IKN, 23 Januari 2026 - Dalam rangka mendukung pemerataan akses keadilan di wilayah Ibu Kota Nusantara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) menjalin koordinasi strategis dengan Otorita IKN. Koordinasi ini difokuskan pada penguatan dan pengembangan layanan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu di wilayah Kalimantan Timur.

Kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga menyentuh dimensi perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Melalui sinergi ini, diharapkan layanan bantuan hukum semakin mudah diakses, merata, dan berkelanjutan di kawasan sekitar IKN.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurpian, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat atas keadilan.

“Layanan bantuan hukum merupakan pilar penting dalam penegakan hukum. Melalui koordinasi dengan Otorita IKN, kami berupaya mengoptimalkan peran paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan serta Organisasi Bantuan Hukum, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Hukum Otorita IKN, Ratih Febriana, menyambut positif inisiatif Kanwil Kemenkum Kaltim. Menurutnya, penguatan layanan bantuan hukum sejalan dengan prinsip pembangunan IKN yang berkelanjutan dan inklusif.

“Dukungan Kanwil Kemenkum Kaltim sangat vital dalam membangun ekosistem hukum yang sehat, terutama untuk melindungi masyarakat dari potensi persoalan hukum, seperti sengketa pertanahan dan pemenuhan hak-hak sipil,” ungkapnya.

Koordinasi ini menjadi wujud komitmen bersama pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang inklusif di kawasan strategis Indonesia masa depan, sekaligus memperkuat fondasi hukum dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Balikpapan – Dalam rangka memastikan layanan bantuan hukum berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi, Jumat (23/1/2026).

Kegiatan monev kali ini dilaksanakan di Kantor Posbakumadin PC Balikpapan, yang merupakan Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi B di wilayah Kalimantan Timur. Monitoring dan evaluasi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Masan Nurpian, selaku Ketua Panitia Pengawas Daerah (Panwasda), didampingi oleh Anggota Panwasda.

Monev bertujuan untuk menilai kinerja kelembagaan, kualitas pelayanan bantuan hukum, serta tingkat kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang telah ditetapkan.
“Kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan hukum merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan program,” tegas Masan Nurpian.

Dalam pelaksanaannya, Panwasda melakukan peninjauan administrasi kelembagaan, pelaporan kegiatan bantuan hukum, pengelolaan perkara, hingga sarana dan prasarana pendukung layanan. Selain itu, turut dilakukan diskusi dan klarifikasi langsung dengan pengelola serta pemberi bantuan hukum guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PBH di lapangan.

Tidak hanya fokus pada evaluasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan koordinasi rencana kerja sama pembinaan paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kota Balikpapan dan sekitarnya. Koordinasi tersebut membahas mekanisme pembinaan dan pendampingan paralegal, ruang lingkup tugas paralegal Posbankum, serta bentuk dukungan PBH dalam peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan kasus non-litigasi. Penekanan juga diberikan pada peran strategis paralegal sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dan bantuan hukum awal kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Pihak Posbakumadin PC Balikpapan melalui Ita Mar’uf menyambut baik rencana kerja sama ini dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam pembinaan paralegal Posbankum Desa/Kelurahan. Diharapkan, sinergi tersebut dapat mendorong layanan bantuan hukum yang lebih optimal, profesional, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak hukum masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Balikpapan, 22 Januari 2026 – Dalam rangka mendukung pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Masan Nurpian, bersama Tim Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim.

Rombongan Kanwil Kemenkum Kaltim diterima langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti dan Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim AKBP Mielki Bharata. Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi perubahan mendasar sistem peradilan pidana nasional.

Dalam kesempatan ini, Masan Nurpian menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia yang menuntut pemahaman utuh dan seragam, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Hukum terus berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, guna meminimalisir perbedaan tafsir serta potensi hambatan dalam implementasi di lapangan.

