Depok, 30 Juli 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) turut ambil bagian secara aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Depok. Memasuki hari kedua, rapat difokuskan pada identifikasi isu-isu strategis dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut untuk optimalisasi capaian kinerja semester II tahun 2025.

Kegiatan diawali dengan sesi ice breaking yang disampaikan oleh komika sekaligus presenter nasional, Insan Nur Akbar. Materi yang dibawakan Akbar sukses mencairkan suasana dan membuat peserta lebih rileks sebelum masuk ke sesi pembahasan yang lebih teknis.

Rapat komisi dibagi dalam beberapa kelompok kerja sesuai bidang substansi, berdasarkan inventarisasi permasalahan yang telah dihimpun oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum. Perwakilan Kanwil Kemenkum Kaltim berperan aktif dalam berbagai komisi, antara lain:

Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Kantor Wilayah, tergabung dalam Komisi 1B yang membahas isu dukungan manajemen terkait sumber daya manusia, kerja sama, urusan umum, serta pusat data dan informasi.

Hanton Hazali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, tergabung dalam Komisi 3A yang fokus pada peningkatan layanan administrasi hukum umum (AHU).

Ferry Gunawan C, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, berkontribusi di Komisi 2A yang membahas permasalahan di bidang regulasi dan legislasi.

Erwin Budiyanto, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, turut serta dalam Komisi 1A, yang mengupas isu perencanaan, pengelolaan barang milik negara (BMN), serta keuangan.

Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Kaltim menyampaikan berbagai ide dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi unit kerja di daerah, sekaligus memastikan bahwa langkah-langkah korektif dapat segera diimplementasikan.

Sebagai penutup kegiatan hari kedua, para peserta mendapatkan sesi motivasi dari perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bentuk dukungan untuk menjaga semangat dan kinerja seluruh jajaran Kemenkum RI.

Rapat Koordinasi ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum. (red. Humas Kemenkum Kaltim)

Samarinda, 30 Juli 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) hari ini kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan menyelenggarakan rapat harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Nunukan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual. Dua ranperbup yang menjadi fokus harmonisasi adalah:

1. Rancangan Peraturan Bupati Nunukan tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.
2. Rancangan Peraturan Bupati Nunukan tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2028.

Rapat dibuka secara resmi dan dipandu oleh Wakil Ketua Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, Edy Suyitno. Turut hadir dalam rapat virtual ini perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.

Setelah sambutan pembuka, agenda dilanjutkan dengan pembahasan hasil analisis konsepsi dari kedua raperbup. Para peserta rapat secara aktif memberikan masukan, saran, dan tanggapan terhadap setiap pasal dan substansi yang diusulkan. Diskusi berfokus pada penyempurnaan redaksional, penyesuaian norma, serta penambahan ketentuan yang dianggap perlu untuk menjamin efektivitas dan legalitas raperbup.

Diharapkan, dengan rampungnya harmonisasi ini, kedua raperbup dapat segera ditetapkan dan menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya penanggulangan dan mitigasi bencana yang lebih terencana, terkoordinasi, dan efektif di Kabupaten Nunukan.

Balikpapan, 30 Juli 2025 – Dalam semarak perayaan Hari Pengayoman ke-80 yang menandai Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan SAPA KAMI yang bertujuan untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat secara cepat, mudah, dan humanis.

Tim AHU Kanwil Kemenkum Kaltim memberikan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pendampingan pendirian perseroan perorangan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, pendampingan permohonan apostille untuk memfasilitasi pengesahan dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri, hingga konsultasi terkait berbagai layanan Administrasi Hukum Umum lainnya seperti fidusia, badan hukum, dan kewarganegaraan.

Kehadiran layanan ini di MPP Balikpapan merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kaltim untuk memperluas jangkauan layanan dan memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan hukum yang tepat. Melalui SAPA KAMI, Kanwil Kemenkum Kaltim hadir lebih dekat untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu lagi harus mengujungi kantor untuk berkonsultasi atau mendapatkan pendampingan dalam mengakses layanan, masyarakat cukup datang ke MPP.

