Kutai Kartanegara, 11 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) terus mengakselerasi perlindungan hukum produk desa dengan mendorong percepatan pendaftaran merek kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi strategis bersama Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dipimpin Analis Hukum Madya, Rima Kumari, bersama tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali.

Koordinasi difokuskan pada pemetaan KDMP yang telah aktif dan memiliki potensi kuat untuk didaftarkan sebagai merek kolektif. Langkah ini bertujuan mendorong penguatan daya saing produk unggulan KDMP, memberikan kepastian dan perlindungan hukum, meningkatkan nilai tambah produk lokal, sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui pemangkasan rantai pasok.

Dari total 237 KDMP berbadan hukum di Kutai Kartanegara, baru 5 KDMP yang tercatat beroperasi aktif. Saat ini, pembangunan 86 gerai KDMP juga tengah berjalan sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.

Sejumlah produk unggulan dinilai memiliki potensi besar untuk didaftarkan sebagai merek kolektif, di antaranya beras Desa Sidomulyo dan telur ayam Desa Loa Duri. Produk-produk ini diharapkan dapat menjadi identitas bersama KDMP sekaligus memperluas akses pasar hingga tingkat nasional dan global.

Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara, Muhammad Reza, menyambut positif langkah koordinasi ini. Ia menyatakan komitmennya untuk segera menyiapkan data pendukung serta bersinergi dengan Kanwil Kemenkum Kaltim dalam mendorong hilirisasi pertumbuhan ekonomi daerah, diawali dengan sosialisasi manfaat merek kolektif kepada KDMP.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.10.02-142 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Kemudahan Pendaftaran Merek Kolektif Produk Barang/Jasa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi dan mengembangkan produk unggulan desa.

Kutai Kartanegara – Komitmen menjaga reputasi dan mutu produk Indikasi Geografis (IG) terus diperkuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Menindaklanjuti hasil pengawasan lapangan terhadap Indikasi Geografis terdaftar Lada Malonan di Kecamatan Loa Janan, Tim Kanwil Kemenkum Kaltim melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (11/2).

Tim yang dipimpin Analis Hukum Madya Rima Kumari bersama jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual tersebut menindaklanjuti arahan Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali. Koordinasi ini difokuskan pada sejumlah isu strategis, mulai dari kondisi lahan perkebunan Lada Malonan yang berdampingan dengan kawasan tambang dan sebagian telah beralih fungsi, hingga kemasan produk IG yang belum mencantumkan logo Indikasi Geografis secara lengkap.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya penguatan strategi pemasaran Lada Malonan agar lebih optimal dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menjaga kualitas serta reputasi produk khas daerah tersebut.

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara, Desy Noriyani, menyambut baik kegiatan ini dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Menurutnya, sosialisasi kembali kepada MPIG perlu diperkuat, khususnya terkait strategi pemasaran produk IG yang tidak hanya berorientasi pada komersialisasi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial demi meningkatkan kesejahteraan anggota MPIG secara berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik produk yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Indikasi Geografis, sekaligus mencegah penyalahgunaan IG secara tidak sah.

Dengan pengawasan dan koordinasi secara berkelanjutan, diharapkan Lada Malonan Kutai Kartanegara tetap terjaga sebagai komoditas unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, identitas budaya yang kuat, serta menjadi kebanggaan daerah sebagai produk berindikasi asal (pride of origin).

Kutai Kartanegara — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) melaksanakan pengawasan terhadap produk Indikasi Geografis (IG) Lada Malonan Kutai Kartanegara yang berlokasi di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan pada Selasa, 10 Februari 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga reputasi, kualitas, serta karakteristik khas produk unggulan daerah yang telah terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Merek dan Indikasi Geografis sejak 30 November 2018 dengan Nomor IG.00.2018.000020.

Pengawasan dilaksanakan oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kaltim, Rima Kumari, bersama Tim Bidang Kekayaan Intelektual atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali. Kegiatan ini turut melibatkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Taufiq Kurrahman, beserta jajaran.

