Samarinda, 16 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur hadir dalam Apel Bersama Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang digelar secara daring, Senin pagi (16/06/2025). Apel ini dipusatkan di Jakarta dan diikuti oleh seluruh jajaran secara serentak di wilayah masing-masing.

Kegiatan apel yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, M. Ikmal Idrus, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, Umi Laily, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Hernowo Sugiastanto beserta seluruh jajaran pejabat dan pegawai. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dari Aula Kanwil Kemenkum Kaltim dengan penuh khidmat.

Dalam amanatnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan lima poin penting yang menjadi fokus perhatian seluruh jajaran, khususnya dalam menyikapi masa transisi organisasi berdasarkan SKB Tiga Menteri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi yang sehat, dan semangat gotong royong dalam menyukseskan proses perubahan kelembagaan yang tengah berlangsung.

“Perubahan bukanlah hal mudah. Tapi dengan komitmen bersama, kita mampu melewati masa transisi ini secara tertib dan bermanfaat bagi organisasi,” tegasnya.

Selain itu, efisiensi anggaran menjadi sorotan utama sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Menteri mengingatkan agar setiap satuan kerja mengelola anggaran secara cerdas, tepat sasaran, dan bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas kinerja pelayanan publik.

Agus Andrianto menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, ramah, dan transparan. “Kita harus menjadi wajah birokrasi yang melayani dan solutif. Inovasi pelayanan dan digitalisasi menjadi keharusan, bukan pilihan,” imbuhnya.

Menteri Imipas tersebut juga mengapresiasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2024 yang mencapai skor 90,38. Capaian ini diharapkan menjadi pelecut semangat seluruh pegawai untuk terus mendorong perbaikan dan penyederhanaan prosedur dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Di akhir sambutannya, beliau menyambut para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung serta mengajak mereka untuk menjadi agen perubahan dengan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian.
Apel ini menjadi momentum penting bagi seluruh insan pengayoman di Kalimantan Timur untuk merefleksikan komitmen, menyatukan langkah, dan menegaskan semangat transformasi menuju birokrasi yang semakin adaptif dan profesional.

Samarinda, 14 Juni 2025 – Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Paralegal Justice Award Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur bekerja sama dengan Kelurahan Selili melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan, yang berlangsung di Aula Kelurahan Selili, Kota Samarinda.

Kegiatan ini dibuka dengan antusias dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Kelurahan Selili. Hadir sebagai narasumber Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Astari Intan Pramaesti. Sosialisasi ini merupakan bentuk nyata komitmen Kelurahan Selili dalam mengimplementasikan layanan Posbankum sebagai upaya menyediakan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Posbankum di tingkat desa/kelurahan merupakan inisiatif strategis yang bertujuan memperluas jangkauan layanan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan pelosok. Layanan ini tidak hanya berfokus pada pendampingan hukum, tetapi juga mencakup penyelesaian sengketa, edukasi hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi khusus terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama, yang merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi oleh Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Selili dapat lebih mudah mengakses layanan bantuan hukum serta semakin memahami pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kelurahan Selili juga menunjukkan komitmennya untuk berpartisipasi aktif dalam ajang Paralegal Justice Award Tahun 2025, sebagai bentuk dedikasi dalam memperkuat peran paralegal dan layanan hukum.

Samarinda – Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C didampingi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Edang Siska menerima langsung kunjungan dari Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka koordinasi Indeks Reformasi Hukum dan Analisis Evaluasi, Kamis, (12/06/2025).

Kadiv P3H menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang telah dilaksanakan oleh Biro Hukum Kaltara tersebut, selian itu juga, Ferry Gunawan C menyampaikan bahwasanya Indeks Reformasi Hukum merupakan bagian dari agenda kerja Reformasi Birokrasi dan utamanya masuk ke dalam salah satu Asta Cita Presiden Prabowo, “Yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Lebih lanjut Kadiv P3H menegaskan bahwa Koordinasi ini sangat penting untuk memperkuat penerapan kebijakan hukum yang lebih baik di Kaltara dalam mendukung pembangunan hukum yang lebih strategis. (Red.Humas Kemenkum Kaltim)

Samarinda – Kanwil Kemenkum Kaltim menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Nunukan pada Kamis (12/06/2025).

Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C. didampingi Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno beserta Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Turut hadir pada rapat harmonisasi, yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Sabaruddin dan
Perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Evvransherwin dan Sulviana Safitri.

Diawali arahan dan sambutan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rancangan yang dimoderatori oleh Wakil Ketua Tim Kerja yang membahas 2 (Dua) Rancangan, yaitu:
1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Setelah pembahasan rancangan, kegiatan diakhiri dengan diskusi dan penyampaian tanggapan serta masukan dari perangkat daerah terkait.

Samarinda – Kanwil Kemenkum Kaltim menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kutai Barat secara virtual pada Kamis (12/06/2025).

Rapat Harmonisasi dibuka dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., didampingi Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia beserta Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kabupaten Kutai Barat.

Rapat Harmonisasi turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kutai Barat, Ayonius; Kepala Bagian Hukum Setda Kutai Barat, Adrianus Joni dan Kabid Prasarana Dinas Perhubungan Kutai Barat, Hafiluddin Mardjuni beserta jajaran.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengawali kegiatan dengan menyampaikan arahan dan sambutan, dilanjutkan dengan pembahasan rancangan secara mendalam yang dipandu oleh Ketua Tim Kerja yang membahas mengenai Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pelabuhan Royoq.

