Samarinda – Kualitas calon aparatur sipil negara terus diperkuat melalui tahapan evaluasi yang terukur. Salah satunya terlihat dalam Seminar Aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, dimana peserta diuji atas implementasi nilai-nilai dasar ASN yang telah mereka terapkan secara langsung di tempat kerja.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Erwin Budiyanto, dipercaya sebagai penguji sekaligus narasumber dalam kegiatan Seminar Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan I/II Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 13 April 2026, bertempat di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) Samarinda.

Seminar aktualisasi ini merupakan bagian penting dari rangkaian Pelatihan Dasar CPNS, yang memasuki tahap evaluasi akhir. Pada tahapan ini, para peserta mempresentasikan hasil implementasi kegiatan aktualisasi yang telah mereka jalankan selama masa habituasi atau off campus.

Melalui pemaparan tersebut, peserta diuji tidak hanya dari sisi pemahaman materi, tetapi juga kemampuan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di instansi masing-masing.

Adapun peserta yang mengikuti seminar ini berasal dari CPNS di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kehadiran Kemenkum Kaltim sebagai salah satu penguji diharapkan dapat memberikan perspektif praktis serta penguatan substansi, sehingga peserta mampu menghasilkan inovasi dan peningkatan kinerja yang berdampak nyata bagi pelayanan publik.

Dengan pelaksanaan seminar aktualisasi ini, diharapkan para CPNS tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga memiliki integritas, profesionalisme, dan komitmen kuat dalam menjalankan peran sebagai abdi negara.

Samarinda – Pelaku usaha mikro dan kecil kini semakin mudah mendapatkan legalitas usaha. Melalui layanan Perseroan Perorangan, proses pendirian badan hukum dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan terjangkau, sehingga membuka peluang usaha berkembang lebih luas dan terpercaya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) terus mendorong penguatan legalitas usaha masyarakat melalui sosialisasi layanan Perseroan Perorangan yang digelar secara daring pada Senin, 13 Maret 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, terhadap kemudahan pendirian badan usaha berbadan hukum.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Hanton Hazali, dalam sambutannya memperkenalkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Perseroan Perorangan. Ia menegaskan komitmen pihaknya dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat semakin mengenal layanan Administrasi Hukum Umum, khususnya Perseroan Perorangan. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai layanan hukum lainnya sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan bermanfaat,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa Perseroan Perorangan merupakan terobosan pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil. Skema ini memungkinkan pelaku usaha perorangan memiliki badan hukum dengan tanggung jawab terbatas, meskipun hanya didirikan oleh satu orang.

Pemaparan materi dipandu oleh Zainut Taqwin bersama tim, yang menjelaskan alur pendirian Perseroan Perorangan secara elektronik melalui laman layanan AHU. Prosesnya dimulai dari pengisian pernyataan pendirian hingga penerbitan surat keputusan secara online.

Selain itu, pelaku usaha juga diingatkan pentingnya memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang sesuai dengan jenis usaha. Pasalnya, terdapat jenis usaha tertentu yang tidak dapat dijalankan dalam bentuk Perseroan Perorangan, sehingga pemilihan KBLI harus dilakukan secara cermat.

Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta perwakilan kabupaten/kota di kedua wilayah tersebut. Turut hadir pula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dengan terlaksananya sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Kaltim berharap semakin banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki legalitas usaha, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.

Samarinda – Upaya pelindungan hukum terhadap inovasi desa kini makin mudah diakses. Melalui sinergi digital, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mempercepat pemahaman dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hingga ke pelosok daerah.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan edukasi hukum virtual yang diikuti perangkat desa dan pegiat inovasi daerah se-Kalimantan Timur, Senin (13/04). Kegiatan berbasis daring ini menjadi solusi untuk menjangkau wilayah luas tanpa terkendala jarak geografis.

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMPD Kaltim, Perdana Jati Leksono, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi potensi lokal.

“Inisiatif ini memastikan setiap karya dan inovasi desa memiliki pengakuan hukum yang kuat. Dengan pendekatan digital, seluruh wilayah dapat dijangkau secara efektif,” ujarnya.