Pelaksanaan kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang merasa terbantu dengan hadirnya layanan hukum di tengah pusat aktivitas publik. Antusiasme ini menunjukkan bahwa pendekatan jemput bola seperti SAPA KAMI efektif dalam memperkenalkan dan mempermudah akses terhadap layanan AHU. Dengan adanya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya untuk memberikan layanan hukum yang inklusif, adaptif, dan berkualitas.

Samarinda, 30 Juli 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) turut berperan aktif dalam proses verifikasi dokumen administrasi partai politik sebagai syarat pencairan Bantuan Keuangan Parpol yang memperoleh kursi pada Pemilu 2024 untuk periode 2024–2029. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Kesik Luwai, Koridor Lantai II, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan verifikasi ini diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ibu Fatimah Waty, dan dihadiri oleh berbagai unsur tim verifikator, termasuk perwakilan dari Kanwil Kemenkum Kaltim.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Santi Mediana Panjaitan, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Muhammad Ikmal Idrus selaku tim verifikator dalam kegiatan tersebut. Dalam perannya, Santi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen legalitas kepengurusan partai politik tingkat provinsi, yang wajib dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang telah dilegalisir oleh pengurus pusat partai sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa tiga partai politik belum memenuhi kelengkapan dokumen, baik karena belum menyerahkan SK maupun karena SK yang disampaikan belum dilegalisir. Temuan ini segera dicatat dalam notulensi resmi rapat dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti secepatnya.

“Verifikasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa proses pencairan bantuan keuangan partai politik berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas,” ujar Santi.

Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil verifikasi dituangkan dalam notulensi rapat yang menjadi dasar penyusunan Berita Acara Pemeriksaan. Dokumen tersebut nantinya akan ditandatangani oleh seluruh anggota tim verifikator sebagai syarat administratif pencairan dana bantuan.

Kegiatan ini mencerminkan sinergi antarinstansi dalam menjaga transparansi dan legalitas proses pemberian bantuan keuangan kepada partai politik demi mendukung fungsi kelembagaan parpol dalam sistem demokrasi di Kalimantan Timur.

Samarinda, 30 Juli 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) hari ini menyelenggarakan rapat harmonisasi rancangan peraturan daerah (ranperda) Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang dilaksanakan secara virtual.

Rapat dibuka dan dipandu oleh Wakil Ketua Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, Edy Suyitno, yang memfasilitasi jalannya diskusi dengan efektif. Hadir dalam rapat virtual ini sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Paser, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Paser, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Paser, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Paser Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam merumuskan regulasi yang komprehensif.

Acara dilanjutkan dengan pembahasan mendalam mengenai hasil analisis konsepsi ranperda RPJMD. Para peserta rapat secara aktif memberikan masukan dan tanggapan terhadap poin-poin krusial dalam rancangan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan Raperda Kabupaten Paser tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan efektif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Paser.

Depok (29/10/2025). Guna melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Kementerian Hukum RI pada semester I tahun 2025 dan mengoptimalkan hasil capaian kinerja Kementerian Hukum RI yang akan dilalui pada semester II tahun 2025, Kementerian Hukum RI melaksanakan Rapat Koordinasi Penegedalian Kinerja tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manuasia (BPSDM) Hukum. Diantara 318 peserta, hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan Christy, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budiyanto.

Pembukaan kegiatan diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta. Sekjen Nico menyampaikan bahwa nantinya seluruh peserta dapat berdiskusi mengenai kendala-kendala yang telah dihadapi pada periode kinerja di semester I dan bersama-sama menemukan Solusi terbaik sehingga apa yang menjadi kendala pada semester I tidak lagi menjadi batu sandungan untuk mencapai kinerja pada Semeter II. “Untuk seluruh jajaran di wilayah, jangan lupa untuk menjaga komunikasi baik dengan pemerintah daerah karena yang akan dicapai oleh rekan-rekan sekalian tidak lepas dari peran pemerintah daerah,” tutup sekjen Nico.

