salah satu indikator penting penilaian JDIH adalah keberlanjutan dan keterbaruan data.
“Website JDIH harus aktif dan selalu diperbarui dengan peraturan-peraturan terbaru, baik Undang-Undang, Peraturan Daerah, maupun Peraturan Gubernur. Selain itu, penyediaan layanan literasi hukum seperti mini perpustakaan di ruang layanan JDIH juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas layanan,” terang Astari.

Sebagai bagian dari kegiatan, Tim JDIH Sekda Kutai Kartanegara juga berkesempatan meninjau langsung fasilitas dan prasarana Pojok JDIH Kemenkum Kaltim, mulai dari ruang layanan, area literasi hukum, hingga sarana digital yang digunakan. Dokumentasi foto-foto fasilitas tersebut diambil sebagai bahan pembelajaran dan referensi untuk pengembangan layanan serupa di lingkungan Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara.
Kegiatan konsultasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan mutu pengelolaan JDIH di Kalimantan Timur, khususnya dalam mendukung terwujudnya layanan informasi hukum yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Samarinda, 30 Oktober 2025 – Dalam upaya memberikan kepastian hukum atas status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur berkolaborasi dengan Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim menggelar layanan konsultasi kewarganegaraan di ruang rapat Kanwil Kemenkum Kaltim, Samarinda.

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari meningkatnya permohonan konsultasi masyarakat terkait kewarganegaraan dan pewarganegaraan, terutama akibat perubahan status kewarganegaraan salah satu orang tua. Salah satu kasus yang ditangani kali ini melibatkan seorang ibu mantan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dan telah memperoleh paspor negara asing, sehingga berdampak langsung pada status kewarganegaraan anak-anaknya.

Konsultasi tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Santi Mediana Panjaitan, bersama Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian, Muhammad Wahyuni. Dalam penjelasannya, Santi Mediana Panjaitan menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila memiliki paspor atau dokumen yang bersifat paspor dari negara asing.

Lebih lanjut, sesuai Pasal 25 ayat (2) undang-undang yang sama, anak-anak dari WNI yang telah beralih menjadi WNA secara hukum turut kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dan mengikuti status kewarganegaraan orang tuanya.

Sementara itu, Muhammad Wahyuni menjelaskan langkah administratif yang perlu ditempuh, diantaranya penyerahan paspor RI dan kartu affidavit anak-anak, serta pengajuan visa C1 agar mereka tetap dapat tinggal di Indonesia secara sah mengikuti status ibu mereka sebagai WNA.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kaltim dan Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan pelayanan hukum dan imigrasi yang transparan, adil, serta menjamin perlindungan status kewarganegaraan setiap individu di wilayah Kalimantan Timur.

Samarinda, 30 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung kebijakan strategis pembangunan ekonomi berbasis desa. Melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Verawati dan Ahli Muda Artyrila Nurita, Kanwil Kemenkum Kaltim mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Road Map Pengembangan Koperasi Desa sebagai Sentra Transformasi Ekonomi, yang digelar secara hybrid di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

Rapat yang dipimpin oleh Heni Purwaningsih selaku perwakilan Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim ini turut dihadiri oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi dan UKM RI, Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta berbagai perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) ini bertujuan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan peta jalan pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, dibahas sejumlah aspek penting antara lain kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan koperasi desa, pembentukan forum konsentrasi sebagai wadah koordinasi, konsultasi, dan kolaborasi lintas sektor, hingga penyusunan lampiran matriks rencana aksi yang menjadi acuan utama implementasi road map pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kaltim dalam pembahasan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya Pemerintah Provinsi Kaltim dalam memperkuat fondasi hukum kebijakan ekonomi kerakyatan. Melalui fungsi perancang peraturan perundang-undangan, Kemenkum Kaltim berperan aktif memastikan regulasi daerah tersusun secara konsisten, operasional, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) menyelenggarakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kutai Timur, Kamis (30/10) melalui layanan Harmonisasi One Day Service (HARMONIS).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kabupaten Kutai Timur serta diikuti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dan  perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pemrakarsa.

Melalui layanan HARMONIS, proses harmonisasi dilakukan secara cepat dan terintegrasi dalam satu hari tanpa mengurangi ketelitian dan kualitas hasil pembahasan. Dalam rapat ini, tim perancang memberikan masukan penyempurnaan redaksional dan substansi norma agar rancangan peraturan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi kaidah teknik penyusunan peraturan.

Pelaksanaan harmonisasi melalui layanan HARMONIS menjadi wujud komitmen Kanwil Kemenkum Kaltim dalam mendukung percepatan pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

Samarinda, 30 Oktober 2025 — Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Kalimantan Timur menggelar Rapat Pleno Perdana di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

Rapat yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Ikmal Idrus, S.H., M.H. selaku kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur  ini membahas penetapan struktur kepengurusan MKNW Kaltim periode 2025–2028, sebagai tindak lanjut surat dari Ditjen AHU Kemenkumham RI.

Melalui musyawarah mufakat, ditetapkan susunan pengurus MKNW Kaltim sebagai berikut:

Ketua: Dr. Muhammad Ikmal Idrus, S.H., M.H.

Wakil Ketua: Aji Suryana J.J., S.H.

Sekretaris: Sumarno, S.H

Dalam arahannya, Dr. Muhammad Ikmal Idrus menegaskan pentingnya sinergi dan profesionalisme dalam menjaga marwah serta kehormatan jabatan notaris di wilayah Kalimantan Timur.

