Samarinda – Jumat, (21/11/2025) Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim Ferry Gunawan C Hadir sebagai Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis pada Peningkatan Kapasitas Pengelola JDIHN dan Persiapan Pelaporan E-Report JDIH Tahun 2025 di Hotel Puri Senyiur Kota Samarinda. 

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh peserta yang berasal dari perwakilan Bagian Hukum dan Tim  Pengelola JDIHN yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dalam paparanya Kadiv P3H menyampaikan kebijakan pemerintah terkait JDIH dan teknis pelaporan serta optimalisasi penerapan e-report JDIHN. 

Lebih lanjut Kadiv P3H juga menyampaikan bahwa pembinaan terhadap pengelolaan JDIHN mencakup enam aspek utama yaitu organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.,

“Penguatan keenam aspek ini akan memastikan JDIH mampu menyediakan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat,” Ujar Ferry G.C.

Kadiv P3H juga menghimbau kepada seluruh Pengelola JDIHN yang ada di Kabupaten Kutai Timur bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum harus mengikuti pedoman resmi, termasuk standar metadata, penataan dokumen, digitalisasi, serta pengelolaan website JDIH.,

“Saya yakin apabila standar ini diterapkan, maka dapat meningkatkan kualitas layanan informasi hukum serta kompetensi pengelola JDIH di daerah,” Jelasnya

Dengan adanya kegiatan tersebut, Kadiv P3H berharap para Pengelola JDIHN dapat lebih optimal lagi dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara profesional, sistematis, dan sesuai standar nasional JDIHN, sehingga dapat meningkatkan kapasitas layanan informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. (Red. Humas Kemenkum Kaltim)

SAMARINDA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkumh Kaltim) kembali menjalankan peran fasilitasi legislasi daerah.

Pada Jumat, 21 November 2025, Kanwil Kemenkum Kaltim menyelenggarakan Rapat Harmonisasi secara daring untuk membahas Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Balikpapan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Acara dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Ferry Gunawan dan bertindak sebagai moderator, Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia.

Dalam arahannya, Ferry menekankan bahwa perubahan susunan organisasi harus mempertimbangkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat harmonisasi ini berfokus untuk memastikan bahwa struktur organisasi perangkat daerah yang diusulkan dalam Raperwali telah sesuai dengan regulasi pemerintah pusat mengenai organisasi perangkat daerah, termasuk nomenklatur, eselonering dan pembagian tugas pokok serta fungsi antar unit kerja.

Rapat daring ini dihadiri oleh instansi-instansi yang terlibat langsung dalam perumusan struktur birokrasi, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan;
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Melalui telaah hukum dan diskusi bersama, Kanwil Kemenkum Kaltim memberikan masukan konstruktif guna memastikan Raperwali ini tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Balikpapan.

Diharapkan, setelah harmonisasi ini, Raperwali dapat segera ditetapkan untuk menjadi pijakan hukum operasional Pemkot Balikpapan.

Berau, 20/11/25 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus berkomitmen dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah Kalimantan Timur. Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi bagi pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Berau.

Menindaklanjuti undangan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, menugaskan Hanton Hazali, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana beserta Tim untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Kegiatan bertajuk "Sosialisasi dan Pendaftaran HAKI Merek bagi Pelaku Ekraf" diselenggarakan pada hari Kamis, 20 November 2025, bertempat di Hotel Grand Parama, Jl. Pemuda, Tanjung Redeb.

Dalam paparannya, Hanton Hazali menekankan pentingnya perlindungan merek dagang bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor ekonomi kreatif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2019. "Perlindungan merek bukan hanya soal legalitas, tetapi juga aset berharga bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk di pasar," ujar Hanton.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, H. Abdul Majid, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kajian Talanpekda Berau yang memfokuskan pengembangan pada 6 subsektor Ekraf, yang terdiri dari 3 subsektor unggulan dan 3 subsektor potensial.

Dengan kehadiran Kemenkum Kaltim, diharapkan para pelaku Ekraf di Kabupaten Berau tidak hanya mendapatkan pemahaman teoretis, tetapi juga pendampingan teknis dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual mereka. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum Kaltim diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan terlindungi secara hukum.

Berau — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui Divisi Pelayanan Hukum resmi melantik Notaris Pengganti untuk wilayah Kabupaten Berau, pada acara yang berlangsung pada hari Kamis 20 November 2025. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadivyankum) Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur, Hanton Hazali, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum terkait penunjukan Notaris Pengganti untuk melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan notaris selama Notaris yang digantikan berhalangan sementara.

Dalam sambutannya, Hanton menegaskan pentingnya profesionalitas, integritas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas sebagai Notaris Pengganti.

