Samarinda – Targetkan pencapaian kinerja optimal, Selasa, (06/01/2026) Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kaltim Ferry Gunawan C memimpin jalannya rapat internal di Aula Utama Kantor Wilayah.

kegaiatan tersebut dihadiri oleh Seluruh Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim beserta Anggota. Dalam amanatnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kaltim Ferry Gunawan C menyampaikan kepada Selurug Ketua Tim Kerja agar segera mempersiapkan seluruh Program Kerja yang akan di laksanakan di Tahun 2026.,
“Pastikan Program Kerja yang akan kita laksanakan telah dilakukan analisis, sehingga pelaksanaannya dapat optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” Ungkap Ferry Gunawan C.

Ferry Gunawan C juga menghimbau kepada seluruh jajaran agar dapat berkolaborasi satu sama lain, antara Perancang, Penyuluh, Analis dan JFU pada Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kaltim.,
“Dengan berkolaborasi, setiap anggota tim tentunya dapat saling berbagi ide dan perspektif dalam pengoptimalam program kerja,” Jelasnya.

Dengan adanya rapat tersebut, Kadiv PPPH berharap seluruh jajaran dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih terstruktur dan efektif khususnya dalam Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Analisis Kebijakan Hukum dan Pembinaan Hukum bagi Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan rapat internal dari masing-masing Tim Kerja bersama anggota Tim. (Red.Humas Kumenkum Kaltim)

 

Dalam kegiatan tersebut Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas didampingi Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Sekjen Kemenkum Nico Afinta, dan Dirjen PP Dhahana Putra, memberikan penjelasan rinci mengenai keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang baru.

Penjelasan tersebut menyusul berlakunya KUHP dan KUHAP baru secara efektif mulai Kamis, 2 Januari 2026, yang secara resmi menggantikan aturan pidana era kolonial. 

Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga telah melakukan sosialisasi secara masif di berbagai daerah untuk memastikan pemahaman yang merata di masyarakat dan kalangan penegak hukum mengenai perubahan substansial ini, Kadiv P3H berharap dengan adanya Regulasi baru tersebut dapat mewujudkan pembangunan hukum yang optimal dan mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dimata masyarakat Indonesia.

Samarinda — Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) menggelar rapat pembentukan Tim Zonasi Perancang untuk Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kaltim pada Senin, 5 Januari 2026.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi P3H, Ferry Gunawan C. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pembentukan tim zonasi perancang sebagai langkah strategis untuk memastikan efektivitas dan kualitas fasilitasi pembentukan produk hukum daerah di wilayah Kalimantan Timur dan kalimantan utara.

Pembentukan Tim Zonasi Perancang Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kinerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kaltim, serta mempercepat proses harmonisasi dan penyusunan regulasi daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat ini dihadiri oleh pegawai dengan Jabatan Fungsional (JF) serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Perancang. Kehadiran seluruh unsur tim tersebut menjadi bagian penting dalam menyatukan pemahaman dan komitmen bersama guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perancangan hukum secara optimal pada satu tahun mendatang.

Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah sebagai wujud dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, efektif, dan berlandaskan hukum.

Samarinda – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Ikmal Idrus, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Ferry Gunawan C., para pejabat struktural, serta seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Kaltim mengikuti Apel Pagi Bersama Awal Tahun 2026 secara daring dari Aula ETAM Kemenkum Kaltim.

Apel pagi bersama tersebut dipusatkan di Lapangan Upacara Gedung Kemenkum RI dan diikuti secara serentak oleh seluruh satuan kerja Kemenkum se-Indonesia. Apel dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Nico Afinta, selaku pembina apel.

Dalam amanatnya, Sekjen Nico Afinta mengapresiasi hasil kerja serta berbagai prestasi yang telah dicapai jajaran Kemenkum sepanjang tahun 2025. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan terus dikembangkan pada tahun 2026.

“Capaian yang diraih merupakan hasil kerja keras bersama. Semangat ini harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujar Nico Afinta.

Lebih lanjut, Nico Afinta mengingatkan bahwa pelaksanaan program dan kinerja Kemenkum pada tahun 2026 masih berada dalam situasi pengetatan anggaran. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta untuk mengedepankan perencanaan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil.