Sementara itu, mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Muhammad Ibnu Qoyyim hadir sebagai narasumber utama. Ia memaparkan konsep dasar kekayaan intelektual secara sederhana agar mudah dipahami masyarakat desa.

Menurutnya, Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset berharga yang lahir dari kemampuan olah pikir manusia, baik berupa karya cipta, inovasi teknologi, maupun produk khas daerah yang memiliki nilai ekonomi.

“KI bukan sekadar administrasi, tetapi instrumen pelindungan. Di tingkat desa, ini mencakup teknologi tepat guna hingga produk unggulan yang harus segera didaftarkan agar tidak diklaim pihak lain,” tegasnya.

Kanwil Kemenkum Kaltim berharap kesadaran hukum masyarakat desa semakin meningkat, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang tidak hanya berkembang, tetapi juga terlindungi secara hukum dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Samarinda – Upaya memperkuat kualitas produk hukum daerah kian dipercepat. Melalui tahapan pra harmonisasi, dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis Kalimantan Utara didorong agar lebih selaras dengan regulasi nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Senin (13/04/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi awal terkait dua Raperda, yakni tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Rombongan Pansus II DPRD Kaltara yang hadir di antaranya Pdt. Robenson Tadem, Maslan Abdul Latif, Muhammad Nasir, dan Agus Salim, turut didampingi tim pakar serta perwakilan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Masan Nurpian, bersama jajaran tim perancang peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Masan Nurpian mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembentukan peraturan daerah. Ia menegaskan bahwa pra harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap Raperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Pra harmonisasi menjadi kunci awal agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, tidak tumpang tindih, dan mudah diimplementasikan di daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memiliki landasan kuat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Secara yuridis, Raperda ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 serta kebijakan nasional terkait pengembangan UMKM.

Sementara itu, Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan disusun dengan prinsip pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Regulasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Masan menambahkan, kedua Raperda tersebut akan melalui proses pengkajian lebih lanjut, baik dalam tahap pra harmonisasi maupun harmonisasi, guna memastikan substansi yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan aplikatif.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui diskusi antara Pansus II DPRD Kaltara dan tim perancang, yang memberikan berbagai masukan teknis terhadap materi muatan Raperda.

Dengan terus bersinergi antar lembaga, diharapkan lahir produk hukum daerah yang berkualitas, efektif, dan mampu mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan sektor koperasi, UMKM, serta perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Utara.

Samarinda — Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Samarinda kini semakin terbuka jalannya untuk menembus pasar global melalui penguatan legalitas usaha dan akses layanan internasional. Upaya ini menjadi fokus dalam kegiatan sosialisasi pengembangan usaha yang digelar pada Senin, 13 April 2026, di Galeri UKM Etham Nusantara.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur ini menghadirkan sinergi lintas instansi, di antaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, BPJS Ketenagakerjaan, dan Bank Kaltimtara. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat ekosistem UMKM dari sisi legalitas, perlindungan tenaga kerja, hingga akses pembiayaan.

Mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Donny Anggoro, menekankan pentingnya legalitas usaha melalui skema Perseroan Perorangan. Menurutnya, kemudahan dalam mendirikan badan hukum tersebut memberikan keuntungan besar bagi pelaku UMKM, mulai dari meningkatnya kepercayaan pasar, terbukanya peluang kemitraan, hingga kemudahan dalam mengakses pembiayaan.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Kaltim juga memperkenalkan layanan Apostille dan legalisasi dokumen. Layanan ini dinilai strategis untuk mendukung pelaku usaha dalam memperluas pasar hingga ke tingkat internasional, karena memungkinkan dokumen diakui secara global dengan proses yang lebih cepat dan efisien.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja UMKM, serta dengan Bank Kaltimtara dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas dan inklusif.

Kemenkum Kaltim melalui sosialisasi ini, mengharapkan pelaku UMKM di Samarinda akan semakin siap naik kelas dengan fondasi legalitas yang kuat, perlindungan usaha yang memadai, serta kemampuan bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk pasar global.

