Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik.
UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.
Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.
Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Hukum telah melakukan beberapa upaya menyelaraskan aspek legal dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Melalui semangat keterbukaan informasi publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Nomor : W18-1638.HH.02.02 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.
Profil PPID Kanwil Kemenkum Kaltim
Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menyelenggarakan layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Pembentukan PPID pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Nomor W.18-830.HH.02.02 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun 2026.
Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kanwil Kemenkum Kaltim berpedoman antara lain pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum Nomor M.HH-07.HH.05.06 Tahun 2022.
PPID Kanwil Kemenkum Kaltim bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelayanan informasi; menyiapkan klasifikasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan; menyiapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik; melakukan koordinasi, pembinaan, dan monitoring; serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi secara berkala.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, PPID Kanwil Kemenkum Kaltim juga menerapkan kebijakan pengelolaan Informasi yang Dikecualikan sesuai Pasal 50 PerKI Nomor 1 Tahun 2021, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan, mengelola, menyimpan, serta melakukan penghitaman atau pengaburan terhadap bagian dokumen yang dikecualikan apabila hanya sebagian informasi dalam dokumen yang bersifat tertutup.
Selain itu, PPID menerapkan mekanisme pembinaan dan sanksi internal terhadap pejabat dan/atau pegawai yang mengabaikan atau tidak menindaklanjuti permohonan informasi maupun keberatan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sebagai bagian dari peningkatan motivasi dan kualitas layanan, Kanwil Kemenkum Kaltim juga memberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan Pegawai Teladan Pemberi Layanan Informasi Publik kepada pelaksana layanan yang menunjukkan kinerja terbaik.
Struktur PPID Kanwil Kemenkum Kaltim
Susunan Tim PPID Kanwil Kemenkum Kaltim Tahun 2026 terdiri atas:
Kedudukan | Nama/Jabatan |
|---|---|
Penanggung Jawab | Kepala Kantor Wilayah |
Ketua | Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum |
Kepala Divisi Pelayanan Hukum | |
Sekretaris | Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum |
Anggota | Wijiatmiko — Arsiparis |
Riandi Tampubolon — Pranata Hubungan Masyarakat | |
Astri Aprilianti — Pranata Komputer | |
Mahdi Purna Putra — Pengendali Konten Internet | |
Renro Riodal Saragi — Pranata Komputer | |
Yuli Nuryanti — Pranata Hubungan Masyarakat | |
Muriadi Asfaroni — Anggota |
Susunan keanggotaan tersebut ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Nomor W.18-830.HH.02.02 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Tahun bertugas :
- Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan undang-undang atas persetujuan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut undang-undang;
- Menyiapkan petunjuk standar layanan informasi publik;
- Memberikan pelayanan informasi publik, baik yang dapat diakses publik maupun tidak dapat diakses publik;
- Memberikan laporan per-triwulan (tiga bulan sekali) dan sewaktu-waktu menurut besarnya kepentingan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi kepada Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
- Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- Pengajuan konsekuensi;
- Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi PPID: Pembinaan dan Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Hukum
Komitmen Pelayanan
PPID Kanwil Kemenkum Kaltim berkomitmen menyediakan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Pelayanan diberikan melalui penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pemberian informasi publik sesuai dengan klasifikasi informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kontak Layanan Informasi Publik
PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur
Jalan Letjend M.T. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124
Layanan | Informasi |
|---|---|
Telepon | 0852-1609-4567 |
0811-5522-238 | |
Website | |
Senin–Kamis | 08.00–15.00 WITA — Offline & Online |
Jumat | 08.00–16.30 WITA — Online |
PPID Kanwil Kemenkum Kaltim — Informasi Publik, Hak Anda, Layanan Kami.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) telah resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil Kemenkum Kaltim. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta memastikan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Kaltim berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SK PPID Kanwil Kemenkum Kaltim dapat dilihat di sini
SK tentang daftar Informasi Publik Dikecualikan dengan nomor : W.18-1256.HH.01.05 TAHUN 2025 daftar tersebut dapat dilihat di sini

URAIAN KEGIATAN | TAUTAN DOKUMEN |
|---|---|
Menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik | |
Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi | |
Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana |
Uraian Kegiatan |
2024 |
2025 | |
|---|---|---|---|
Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik | |||
Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi | |||
Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi |
URAIAN SOP | TAUTAN DOKUMEN |
|---|---|
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | |
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik | |
Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-2.HH.01.03 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum | |
Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi |

PERMOHONAN INFORMASI
FORM PENGAJUAN KEBERATAN


Dukungan Anggaran PPID Kanwil Kemenkum Kaltim tercantum dalam penganggaran Kehumasan dapat dilihat di 