Sekjen Kemenkum juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar pimpinan tinggi di lingkungan Kemenkum, khususnya dalam menyosialisasikan program dan kegiatan melalui peran kehumasan serta pemanfaatan media yang tersedia.

Melalui partisipasi aktif dalam apel pagi bersama ini, Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan langkah, memperkuat sinergi, dan mengawali tahun 2026 dengan semangat baru dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berintegritas kepada masyarakat.

Samarinda — Dalam rangka memastikan keamanan aset dan kondisi perkantoran selama Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan penyegelan ruangan-ruangan kantor pada Rabu, 31 Desember 2025.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Erwin Budiyanto bersama Petugas Keamanan serta Sekretaris Pimpinan. Penyegelan diawali dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh ruangan kerja di lingkungan Kantor Wilayah, meliputi pengecekan instalasi listrik, saluran air, serta kondisi keamanan masing-masing ruangan.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipatif untuk mencegah potensi gangguan dan risiko selama masa libur panjang, sekaligus memastikan sarana dan prasarana perkantoran tetap terjaga dengan baik. Setelah seluruh ruangan dinyatakan dalam kondisi aman, proses penyegelan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Secara keseluruhan, kegiatan penyegelan ruangan dalam rangka Libur Nataru Tahun 2025 di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur berjalan tertib dan lancar. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Kaltim dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kesiapan layanan publik agar dapat kembali berjalan optimal pasca libur nasional. (red. Humas Kemenkum Kaltim)

SAMARINDA, 24/12/25 – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur, Hanton Hazali, secara resmi menerima dua Surat Pencatatan Ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang diserahkan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana, pada Rabu, 24 Desember 2025 di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim. Langkah ini merupakan bukti dedikasi seorang Aparatur Sipil Negara dalam mengintegrasikan tugas negara dengan perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Dua karya yang mendapatkan perlindungan hukum tersebut mencakup karya tulis berupa buku berjudul "Strategi Kolaboratif dalam Pelayanan Pewarganegaraan di Wilayah Kerja Kemenkum Kalimantan Timur Melalui SAPA-WNI" serta inovasi sistem "SAPA-WNI".

Penerimaan sertifikat menegaskan bahwa pengembangan inovasi melalui basis data dan literatur strategi pelayanan merupakan bagian vital dari tanggung jawab profesional seorang PNS dalam meningkatkan mutu layanan publik. 

Hanton Hazali menyampaikan bahwa pencatatan ini merupakan bentuk komitmen nyata untuk memberikan kepastian hukum atas setiap olah pikir manusia yang lahir dari pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melalui karya ini, Hanton memberikan teladan bahwa setiap ASN memiliki peluang untuk berkontribusi pada penguatan ekosistem KI nasional melalui inovasi-inovasi yang relevan dengan bidang tugasnya sebagai abdi negara.

Kedua karya tersebut merupakan bagian dari upaya memodernisasi pelayanan pewarganegaraan di wilayah kerja Kalimantan Timur agar lebih efektif dan transparan. Penyerahan sertifikat yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah untuk terus berkarya. 

Hal ini membuktikan bahwa dedikasi dalam menjalankan tugas negara dapat berjalan selaras dengan semangat pelindungan kekayaan intelektual demi kemajuan bangsa.

Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menutup rangkaian kegiatan akhir tahun 2025 dengan pelaksanaan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Muhammad Ikmal Idrus. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus apresiasi atas kinerja jajaran pegawai selama satu tahun terakhir.

Dalam amanatnya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dedikasi, kerja keras, serta komitmen yang telah ditunjukkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur sepanjang tahun 2025.

“Apel pagi penutup tahun ini menjadi momentum bagi kita semua untuk melihat kembali apa yang telah kita capai bersama. Saya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran yang telah menunjukkan kinerja, integritas, dan dedikasi tinggi sepanjang tahun 2025,” ujar Kepala Kantor Wilayah.

Ia menegaskan bahwa capaian kinerja yang diraih selama setahun terakhir merupakan hasil kerja kolektif dan sinergi seluruh pegawai, serta menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di tahun mendatang.