"Penunjukan Notaris Pengganti bukan hanya untuk mengisi kekosongan layanan, tetapi memastikan bahwa pelayanan hukum kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai ketentuan. Kami berharap saudara yang dilantik dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Hanton juga menambahkan bahwa keberadaan notaris, termasuk notaris pengganti, berperan strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya di wilayah Kabupaten Berau yang terus berkembang. Acara pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, dan penyerahan salinan Surat Keputusan.

Dengan dilantiknya Notaris Pengganti tersebut, diharapkan pelayanan kenotariatan di Kabupaten Berau tetap berjalan optimal dan tidak mengalami hambatan selama masa berhalangan notaris yang digantikan.

SAMARINDA – Upaya meningkatkan tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan yang akuntabel di Kabupaten Kutai Timur kembali diperkuat melalui Rapat Harmonisasi Tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur pada Kamis, 20 November 2025.

Rapat yang digelar secara daring ini dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno, dan memfokuskan pembahasan pada regulasi strategis yang mengatur sistem akuntansi pemerintah daerah, penataan tunjangan kinerja, serta pelaksanaan perjalanan dinas.

Tiga Raperbup yang diharmonisasikan meliputi:

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

2. Pencabutan Perbup Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Perubahan Perbup Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Proses harmonisasi turut melibatkan instansi terkait dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yakni BPKAD, Bagian Barang dan Jasa Setda, serta Bagian Hukum Setda, yang secara aktif memberikan masukan sesuai kewenangan masing-masing.

Kanwil Kemenkum Kaltim memberikan telaah hukum mendalam, khususnya pada Raperbup Sistem Akuntansi untuk memastikan penyusunan laporan keuangan berjalan terstruktur dan sesuai standar nasional. Sementara pada pengaturan tunjangan kinerja dan perjalanan dinas, analisis difokuskan pada sinkronisasi norma untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran dan memastikan efisiensi penggunaan keuangan daerah.

Dengan diselesaikannya proses harmonisasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan segera menetapkan ketiga Raperbup tersebut sebagai landasan kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

SAMARINDA – Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan daerah kembali ditunjukkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui pelaksanaan Rapat Harmonisasi Lima Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Bulungan yang digelar secara daring pada 20 November 2025.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno, ini membahas sejumlah regulasi penting yang berpengaruh luas terhadap layanan publik, tata kelola kepegawaian, pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan aspek lingkungan dan kesehatan.

Adapun lima Raperbup yang dibahas meliputi:

1. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati terkait Pemungutan Retribusi Daerah kepada Perangkat Daerah.
2. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
3. Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Pedoman Identifikasi, Pengelolaan, dan Pemantauan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi.
5. Remunerasi Berbasis Kinerja pada BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sostroatmodjo.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana diskusi intens ini diikuti oleh berbagai unsur kunci Pemerintah Kabupaten Bulungan, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapenda, BKPSDM, Bappeda Litbang, BLUD RSUD Bulungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian SDA, serta Bagian Hukum Setda.

Kanwil Kemenkum Kaltim memberikan serangkaian masukan strategis, mulai dari penegasan norma kepegawaian hingga sinkronisasi ketentuan insentif daerah dan pedoman konservasi lingkungan. Pembahasan berjalan terpadu, memastikan kelima Raperbup memiliki kekuatan hukum yang memadai dan siap diterapkan secara efektif.

Dengan terselesaikannya proses harmonisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bulungan diharapkan dapat segera menetapkan regulasi-regulasi tersebut demi mendukung administrasi pemerintahan yang lebih profesional, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Samarinda – Upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok di Kabupaten Kutai Kartanegara kembali diperkuat melalui Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur pada Kamis, 20 November 2025.

Rapat yang digelar secara daring ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa Raperda tersebut memiliki landasan hukum yang kokoh serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Harmonisasi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno, yang memberikan arahan dalam memastikan regulasi ini memiliki kejelasan norma dan efektivitas implementasi.

Raperda Kawasan Tanpa Rokok dirancang untuk mengatur pembatasan aktivitas merokok di sejumlah lokasi strategis, seperti fasilitas kesehatan, tempat kerja, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan area publik lainnya, demi melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

Kegiatan ini turut diikuti oleh unsur penting Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Kesehatan, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah, yang aktif memberikan pandangan konstruktif selama proses harmonisasi.

Melalui diskusi teknis yang terarah dan mendalam, Kanwil Kemenkum Kaltim memberikan penguatan materi mulai dari definisi operasional hingga mekanisme penegakan hukum. Selesainya proses harmonisasi ini menjadi langkah awal yang signifikan, sehingga Raperda Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat segera diproses lebih lanjut dan kelak menjadi regulasi yang efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kutai Kartanegara.