Lebih lanjut, Masan menyoroti ketentuan KUHAP baru yang mewajibkan keikutsertaan penasihat hukum sejak tahap penyidikan. Oleh karena itu, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum diharapkan dapat terlibat sejak awal proses hukum, sebagai wujud pemenuhan hak masyarakat atas bantuan hukum yang adil dan berimbang.

Sejalan dengan semangat Restorative Justice dalam KUHP baru, Kementerian Hukum RI juga mendorong penguatan program Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai alternatif penyelesaian konflik di tingkat desa dan kelurahan. Posbakum diharapkan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian perkara berbasis musyawarah dan pemulihan, sekaligus memperluas akses bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim menyambut baik inisiatif Kanwil Kemenkum Kaltim dan menyatakan kesiapan Polda Kaltim untuk berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi KUHP dan KUHAP yang direncanakan dalam waktu dekat.

“Ke depannya, kami berharap kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan bersama agar pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat semakin komprehensif,” ujarnya.

Menutup diskusi, Kepala Divisi P3H menekankan pentingnya tindak lanjut berupa perjanjian kerja sama antara Kanwil Kemenkum Kaltim dan Polda Kaltim sebagai implementasi MoU antara Polri dan Kementerian Hukum RI, guna memperkuat sinergitas dan efektivitas pelaksanaan tugas di daerah.

Tenggarong – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pemindahan berkas Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 21–22 Januari 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Kanwil Kemenkum Kaltim dalam menata administrasi serta menyesuaikan pengelolaan arsip MPD Notaris agar selaras dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan notaris di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemindahan berkas dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali. Proses pemindahan dilakukan secara tertib, profesional, dan bertanggung jawab dengan mengedepankan aspek keamanan, kerahasiaan, serta kelengkapan dokumen. Berkas yang dipindahkan meliputi arsip administrasi, dokumen pengawasan, serta berbagai dokumen pendukung MPD Kukar yang selama ini tersimpan di LPKA Kelas II Tenggarong.

Melalui pemindahan ini, diharapkan koordinasi antara MPD Kukar dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, penataan lokasi arsip ini juga bertujuan mempermudah akses terhadap dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan notaris.

Kanwil Kemenkum Kaltim terus berkomitmen meningkatkan tata kelola administrasi yang baik, transparan, dan akuntabel, serta memastikan setiap kegiatan kelembagaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 22 Januari 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung arah kebijakan pembinaan hukum nasional. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program Pembinaan Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum secara daring, bertempat di Ruang Rapat Mahakam Kanwil Kemenkum Kaltim.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Masan Nurpian, serta seluruh jajaran Jabatan Fungsional P3H.

Rakernis dibuka dengan pemaparan Kepala BPHN Min Usihen yang menegaskan tiga arah kebijakan utama pembinaan hukum nasional, yakni pembangunan budaya hukum untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum, pembangunan hukum nasional yang berkepastian dan berkeadilan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Hukum.

Selain itu, Kepala BPHN juga menyampaikan empat rencana aksi prioritas tahun 2026 yang menjadi fokus kantor wilayah, meliputi penyusunan analisis dan evaluasi peraturan daerah, pemberian layanan bantuan hukum, pendampingan serta pembinaan pos bantuan hukum, serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara terintegrasi.

Menutup arahannya, Min Usihen menekankan pentingnya sinergi dan konsistensi seluruh kantor wilayah dalam menjalankan rencana aksi tersebut.
“Semoga seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dapat menjalankan rencana aksi ini dengan baik sehingga target pembinaan hukum dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Melalui Rakernis ini, Kanwil Kemenkum Kaltim memperoleh penguatan arah kebijakan sekaligus pedoman teknis yang lebih terukur dalam pelaksanaan program pembinaan hukum. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Divisi P3H, memperkuat pembinaan pos bantuan hukum, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kaltim berkomitmen mengoptimalkan implementasi program pembinaan hukum sesuai arahan BPHN, memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah, serta memastikan seluruh rencana aksi berjalan efektif dan tepat sasaran demi terwujudnya pelayanan hukum yang semakin berkualitas di Kalimantan Timur.