“Prestasi dan capaian ini bukan hasil kerja individu, melainkan buah dari kebersamaan dan kolaborasi. Ini harus kita jaga dan tingkatkan agar pelayanan hukum kepada masyarakat semakin optimal di tahun 2026,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah juga menyerahkan penghargaan Pegawai Teladan kepada salah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Analis Kekayaan Intelektual pada Bidang Kekayaan Intelektual, Divisi Pelayanan Hukum (Yankum), Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja, disiplin, serta integritas yang ditunjukkan sejak awal pengabdian.

“Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi, khususnya bagi para CPNS, untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi,” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa Pelayanan pada Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim akan dilakukan secara daring (Online) mulai tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan 2 Januari 2026, dan akan kembali memberikan pelayanan tatap muka pada tanggal 5 Januari 2026. Apel pagi penutup tahun ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya rangkaian kegiatan tahun 2025 dan menjadi langkah awal bagi Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur untuk menyongsong tahun 2026 dengan semangat baru, kinerja yang lebih baik, serta komitmen kuat dalam memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat.

Samarinda - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menyelenggarakan Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Manajerial pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Senin (22/12/2025).

Upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Pada kesempatan tersebut, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Manajerial, yaitu Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, yang secara resmi dijabat oleh Donny Anggoro, berdasarkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Hukum.

Selain pelantikan jabatan manajerial, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pelantikan PPNS ini merupakan bagian dari upaya penguatan peran penyidik dalam mendukung penegakan peraturan daerah serta ketertiban umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen moral dan profesional untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas, tanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Ia berharap pejabat yang dilantik, baik dalam jabatan manajerial maupun PPNS Satpol PP, dapat bersinergi dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta penegakan hukum di daerah.

Upacara berlangsung dengan khidmat sesuai susunan acara yang telah ditetapkan, serta dihadiri oleh pejabat struktural, tamu undangan, dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kaltim terus memperkuat tata kelola organisasi dan sumber daya manusia guna mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Samarinda — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 yang berlangsung khidmat pada Senin (22/12). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Kaltim serta perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal HAM Kalimantan Timur.

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Eka Juraidah menyampaikan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa peringatan Hari Ibu bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi atas perjuangan panjang perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak, kesetaraan, dan peran strategis dalam pembangunan bangsa.

Mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045”, peringatan Hari Ibu tahun ini menjadi pengingat bahwa perempuan memiliki peran sentral sebagai agen perubahan. Perempuan Indonesia terus berkontribusi di berbagai sektor, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintahan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti beban ganda, keterbatasan akses, dan kekerasan berbasis gender.

Melalui amanat yang dibacakan, pemerintah juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi, serta peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Hal ini sejalan dengan agenda nasional dan visi besar Indonesia Emas 2045.

Upacara peringatan Hari Ibu di lingkungan Kanwil Kemenkum Kaltim ini diharapkan dapat semakin menumbuhkan semangat penghargaan terhadap peran dan kontribusi perempuan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung perempuan agar terus berdaya, berkarya, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Samarinda — Semangat bela negara terus digaungkan sebagai fondasi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam rangka memperingati Hari Bela Negara (HBN) ke-77, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) menghadiri upacara peringatan yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat pagi (19/12/2025).

Upacara yang berlangsung khidmat di Halaman Parkir Depan Hotel Atlet Stadion Madya Kadrie Oening, Samarinda tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, selaku Inspektur Upacara. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta perwakilan instansi vertikal.

Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, yang diwakili oleh Rima Kumari selaku Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya atas arahan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana, turut mengikuti rangkaian upacara sebagai bentuk dukungan terhadap nilai-nilai bela negara.

Dalam amanatnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya semangat bela negara sebagai pilar utama dalam menghadapi dinamika dan tantangan global. Seluruh elemen bangsa, khususnya aparatur pemerintah, diajak untuk senantiasa menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan disiplin, serta memperkuat tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.

Hadirnya Kemenkum Kaltim pada peringatan Hari Bela Negara ke-77 ini menjadi wujud nyata komitmen dalam mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan. Momentum ini diharapkan semakin meneguhkan peran Kementerian Hukum sebagai bagian dari garda terdepan dalam penegakan dan perlindungan hukum yang selaras dengan semangat bela negara, sekaligus mendorong masyarakat Kalimantan Timur untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.