Tim melakukan peninjauan langsung ke kebun Lada Malonan sebagai sumber utama bahan baku, sekaligus memeriksa proses pengolahan dan pengemasan produk. Kedatangan tim disambut baik oleh Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lada Malonan Kutai Kartanegara, Abdu Rahman. Ia menyampaikan bahwa pengembangan Lada Malonan pertama kali dimulai di Kecamatan Muara Badak pada kisaran tahun 1960–1970, sebelum menyebar ke Kecamatan Loa Janan dan wilayah lainnya di Kutai Kartanegara.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula berbagai tantangan yang dihadapi MPIG, di antaranya kondisi lahan yang mulai berdampingan dengan area pertambangan serta faktor cuaca yang semakin sulit diprediksi. Meski demikian, Lada Malonan tetap mampu mempertahankan keunggulan aroma khas dan rasa pedas yang kuat, menjadikannya salah satu komoditas perkebunan andalan Kutai Kartanegara yang telah menembus pasar ekspor.

Pengawasan Indikasi Geografis ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019. Melalui pengawasan ini, Kanwil Kemenkum Kaltim memastikan kepatuhan produsen terhadap dokumen deskripsi dan standar kualitas, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan maupun pemalsuan yang dapat merugikan reputasi produk.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Lada Malonan Kutai Kartanegara memiliki kualitas yang konsisten dan sesuai dengan standar Indikasi Geografis. Karakteristik rasa, aroma, dan penampilan produk tetap terjaga, mencerminkan proses budidaya dan pengolahan yang masih mengikuti ketentuan yang berlaku. Produk ini juga tetap dikenal luas di pasar lokal maupun internasional sebagai lada berkualitas tinggi.

Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan bahwa kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan mutu dan karakteristik khas Lada Malonan sesuai dokumen Indikasi Geografis, sehingga nilai tambah, kepercayaan pasar, serta daya saing produk unggulan daerah Kalimantan Timur dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

Tenggarong Seberang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) terus berkomitmen memperluas pemahaman hukum dan akses keadilan bagi masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang digelar di Kecamatan Tenggarong Seberang, Rabu, 11 Februari 2026.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat peran Posbankum sebagai ujung tombak layanan bantuan hukum di tingkat kecamatan dan desa. Kehadiran Posbankum diharapkan mampu menjadi ruang konsultasi dan pendampingan hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Camat Tenggarong Seberang, Syukur Eko Budi, S., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kaltim dalam membangun masyarakat yang sadar hukum serta memastikan layanan bantuan hukum dapat diakses secara merata.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Agus Sartono, menekankan bahwa Posbankum memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan hukum bagi masyarakat. Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas paralegal agar mampu memberikan layanan hukum yang optimal, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi penyuluhan hukum terkait ketentuan perkawinan dalam KUHP Baru yang disampaikan oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Eka Juraidah. Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai pengaturan baru yang perlu dipahami masyarakat, termasuk konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penutup, kegiatan diisi dengan sesi konsultasi hukum oleh paralegal Posbankum Kecamatan Tenggarong Seberang yang didampingi Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim. Melalui sesi ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi untuk memperoleh arahan dan solusi yang tepat.

Kanwil Kemenkum Kaltim berharap dapat semakin memperkuat peran Posbankum serta mendorong terwujudnya akses keadilan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang.

Samarinda — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum dan layanan konsultasi hukum gratis yang digelar di Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang.

Kegiatan ini diikuti oleh paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Temindung Permai, Tim Penggerak PKK, serta masyarakat umum yang tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Penyuluhan hukum ini menjadi wadah edukasi sekaligus ruang dialog antara masyarakat dan aparat hukum dalam memahami berbagai isu hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Tim Kerja Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Agus Sartono, yang mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran strategis sebagai sarana peningkatan literasi hukum masyarakat agar mampu memahami aturan yang berlaku serta menyikapi permasalahan hukum secara bijak dan bertanggung jawab.

Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan kemudian disampaikan oleh Plt. Camat Sungai Pinang, Didi Purwanto, yang mengapresiasi kehadiran Kanwil Kemenkum Kaltim di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan mendorong terciptanya lingkungan yang sadar serta taat hukum.

Memasuki sesi inti, penyuluhan hukum disampaikan oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Malik Ibrahim dan Eka Juraidah. Pada sesi pertama, Malik Ibrahim memaparkan materi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, dengan menekankan bahwa pembaruan KUHP mengedepankan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan proporsional.