Mengawali pembukaan kegiatan rapat koordinasi pengendalian kinerja ini, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meresmikan Auditorium Pengayoman Pancasila di BPSDM HUKUM yang menjadi tempat dilaksanakannya Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja ini. Pada kesempatan ini Menteri Hukum RI mengucapkan selamat kepada Kepala BPSDM Gusti Ayu Putu Suwardani dan jajaran atas berdirinya Auditorium Pengayoman Pancasila di BPSDM Hukum ini.

Menteri Hukum Supratman menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di unit pusat maupun di wilayah. “Ditengah dinamika yang terjadi, Kementerian Hukum RI mampu mencatatkan hasil positif. Apa yang dicapai oleh Kementerian Hukum RI ini, tidak lepas dari peran aktif dan semangat rekan-rekan di unit pusat dan wilayah untuk bersama sama melaksanakan program pemerintah dari Bapak Presiden.” ucap Menteri Hukum RI Supratman. Menteri Hukum RI juga menyampikan agar seluruh jajaran Kementerian Hukum RI baik di unit pusat maupun wilayah dapat adaptif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi guna menopang kinerja Kementerian Hukum RI kedepannya. “Saya berharap dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini dapat menghasilkan regulasi-regulasi baru yang dapat mempermudah dan meningkatkan pelayanan Kementerian Hukum kepada masyarakat.” Tutup Menteri Hukum RI Supratman dan juga membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Tahun 2025.

Sebagai pemantik materi pada rapat koordinasi pengendalian kinerja kali ini, seluruh peserta mendapat arahan dari 8 (delapan) pimpinan unit pusat terkait capaian kinerja, kendala, dan tantangan yang telah di lalui pada periode kinerja semester I tahun 2025 serta apa yang akan menjadi target kinerja pada periode semester II tahun 2025. Pemantik materi tidak hanya dari internal Kementerian Hukum RI saja, terdapat 3 pemantik materi eksternal yang berasal dari Kementerian PAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kementerian Keuangan.

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja pada periode April-Juni (triwulan II) tahun 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa capaian Kemenkum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum telah menyelesaikan 3.163.862 permohonan dari total 3.176.756 permohonan yang masuk. Permohonan-permohonan tersebut terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional. Capaian itu mengalami kenaikan sebesar 1,15% dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024, yaitu dari 98,44% menjadi 99,59%. Dari keseluruhan layanan ini, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp271.349.516.152,- atau naik 1,04% dibandingkan triwulan II tahun 2024 Rp268.533.216.195,-.

Supratman menjelaskan, dalam pelayanan badan usaha, di triwulan II ini Kemenkum fokus mendukung program Presiden Prabowo untuk pendirian Koperasi Daerah Merah Putih. Hingga saat ini, Kemenkum telah memfasilitasi pendaftaran 80.081 Koperasi Desa Merah Putih sebagai badan hukum

“Kemenkum sudah mengesahkan lebih dari 80 ribu atau tepatnya 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ini adalah bentuk kolaborasi yang dipimpin Kemenko Pangan dan dibantu berbagai instansi lainnya seperti Kemendagri, Kementerian Koperasi, TNI/Polri, dan Pemda setempat. Layanan ini didukung transformasi digital layanan publik mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” ucap Supratman di gedung BPSDM Kemenkum, Selasa (29/7/2025).

Dalam kurun waktu April-Juni ini, Kemenkum juga berhasil menyelesaikan proses naturalisasi kepada empat atlet sepak bola putri. Mereka adalah Felicia de Zeeuw, Iris de Rouw, Isa Warps, dan Emily Nahon.

Selanjutnya, di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum telah menerima 82.661 permohonan KI yang didominasi oleh permohonan hak cipta sebanyak 41.855 dan permohonan merek sebanyak 33.613. Permohonan lainnya adalah paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, serta mutasi dan lisensi. Total penyelesaian permohonan KI selama semester I 2025 adalah sebanyak 192.187. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan semester I Tahun 2024, yang saat itu diselesaikan sebanyak 109.326 permohonan.