Rapat diakhiri dengan sesi diskusi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan demi kesempurnaan rancangan yang dibahas pada hari ini.

Samarinda – Kanwil Kemenkum Kaltim menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bulungan secara virtual pada Kamis (12/06/2025).

Rapat yang digelar secara virtual tersebut  dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., didampingi Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia beserta Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Turut hadir pada rapat tersebut, yaitu Perwakilan dari Bagian Hukum Setda Bulungan, Fathamsyah, Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan.

Agenda rapat hari ini membahas 2 (Dua) Rancangan yang terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas Tahun 2022-2042; dan

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bulungan.

Mengawali kegiatan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan arahan dan sambutan dilanjutkan dengan pembahasan rancangan yang dimoderatori oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi sekaligus pembahasan mendalam  yang dimoderatori oleh Edang Siskalia guna memberi kesempatan bagi peserta rapat untuk menyampaikan tanggapan terhadap rancangan peraturan yang dibahas pada hari ini.

Jakarta, 10 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) berkunjung ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Jakarta. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Santi Mediana Panjaitan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi hukum umum di wilayah Kalimantan Timur. Beberapa isu strategis menjadi fokus utama pembahasan, termasuk layanan kewarganegaraan, pendataan desa dalam sistem AHU Online, serta layanan notaris.

Dalam agenda tersebut, Kanwil Kemenkum Kaltim menyerahkan berita acara hasil wawancara terhadap pemohon surat keterangan status kewarganegaraan kepada Ditjen AHU. Dokumen ini merupakan bagian dari proses verifikasi administrasi yang harus ditindaklanjuti oleh Ditjen AHU sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Kaltim juga menyampaikan hasil inventarisasi desa-desa yang belum tercantum dalam sistem AHU Online. Langkah ini penting dalam rangka mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif yang bertujuan memperkuat perekonomian berbasis desa dan kelurahan melalui sistem hukum yang tertib dan terdata dengan baik.

Dalam bidang kenotariatan, Kanwil Kemenkum Kaltim mengajukan permohonan pemberhentian notaris yang telah meninggal dunia. Pengajuan ini dilakukan agar Ditjen AHU dapat segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian, yang menjadi dasar bagi proses serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan setiap layanan hukum dapat berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah,” ujar Ikmal dalam kesempatan tersebut.

Kanwil Kemenkum Kaltim berharap melalui koordinasi yang berkelanjutan, tercipta harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan teknis antara pusat dan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Samarinda – Rabu, (11/06/2025) Usai melaksanakan Rapat Harmonisasi Raperbup Paser, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C kembali memimpin jalannya Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Mahakam Ulu bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.

Dalam arahannya, Kadiv P3H menyampaikan rapat pada pagi hari ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan., Ungkapnya.

Selain itu juga, Kadiv P3H juga menegaskan bahwasanya rapat harmonisasi tersebut merupakan penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan proses penyesuaian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas., Jelas Ferry G.C.

Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut juga diikuti oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu beserta jajaran, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu beserta jajaran dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu beserta jajaran.

Rapat dilanjutkan dengan diskusi bersama terkait Rancangan Peraturan Daerah Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Optimalisasi Perlindung Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah. (Red.Humas Kemenkum Kaltim)

Samarinda – Kanwil Kemenkum Kaltim melaksanakan Rapat Harmonisasi 2 Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; dan Tata Cara Penganggaran dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Rabu, (11/06/2025)

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum dengan didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Kaltim.

Dalam arahanya, Kadiv P3H menyampaikan Pada prinsipnya harmonisasi merupakan penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan proses penyesuaian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan berintegritas serta menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional., Jelasnya.

Kadiv P3H juga menghimbau kepada seluruh perancang agar memperhatikan beberapa materi muatan yang terkandung dalam 2 Rancangan Peraturan Bupati ini agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap selaras dengan peraturan yang setingkat serta kebijakan nasional terkait ketertiban umum., Pungkasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi lebih lanjut mengenai Raperbup tersebut. (Red.Humas Kemenkum Kaltim)

Kadiv P3H Pimpin Rapat Harmonisasi 3 Raperda Provinsi Kaltara

Samarinda – Rabu, (11/06/2025) Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim memimpin langsung pelaksanaan Rapat Harmonisasi 3 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Penanaman Modal, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara dan Kesejahteraan Sosial secara virtual.

Rapat tersebut juga diikuti oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Kaltim, Ketua dan Anggota Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ketua dan Anggota Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ketua dan Anggota Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran.

Dalam sambutanya, Kadiv P3H menyampaikan Pada prinsipnya harmonisasi merupakan penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan proses penyesuaian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.,
“Saya berharap rapat ini dapat menghasilkan output yang dapat mengoptimalkan Regulasi yang ada di daerah,” Ucap Ferry G.C.

Diakhir penyampaiannya, Kadiv P3H berharap kepada Pemerintah Daerah yang ada di Kaltara dan Kanwil Kemenkum Kaltim terus bersinergi baik dalam pelaksanaan fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah maupun kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah., Pungkasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi lebih lanjut mengenai Raperda tersebut. (Red.Humas Kemenkum Kaltim)