Tana Paser – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus memperkuat kualitas regulasi di daerah melalui penyelenggaraan Rapat Harmonisasi Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Paser yang berlangsung pada 20 November 2025 di Ruang Rapat Seratai Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Kaltim dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser ini dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno, didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan, Panji dan Abdan.

Empat Raperda strategis dibahas secara mendalam, meliputi:

1. Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan.
2. Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.
3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Perubahan Keempat atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Paser tampak dari kehadiran unsur legislatif dan berbagai perangkat daerah, seperti DPRD Kabupaten Paser, Bapemperda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial, BPBD, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser.

Melalui proses diskusi yang menyatukan pandangan dari sisi legislasi hingga teknis operasional, Kanwil Kemenkum Kaltim memberikan penguatan substansi agar regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif, aplikatif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan tuntasnya proses harmonisasi ini, diharapkan keempat Raperda dapat segera ditetapkan menjadi payung hukum yang kuat, efektif, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Paser.

Samarinda, 20 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengikuti Rapat Koordinasi terkait manajemen aplikasi Sistem Data Bantuan Hukum (Sidbankum) secara daring dari ruang rapat Kanwil. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Advokasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku anggota Panitia Pengawas Pusat (Panwaspus) Bantuan Hukum. Dari Kemenkum Kaltim, hadir Tim Pembinaan Hukum yang diketuai oleh Agus Sartono, beserta perwakilan penyuluh hukum Kanwil Kemenkum seluruh Indonesia yang tergabung dalam Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum.

Rakor dibuka oleh Kepala Bagian Advokasi Hukum BPHN yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan sistem manajemen aplikasi Sidbankum sebagai instrumen utama dalam memastikan penyelenggaraan bantuan hukum berjalan efektif, akuntabel, dan terintegrasi. Beliau menekankan bahwa Sidbankum tidak hanya menjadi sarana pencatatan data, tetapi juga bagian dari mekanisme pengawasan nasional untuk menjamin transparansi, validitas laporan, serta peningkatan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai pengelolaan dan pembaruan manajemen aplikasi Sidbankum. Materi tersebut mencakup optimalisasi fitur pelaporan, mekanisme pemutakhiran data penerima bantuan hukum, prosedur verifikasi dan validasi oleh Panwasda dan Panwaspus, serta peningkatan keamanan dan kecepatan sistem. Pemateri juga menyoroti pentingnya konsistensi input data oleh seluruh satuan kerja, karena kelengkapan data yang terintegrasi akan memperkuat evaluasi kinerja organisasi bantuan hukum serta mendukung penyusunan kebijakan berbasis data pada tingkat nasional.

Menutup kegiatan tersebut, perwakilan Kemenkum Kaltim yang disampaikan oleh Agus Sartono, menyampaikan komitmen penuh Kanwil dalam mendukung implementasi dan pemanfaatan aplikasi Sidbankum secara optimal. Ia menegaskan bahwa Kemenkum Kaltim akan terus memastikan ketepatan, ketertiban, dan kelengkapan pelaporan data bantuan hukum, serta mendorong seluruh jajaran untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan bantuan hukum di wilayah Kalimantan Timur.

Bontang, 19 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas literasi dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Teknologi (Bapperinda) Kota Bontang, Kanwil Kemenkum Kaltim menggelar Sosialisasi Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kelurahan Kanaan, Kota Bontang.

Kegiatan ini diikuti oleh para penggiat inovasi dari berbagai unsur—mulai dari Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) se-Kota Bontang, akademisi, pelaku UMKM, hingga perangkat daerah. Antusiasme peserta mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan KI di tingkat daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, menugaskan Kepala Bidang Pelayanan KI, Mia Kusuma Fitriana, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Mia menjelaskan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual kini menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, terutama para pelaku UMKM dan inovator lokal.

“Melalui pencatatan dan pendaftaran KI, masyarakat dapat melindungi karya dan inovasi mereka secara hukum. Ditambah dengan fasilitasi dari Bapperinda, kami optimis jumlah pendaftaran KI di Bontang akan terus meningkat,” ujarnya.

Kepala Bapperinda Kota Bontang, Syahrudin, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Kaltim atas dukungan dan kehadirannya sebagai narasumber. Pada kesempatan tersebut, ia juga mengumumkan bahwa Bapperinda memfasilitasi 22 pendaftaran Merek dan Hak Cipta bagi peserta sosialisasi.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat hak cipta atas inovasi layanan yang dikembangkan oleh Bapperinda, sebagai simbol komitmen bersama dalam mendorong ekosistem inovasi dan perlindungan KI di Kota Bontang.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kaltim, Bontang terus melangkah sebagai kota yang ramah inovasi dan peduli terhadap legalitas Kekayaan Intelektual.