Samarinda, 22 Januari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) turut berperan aktif dalam penguatan kualitas pendidikan hukum dengan mengikuti Workshop Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang digelar di Aula Fakultas Hukum Unmul, Senin (22/01/2026).

Workshop ini menjadi forum dialog dan diskusi terarah antara Fakultas Hukum, alumni, serta para pemangku kepentingan guna memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja melalui pendekatan Outcome Based Education (OBE). Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kompetensi lulusan dengan tantangan profesi hukum yang semakin dinamis.

Kanwil Kemenkum Kaltim diwakili oleh Verawati, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, yang hadir sebagai narasumber mewakili stakeholder pengguna lulusan. Dalam paparannya, Verawati menyampaikan gambaran kompetensi yang dibutuhkan di instansi pemerintah, praktik baik di lembaga pengguna, evaluasi struktur kurikulum, serta tantangan yang dihadapi alumni hukum di masa mendatang.

Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan dosen Fakultas Hukum, senat fakultas, tim evaluasi kurikulum, perwakilan alumni, serta para pengguna lulusan dari berbagai institusi, antara lain Komisi Yudisial, Ombudsman, Badan Pengawas Pemilu, DPRD, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, hingga Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur.

Diskusi berlangsung dinamis dan konstruktif dengan fokus pada penguatan kompetensi lulusan, peningkatan relevansi kurikulum, serta perumusan rekomendasi strategis bagi pengembangan Program Studi Sarjana Hukum. Melalui keterlibatan aktif sebagai stakeholder, Kanwil Kemenkum Kaltim berharap pembaruan kurikulum Fakultas Hukum Unmul dapat melahirkan lulusan yang adaptif, profesional, dan siap berkontribusi bagi pembangunan hukum di Kalimantan Timur dan Indonesia.

Samarinda, 22 Januari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kreatif dan daya saing produk lokal melalui perlindungan Kekayaan Intelektual. Melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kemenkum Kaltim melakukan percepatan pendaftaran Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Timur, Kamis (22/01/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Hukum RI tentang fasilitasi kemudahan pendaftaran Merek Kolektif bagi produk barang atau jasa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, menugaskan Plt. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Donny Anggoro, bersama tim untuk melakukan langkah jemput bola dan pendataan langsung di lapangan.

Donny Anggoro menegaskan bahwa Merek Kolektif memiliki peran strategis dalam membangun identitas bersama serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk desa.

“Kami hadir untuk memberikan pendampingan langsung. Melalui sinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kami ingin memastikan pelaku usaha desa memperoleh perlindungan hukum atas merek mereka, sekaligus mendapatkan tarif PNBP yang lebih terjangkau melalui rekomendasi UMK,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bidang Pelayanan KI melakukan identifikasi koperasi yang telah terbentuk, pemetaan nama KDMP, serta analisis potensi produk dan jasa yang dapat didaftarkan sebagai Merek Kolektif. Selain itu, tim juga memberikan pendampingan teknis agar proses pendaftaran dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

Langkah strategis ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran produk lokal Kalimantan Timur hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Melalui akselerasi pendaftaran Merek Kolektif, Kanwil Kemenkum Kaltim optimistis target peningkatan maturitas Kekayaan Intelektual daerah dapat tercapai sekaligus menjadi motor penggerak inovasi dan kemandirian ekonomi masyarakat desa di seluruh Kalimantan Timur.

Samarinda - Kantor Wilayah ditetapkan sebagai bagian Integral dari satgas dengan mandat untuk melakukan koordinasi pengumpulan data dalam penyelenggaraan pengelolaan PNBP yang Akuntabel dan Transparan, menindaklanjuti hal tersebut, Selasa, (20/01/2026) Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Donny Anggoro yang dalam hal ini mewakili Kepala Kantor Wilayah memimpin jalannya Rapat Satgas Peningkatan PNBP Fidusia.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Tim Administrasi Hukum Umum dan diikuti juga secara Virtual oleh 6(enam) Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang ada di Kabupaten/Kota pada Provinsi Kaltimtara.