Depok, 10 April 2026 — Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kian menunjukkan hasil nyata. Penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur berhasil meraih peringkat terbaik nasional dalam Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum, menjadi bukti penguatan kualitas layanan edukasi hukum di daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengikuti Penutupan Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama Angkatan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum.

Kegiatan tersebut dihadiri secara virtual oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurpian, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Muhammad Ikmal Idrus. Dalam sambutan penutupan, Kepala BPSDM Hukum melalui Plt. Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Eva Gantini, menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan membentuk penyuluh hukum yang profesional, berintegritas, serta mampu menyampaikan informasi hukum secara efektif kepada masyarakat.

“Para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Prestasi membanggakan diraih peserta dari Kanwil Kemenkum Kaltim. Astari Intan Pramaesti sukses meraih peringkat pertama, disusul Soraedha Liestia Harini di peringkat kedua. Capaian ini menegaskan kualitas sumber daya manusia penyuluh hukum di Kalimantan Timur dan Utara yang semakin unggul dan kompetitif di tingkat nasional.

Pelatihan ini telah berlangsung sejak 25 Februari hingga 10 April 2026 dengan metode blended learning, menggabungkan pembelajaran daring (e-learning) dan klasikal. Sebanyak 30 peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum serta instansi dan lembaga lain turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Melalui pelatihan ini, para penyuluh hukum diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, mereka juga didorong untuk mengoptimalkan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, guna mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Jakarta — Menteri Hukum Republik Indonesia menerima audiensi delegasi US-ASEAN Business Council (USABC) bersama perwakilan perusahaan teknologi global, seperti META, Google, APPLE, dan SALESFORCE, guna membahas penguatan kerja sama di bidang regulasi digital, perlindungan anak, serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hukum menegaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam penyusunan dan pengawasan regulasi, khususnya di tengah pesatnya transformasi digital yang telah menghapus batas komunikasi lintas negara.

“Transformasi digital telah melahirkan ekosistem baru, termasuk munculnya kreator-kreator konten yang edukatif dan berdampak. Namun, di sisi lain, Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak,” ujar Menteri Hukum.

Berdasarkan data tahun 2025, terdapat sekitar 240 juta pengguna internet aktif di Indonesia, dengan sekitar 70 juta di antaranya merupakan anak di bawah usia 16 tahun. Kondisi ini mendorong Pemerintah untuk menetapkan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

Menteri Hukum menegaskan bahwa kebijakan tersebut berlandaskan pada upaya perlindungan anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia, sekaligus mengacu pada praktik baik yang telah diterapkan di berbagai negara.

Selain isu perlindungan anak, Kementerian Hukum juga tengah mendorong agenda keadilan royalti bagi pelaku industri kreatif. Pemerintah berupaya menciptakan tata kelola distribusi royalti yang lebih adil dan transparan, khususnya dalam ekosistem digital global. Selain itu, Menkum juga mendorong dominasi Artificial intelligence (AI) juga harus diperhatikan supaya ada nilai ekonomi bagi media.

“Tujuan utama kami adalah melindungi kreator dan memastikan adanya keseimbangan dalam distribusi nilai ekonomi. Indonesia adalah pasar besar dengan potensi tinggi, sehingga perlu adanya komitmen bersama dari industri,” tegas Menteri Hukum.

Sementara itu, Executive Vice President USABC, Marc Mealy, menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia, khususnya terkait perlindungan anak di ruang digital. Ia juga menegaskan komitmen USABC yang menaungi sekitar 180 perusahaan lintas sektor untuk mendukung implementasi kebijakan serta memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Indonesia.

“Kami siap menjadi mitra strategis Pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dukungan yang sama juga disampaikan perwakilan Meta Indonesia Rendy Novalianto dan Google Indonesia, Putri Alam, Director of Government Affairs & Public Policy.