Dari layanan KI, Kemenkum memperoleh PNBP triwulan II sebesar sebesar Rp240.858.057.844,- Jumlah ini naik 11,24% dibandingkan triwulan II tahun 2024 yang berjumlah Rp 216.502.871.826,-

“Kenaikan capaian pelayanan KI ini dipengaruhi oleh transformasi digital yang mempercepat keseluruhan proses pelayanan KI,” ungkapnya.

Kemudian, di bidang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum tengah menyiapkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Nasional. Dalam kurun waktu triwulan II, RUU KUHAP berada dalam tahap penyusunan DIM. Dan pada bulan Juli, telah dilaksanakan pembahasan DIM bersama DPR. Sementara itu, RUU Narkotika dan Psikotropika serta RUU Perubahan UU 37/2004 (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) berada dalam proses penyusunan RUU yang melibatkan antar kementerian. Selain itu, RUU Jaminan Benda Bergerak dalam tahap harmonisasi.

“Kita memerlukan penggantian KUHAP untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, karena adanya perubahan pada sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia,” ujar Menkum Supratman.

Pada April-Juni 2025, Kemenkum telah menyelesaikan 3.422 proses harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dari total 3.623 permohonan harmonisasi. Proses harmonisasi ini dilakukan bagi peraturan perundang-undangan di berbagai bidang, yaitu bidang Politik, hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pertahanan, dan Keamanan, Imigrasi, Pemasyarakatan, Komunikasi, Informasi, Digitalisasi dan Peradilan; bidang Kesejahteraan Masyarakat; bidang Perekonomian; serta Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Berikutnya, bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum telah memberikan 2.045 bantuan hukum litigasi dan 542 bantuan hukum non litigasi. Supratman menjelaskan bahwa Kemenkum menargetkan pendirian 7.000 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tahun ini untuk pemerataan akses hukum bagi masyarakat. Pada triwulan II, jumlah Posbankum sudah bertambah sebanyak 8.706 Posbankum. Dengan demikian, total Posbankum yang terbentuk di semester I telah melebihi target di angka 10.470.

Kemenkum terus meningkatkan kompetensi dan partisipasi masyarakat untuk memberikan bantuan hukum. Hingga Juni 2025, terdapat 15.092 peserta pelatihan paralegal yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kemenkum juga meningkatkan kapasitas kepala desa dan lurah sebagai Non-Litigation Peacemaker (NLP). Hingga Juni 2025, sebanyak 1.023 kepala desa dan lurah telah mengikuti Peacemaker Training.

“Penyelenggaraan pelatihan paralegal dan bekerjanya paralegal pada Posbankum berada di bawah supervisi organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang menaunginya, guna menjamin dan memastikan kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Menteri kelahiran Sulawesi ini.

Dalam bidang strategi kebijakan, Kemenkum menyediakan layanan jurnal elektronik (e-Journal) yang merupakan platform digital untuk menyajikan berbagai karya ilmiah. Di triwulan II, terdapat tiga jurnal terbitan Kemenkum yang terakreditasi SINTA 2, yaitu lima artikel di Jurnal Hukum De Jure, lima artikel Jurnal HAM, dan lima artikel Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH). Ketiga jurnal tersebut telah mencapai total halaman dilihat sebanyak 48.825. Kemenkum juga memublikasikan hasil-hasil kajian dan analisis kebijakan dalam buku versi elektronik yang bisa diakses masyarakat melalui https://ebook-bsk.kemenkumham.go.id/.

“Hasil kajian kami dapat diakses secara daring untuk berbagai keperluan, seperti untuk pengambilan kebijakan, tujuan akademis, ataupun penelitian,” kata Supratman.

Ada pula layanan Kemenkum di bidang pengembangan SDM. Kemenkum menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, baik untuk internal maupun eksternal Kemenkum. Pada periode April-Juni 2025, tercatat sebanyak 34.637 peserta telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam berbagai metode, di antaranya webinar, klasikal, MOOC, Community of Practice (CoP), pembelajaran jarak jauh, maupun secara hybrid.

Di bidang kesekretariatan, telah dilakukan dukungan kerja sama antara Kementerian Hukum dengan 20 kementerian/lembaga yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman. Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan hukum di Indonesia.