Rapat juga menyepakati pembentukan Tim Majelis Pemeriksa untuk menindaklanjuti permohonan dari Polda Kalimantan Selatan dan Polres Bontang, serta pembentukan grup komunikasi internal guna memperkuat koordinasi antaranggota.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, MKNW Kalimantan Timur siap memperkuat peran dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di wilayah Kaltim.

Samarinda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan rapat harmonisasi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Paser secara daring pada Kamis (30/10).

Rapat membahas Raperbup tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik serta Raperbup tentang Harga Satuan Listrik dan Cara Menghitung Pemakaian Listrik yang Bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia, bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kabupaten Paser dengan dihadiri oleh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser selaku pemrakarsa.

Dalam pembahasannya, tim perancang memberikan masukan substantif dan perbaikan teknis agar kedua rancangan peraturan disusun sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan serta selaras dengan kepentingan daerah.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya regulasi daerah yang berkualitas, responsif, dan berlandaskan kepastian hukum.

Samarinda, 30/10/2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mendukung perlindungan karya kreatif lokal dengan berpartisipasi aktif dalam pameran "The Spirit of Borneo". Dalam acara yang digelar di Lobby Ballroom Mercure Hotel Samarinda, Kanwil Kemenkum Kaltim membuka stand pelayanan dan konsultasi Kekayaan Intelektual.

Pameran yang berlangsung mulai 30 Oktober hingga 2 November 2025 diisi oleh puluhan UMKM, pertunjukan seni, dan workshop. Mengusung tema "Creative, Cultural, Iconic", acara ini menjadi momentum bagi Kanwil Kemenkum Kaltim untuk proaktif menjangkau para pelaku usaha kreatif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, menugaskan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana, dan Tim hadir di lokasi untuk memberikan layanan jemput bola. Para pelaku UMKM dan seniman yang berpartisipasi serta pengunjung pameran, dapat memanfaatkan stand untuk berkonsultasi langsung mengenai pentingnya pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri.

"Kehadiran kami di sini adalah untuk memfasilitasi para pelaku usaha kreatif di Kaltim. Banyak produk UMKM yang unik dan ikonik dipamerkan, dan sangat penting bagi mereka untuk segera melindungi aset intelektualnya agar memiliki nilai ekonomi dan kepastian hukum," ujar Mia, Kamis (30/10/2025).

Selain konsultasi, stand Kekayaan Intelektual juga melayani langsung proses permohonan pendaftaran KI bagi para pelaku usaha yang telah siap dengan dokumen persyaratan. Dalam sambutan General Manager Hotel Mercure, Seto Marsono, mengapresiasi Kanwil Kemenkum Kaltim yang hadir memberikan dukungan konkret bagi kemajuan UMKM.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong ekosistem kreatif di Kalimantan Timur agar lebih sadar akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) melaksanakan rapat harmonisasi terhadap dua rancangan regulasi dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kamis (30/10) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkum Kaltim.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia, bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kabupaten Mahakam Ulu dengan menghadirkan perangkat daerah terkait sebagai pemrakarsa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Adapun rancangan yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025.

Raperda tentang Pengelolaan Sampah diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mengatur sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Sementara itu, Raperbup tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 disusun sebagai pedoman bagi pemerintah kampung dalam penerimaan dan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) agar pengelolaannya lebih transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tim perancang memberikan sejumlah masukan penyempurnaan dari aspek struktur norma, teknik peraturan, dan kesesuaian dasar hukum, serta memastikan konsistensi antar pasal agar implementasinya di lapangan dapat berjalan efektif. Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan kedua rancangan tersebut dapat segera difinalisasi dan ditetapkan menjadi peraturan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

​Samarinda, 30/10/2025 – Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif di Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim turut ambil bagian dalam pameran "The Spirit of Borneo".

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, ​menugaskan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana, dan Tim membuka layanan khusus untuk konsultasi dan pendaftaran KI bagi para peserta pameran. Layanan ini dibuka di Lobby Ballroom Mercure Hotel Samarinda, bertepatan dengan hari pertama acara, Kamis (30/10/2025).

​Pameran yang mengusung tema "Creative, Cultural, Iconic" menjadi momentum bagi Kanwil Kemenkum Kaltim untuk memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya perlindungan hukum atas karya dan inovasi.

​Stan layanan Kemenkum Kaltim didesain menjadi 'one-stop service' bagi para pelaku UMKM dan seniman. Para Analis Kekayaan Intelektual yang bertugas melayani berbagai pertanyaan peserta, mulai dari cara mendaftarkan merek dagang, hingga langkah-langkah melindungi motif khas daerah melalui Hak Cipta atau Desain Industri.

​"Kehadiran kami selaras dengan tema acara ini. Sebuah produk bisa 'Iconic' dan 'Cultural', tapi tanpa perlindungan KI, nilai ekonomisnya rentan dimanfaatkan pihak lain," jelas Tim Pelayanan KI di lokasi.

​"Kami hadir untuk memastikan bahwa kreativitas para pelaku usaha Kaltim ini aman secara hukum. Kami memfasilitasi konsultasi agar mereka paham, dan jika sudah siap, bisa langsung kami bantu proses pendaftarannya," tambah Mia.

​Konsultasi & Pendampingan Kekayaan Intelektual tersedia selama pameran berlangsung hingga 2 November 2025. Diharapkan, melalui inisiatif ini, kesadaran akan pentingnya Kekayaan Intelektual di kalangan UMKM Kalimantan Timur dapat meningkat secara signifikan.