Dalam arahannya, Kabid AHU Donny Anggoro menginstruksikan kepada seluruh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang ada di Kabupaten/Kota agar dapat menyampaikan setiap laporan yang disampaikan oleh Notaris kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam upaya Pemadanan Data yang bersinergi satu sama lain.,
“Kepada setiap Pengurus Daerah dapat menindaklanjuti hal tersebut, sehingga kita dapat bersama sama dalam melakukan pemadanan data secara optimal,” Pungkas Donny.

Donny juga berharap ditahun 2026 ini, seluruh Tim Admnistrasi Hukum Umum Kantor Wilayah, seluruh MPD yang ada di Kabupaten/Kota dan Tim Ditjen AHU dapat saling bersinergi dalam menyamakan setiap data yang ada di daerah.,
“Saya yakin dengan adanya Rapat Internal ini kita dapat bersinergi dan berkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan akurasi data PNBP Layanan jaminan Fidusia,” Ungkapnya.

Diakhir penyampaianya, Kabid AHU berharap kepada setiap Pengurus Daerah, dapat menyampaikan sosialisasi tersebut dan mengkoordinasikan kepada seluruh Notaris yang ada di daerah, demi mewujudkan kesadaran Hukum Masyarakat untuk menjamin Kepatuhan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

 

Samarinda — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Ikmal Idrus beserta para Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran mengikuti kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkum DIY secara daring dari Aula ETAM Kanwil Kemenkum Kaltim, Selasa (20/01/2026).

Peresmian tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas yang menyampaikan bahwa pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di DIY telah mencapai 100 persen kelurahan dan kalurahan, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan layanan bantuan hukum. 

Keberhasilan tersebut diapresiasi sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

Menkum menekankan bahwa posbakum merupakan instrumen penting dalam menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural, serta memastikan bahwa layanan hukum dapat diakses oleh masyarakat kecil hingga ke tingkat pemerintahan terkecil. Layanan posbakum juga diharapkan menjadi ruang penyelesaian sengketa dan persoalan hukum sejak dini, sekaligus menjaga harmoni dan ketertiban sosial di masyarakat akar rumput.

Pada kesempatan tersebut, Menkum turut mengapresiasi dukungan Gubernur DIY beserta pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan pembentukan posbakum di 438 kelurahan/kalurahan, serta mendorong perluasan layanan bantuan hukum agar tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi, tetapi menjangkau wilayah kabupaten hingga kelurahan. 

Dalam keterangannya, tercatat DIY memiliki 26 OBH terakreditasi yang siap menangani perkara lanjutan dari layanan posbakum khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui pembiayaan negara.

Kakanwil Kemenkum Kaltim menyampaikan bahwa peresmian posbakum di DIY menjadi rujukan baik dalam penguatan layanan bantuan hukum dan perluasan akses keadilan bagi masyarakat, sejalan dengan agenda strategis Kementerian Hukum dalam memastikan layanan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Kegiatan di Kanwil Kemenkum Kaltim diakhiri dengan sesi diskusi internal terkait layanan bantuan hukum serta implementasi kebijakan di daerah.

Samarinda, 19 Januari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Wilayah I, yang dilaksanakan secara virtual pada Senin (19/1/2026).

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Ikmal Idrus, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Masan Nurpian, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budiyanto, bersama jajaran Kanwil Kemenkum Kaltim. Pembahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi serta mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan APIP, khususnya yang berada dalam lingkup Inspektorat Wilayah I.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta memperoleh pemaparan materi dan arahan dari narasumber yaitu Inspektur Wilayah I Morina Harahap, terkait komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, menyampaikan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Kaltim berkomitmen untuk menindaklanjuti dan menerapkan seluruh arahan yang disampaikan, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

“Arahan yang disampaikan menjadi pedoman penting bagi kami untuk memastikan seluruh tindak lanjut hasil pengawasan dapat diselesaikan secara tepat waktu, tertib administrasi, dan sesuai rekomendasi,” ujar Ikmal.