Layanan terakhir, ungkap Supratman, adalah layanan inspektorat Jenderal. Ia menyatakan kalau Kemenkum telah menindaklanjuti 131 temuan dari total 321 temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Supratman menyebutkan Kemenkum terus berupaya memberikan layanan yang terbaik, transparan, dan akuntabel agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Transformasi digital menjadi langkah strategis Kemenkum dalam rangka reformasi birokrasi pelayanan publik. Supratman menargetkan semua pelayanan Kemenkum telah berbasis digital di tahun 2026.

“Kami yakin pelayanan berbasis digital akan lebih cepat, efisien, kolaboratif, dan inklusif bagi masyarakat. Masyarakat semakin mudah mengakses semua layanan yang ada di Kemenkum,” tutup Supratman.

Samarinda, 29 Juli 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) hari ini menyelenggarakan rapat harmonisasi rancangan peraturan Wali Kota Tarakan secara virtual.

Rapat yang dilaksanakan secara daring ini membahas tiga rancangan peraturan Wali Kota Tarakan sebagai berikut:
Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Sanksi Administratif Bea Perolehan Hak Atat Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bagi Penerima Sertifikat Hak Atas Tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pemberian Pengurangan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administrasi Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Acara dibuka dan dipimpin oleh Edy Suyitno selaku Wakil Ketua Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan. Peserta rapat yang hadir secara virtual mencakup perwakilan dari berbagai instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, antara lain Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kota Tarakan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Dalam sesi pembahasan dilakukan pemaparan hasil analisis konsepsi terhadap ketiga rancangan peraturan tersebut. Diskusi berjalan interaktif, dengan seluruh peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan pandangan demi penyempurnaan substansi dan legalitas peraturan.

Balikpapan, 29 Juli 2025 — Dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum dan peningkatan pelayanan di bidang jaminan fidusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) melakukan kunjungan koordinasi ke Subdit II/Fisimondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur.

Tim Analis Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim yang diwakili oleh Ardhika dan Arif Zunan disambut dengan hangat oleh Aipda Thoif Ahsani beserta jajaran. Pertemuan ini menjadi ajang diskusi konstruktif terkait berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di lapangan, khususnya pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak membahas adanya perbedaan penafsiran di masyarakat terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia, terutama terkait dengan perlunya penetapan pengadilan. Hal ini menjadi penting mengingat sertifikat jaminan fidusia memiliki sifat parate eksekutorial, yakni setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht).

Sebagai langkah konkret, Tim Kanwil juga mengajukan permohonan data terkait jumlah kasus tindak pidana yang ditangani oleh Polda Kaltim sesuai ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk periode tahun 2024. Data tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif ke depan.

Di akhir pertemuan, Kanwil Kemenkum Kaltim menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan Polda Kaltim. Diharapkan sinergi ini dapat terus ditingkatkan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang jaminan fidusia.

Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan negara dengan meraih penghargaan dalam rangkaian kegiatan Mahakam Treasury Award Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan pada Selasa, 29 Juli 2025, bertempat di Aula KPPN Samarinda, dilaksanakan secara hybrid dengan peserta hadir baik secara luring maupun daring. Acara ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan sinergi dan kualitas Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN TA 2025 serta mendukung percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan negara.

Kanwil Kemenkum Kaltim diwakili oleh Riandi Tampubolon, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hadir secara langsung untuk mengikuti evaluasi tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kaltim berhasil meraih penghargaan sebagai satuan kerja dengan nilai sempurna 100 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) periode semester I tahun 2025, khususnya pada kode satker 692057 Administrasi Hukum Umum (AHU).

Kepala Kantor Wilayah, Muhammad Ikmal Idrus, menyampaikan harapannya bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran secara optimal.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ke depan, kami bertekad untuk terus mengoptimalkan penyerapan anggaran demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Ikmal.

Dengan capaian ini, Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan perannya dalam mendukung terciptanya belanja pemerintah yang lebih berkualitas dan efisien melalui inovasi serta digitalisasi pengelolaan keuangan negara.