Selanjutnya, Eka Juraidah menyampaikan materi mengenai bahaya judi online. Ia menjelaskan bahwa judi online merupakan perbuatan melanggar hukum yang berdampak luas, mulai dari kerugian ekonomi, gangguan psikologis, hingga konflik sosial dan keluarga. Masyarakat diimbau untuk menjauhi praktik judi online serta menggunakan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Sebagai penutup, kegiatan dilanjutkan dengan layanan konsultasi hukum gratis. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan paralegal dan penyuluh hukum terkait berbagai persoalan hukum, baik perdata, keluarga, maupun pidana. Layanan ini mendapat respons positif karena memberikan akses hukum yang mudah, cepat, dan tanpa biaya.

Dengan kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kaltim berharap masyarakat Kelurahan Temindung Permai semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu menumbuhkan budaya sadar hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ke depan, Kanwil Kemenkum Kaltim berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan edukasi dan pendampingan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

Balikpapan — Pembaruan sistem hukum pidana nasional terus disosialisasikan secara masif. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa, 10 Februari 2026.

Kegiatan strategis tersebut dibuka oleh Wakapolda Kalimantan Timur, Brigjen Pol. Adrianto Jossy Kusumo, yang menekankan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menuntut perubahan paradigma di kalangan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Tantangan terbesar kita adalah perubahan mindset. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata menghukum, tetapi harus modern, transparan, menjunjung tinggi HAM, serta mengedepankan sinergi antar-APH untuk menghindari subjektivitas dan ketidakpastian hukum,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Wakil Menteri Hukum menegaskan posisi strategis Polri sebagai garda terdepan sistem peradilan pidana. Implementasi KUHP dan KUHAP baru, menurutnya, tidak hanya menyangkut perubahan norma hukum, tetapi juga transformasi cara pandang terhadap keadilan.

Ia menjelaskan bahwa KUHP baru menggeser pendekatan retributif menuju keadilan restoratif, dengan menitikberatkan pada pemulihan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Pembaruan signifikan lainnya meliputi penghapusan pidana kurungan, pembatasan pidana penjara jangka pendek, serta pengenalan alternatif jenis pidana sebagai wujud modernisasi hukum pidana nasional.

Sementara itu, KUHAP baru menegaskan penguatan perlindungan hak-hak individu, peningkatan akuntabilitas proses penegakan hukum, serta penerapan prinsip due process of law secara konsisten dalam setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Masan Nurpian, serta jajaran pejabat struktural Kanwil Kemenkum Kaltim.

Kegiatan ini juga melibatkan unsur Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, BNN Provinsi, serta akademisi dan praktisi hukum se-Kalimantan Timur. Keterlibatan lintas lembaga tersebut menegaskan pentingnya sinergi antarpenegak hukum dalam memastikan implementasi KUHP dan KUHAP baru berjalan efektif dan selaras.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus menegaskan komitmen penuh Kanwil Kemenkum Kaltim dalam mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru di daerah.

“Pembaruan hukum pidana ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum nasional. Kanwil Kemenkum Kaltim siap bersinergi dengan Polda, Kejaksaan, Pengadilan, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan implementasi berjalan efektif, selaras, dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa harmonisasi pemahaman antar-APH menjadi kunci utama agar semangat korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang diusung KUHP dan KUHAP benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang membahas aspek teknis implementasi undang-undang baru, sekaligus menyamakan persepsi antar-Aparat Penegak Hukum di wilayah Kalimantan Timur.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan substantif sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional. (red. Humas Kemenkum Kaltim)

Samarinda — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini berlangsung di Kantor BPS Kalimantan Timur dan dihadiri oleh perwakilan instansi vertikal serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (10/2)

FGD tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat komitmen bersama antarinstansi dalam penerapan standar pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dalam kesempatan ini, BPS Kalimantan Timur menyosialisasikan berbagai aspek penting standar pelayanan publik, meliputi komponen layanan, mekanisme pengaduan masyarakat, hingga strategi peningkatan kepuasan pengguna layanan.

Mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, Penyuluh Hukum Agus Sartono menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan FGD yang dinilainya sebagai forum strategis untuk berbagi informasi dan pengalaman antarpenyelenggara pelayanan publik. Menurutnya, kegiatan ini memiliki peran penting dalam membangun kesamaan persepsi serta mendorong keseragaman penerapan standar pelayanan publik di setiap instansi agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diskusi berlangsung secara interaktif dengan memberikan ruang bagi para peserta untuk menyampaikan masukan, tantangan, serta praktik baik yang telah diterapkan di instansi masing-masing. Berbagai pandangan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, keterbukaan, dan kepastian hukum. Sinergi lintas instansi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 10 Februari 2026 — Dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi hukum yang transparan dan mudah diakses masyarakat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bontang melaksanakan konsultasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

Kegiatan konsultasi tersebut diterima oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Eka Juraidah, yang membidangi dokumentasi dan informasi hukum. Pertemuan ini membahas berbagai aspek strategis pengelolaan JDIH, mulai dari penerapan standar pengelolaan dokumen hukum, pembaruan dan penataan konten, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas layanan JDIH kepada publik.

Perwakilan Bagian Hukum Sekda Kota Bontang menyampaikan bahwa konsultasi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kota Bontang selaras dengan kebijakan nasional JDIH serta memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Selain itu, kegiatan ini menjadi forum berbagi praktik baik sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala teknis yang dihadapi dalam pengelolaan JDIH daerah.

Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur menyambut positif langkah proaktif tersebut dan memberikan sejumlah masukan strategis terkait peningkatan kualitas pengelolaan JDIH. Ditekankan pula pentingnya komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga akurasi, kelengkapan, dan keterbaruan dokumen hukum yang dipublikasikan melalui JDIH.

Dengan kegiatan ini diharapkan pengelolaan JDIH Kota Bontang semakin optimal dalam mendukung transparansi pemerintahan, kepastian hukum, serta penyediaan layanan informasi hukum yang cepat, akurat, dan akuntabel bagi masyarakat.

Samarinda, 10 Februari 2026 — Dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi hukum yang transparan dan mudah diakses masyarakat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bontang melaksanakan konsultasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

Kegiatan konsultasi tersebut diterima oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Eka Juraidah, yang membidangi dokumentasi dan informasi hukum. Pertemuan ini membahas berbagai aspek strategis pengelolaan JDIH, mulai dari penerapan standar pengelolaan dokumen hukum, pembaruan dan penataan konten, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas layanan JDIH kepada publik.

Perwakilan Bagian Hukum Sekda Kota Bontang menyampaikan bahwa konsultasi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kota Bontang selaras dengan kebijakan nasional JDIH serta memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Selain itu, kegiatan ini menjadi forum berbagi praktik baik sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala teknis yang dihadapi dalam pengelolaan JDIH daerah.

Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur menyambut positif langkah proaktif tersebut dan memberikan sejumlah masukan strategis terkait peningkatan kualitas pengelolaan JDIH. Ditekankan pula pentingnya komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga akurasi, kelengkapan, dan keterbaruan dokumen hukum yang dipublikasikan melalui JDIH.

Dengan kegiatan ini diharapkan pengelolaan JDIH Kota Bontang semakin optimal dalam mendukung transparansi pemerintahan, kepastian hukum, serta penyediaan layanan informasi hukum yang cepat, akurat, dan akuntabel bagi masyarakat.

Balikpapan, 9 Februari 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) terus mengupayakan percepatan pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan.

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.10.02-142 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Kemudahan Pendaftaran Merek Kolektif Produk Barang/Jasa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kegiatan dilaksanakan oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Kanwil Hukum Kaltim, Favourita Sirait, bersama Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual atas arahan Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus.

Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh data KDMP di Kota Balikpapan yang telah aktif dan memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai merek kolektif. Berdasarkan hasil pemetaan awal, dari 34 KDMP yang telah berbadan hukum dan secara umum aktif menjalankan usaha, terdapat satu KDMP yang dinilai memenuhi kriteria dan memiliki potensi kuat untuk difasilitasi pendaftaran merek kolektifnya.

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan, Gina Andriyani Martono, menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan Kanwil Kemenkum Kaltim. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk segera menyampaikan data KDMP yang dimaksud agar proses fasilitasi pendaftaran merek kolektif dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kanwil Kemenkum Kaltim berharap perlindungan kekayaan intelektual bagi KDMP dapat semakin optimal, sekaligus memperkuat daya saing produk koperasi desa dan kelurahan khususnya di Kota Balikpapan.