Perwakilan perusahaan teknologi juga menyampaikan pandangan dan masukan, antara lain terkait pentingnya pelibatan pelaku industri dalam proses penyusunan regulasi, kejelasan implementasi kebijakan, isu perlindungan data, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia terbuka terhadap dialog dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Indonesia adalah negara yang terbuka. Dalam proses harmonisasi regulasi, kami akan terus melibatkan berbagai pihak untuk mencapai titik temu yang seimbang antara perlindungan dan kepentingan bisnis,” ungkapnya.

Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Indonesia dan mitra internasional, guna mendorong terciptanya regulasi yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan di era digital.

Samarinda, 10 April 2026 – Upaya memperluas ekonomi kerakyatan di Kalimantan Timur kian konkret dengan penguatan sinergi lintas sektor antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kaltim dan Kodam VI/Mulawarman. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Koperasi Merah Putih tidak hanya berkembang secara jumlah, tetapi juga terlindungi secara hukum.

Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kemenkum Kaltim melakukan kunjungan koordinasi ke Kodam sebagai tindak lanjut program Koperasi Merah Putih (KMP). Kegiatan ini merupakan bagian dari arahan Kepala Kantor Wilayah, Muhammad Ikmal Idrus, dalam mendorong sinergi lintas sektor guna memperkuat koperasi melalui perlindungan kekayaan intelektual.

Dari hasil koordinasi, tercatat sebanyak 25 gerai Koperasi Merah Putih telah siap beroperasi. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat signifikan hingga mencapai 604 gerai pada pertengahan tahun 2026. Target ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperluas akses ekonomi masyarakat berbasis koperasi di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Kepala Bidang KI, Muhammad Ibnu Qayyim, menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah gerai harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang kuat. Salah satunya melalui pendaftaran merek kolektif, guna menjaga identitas dan produk koperasi dari potensi penyalahgunaan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar.

Sementara itu, Kapoksahli Pangdam VI/Mulawarman, Deni Sukwara, menyatakan kesiapan Kodam untuk mendukung penuh langkah tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi agar koperasi tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang berkelanjutan.

Dengan sinergi dan kolaborasi ini, Kanwil Kemenkum Kaltim semakin menegaskan perannya sebagai fasilitator yang menjembatani pemerintah daerah, TNI, dan pelaku koperasi. Diharapkan, program Koperasi Merah Putih dapat berjalan berkesinambungan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Samarinda, 9 April 2026 — Upaya meningkatkan nilai jual dan perlindungan hukum produk lokal terus diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur kembali bersinergi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan sosialisasi penguatan pemahaman dan optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Indikasi Geografis.

Kegiatan bertema “Sosialisasi dan Penguatan Pemahaman Indikasi Geografis dalam Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Ekonomi Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur” ini menghadirkan narasumber Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Hanton Hazali.

Dalam pemaparannya, Hanton menekankan bahwa Indikasi Geografis merupakan instrumen strategis yang mampu meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap keaslian produk. Ia menjelaskan, pemahaman yang baik mengenai konsep dan kebijakan Indikasi Geografis menjadi kunci dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Indikasi Geografis tidak hanya melindungi produk, tetapi juga menjadi identitas dan kekuatan ekonomi daerah yang dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya.

Selain itu, Hanton juga memaparkan tata cara pengusulan dan pendaftaran Indikasi Geografis secara teknis, serta menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya produk-produk yang berpotensi didaftarkan. Sinergi antar pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan Indikasi Geografis di daerah.

Ia turut menyampaikan progres yang telah dicapai Kanwil Kemenkum Kaltim dalam mendorong pendaftaran dan pengakuan produk unggulan daerah, sebagai bentuk komitmen nyata dalam penguatan Kekayaan Intelektual.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, baik secara daring maupun luring, yang menunjukkan komitmen bersama dalam mengoptimalkan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai pendorong ekonomi daerah.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan peserta semakin memahami pentingnya Indikasi Geografis, sehingga produk-produk unggulan Kalimantan Timur dapat lebih dikenal, terlindungi secara hukum, serta memiliki daya saing yang kuat.

Lebih jauh, optimalisasi Indikasi Geografis juga diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan sumber daya lokal.

Samarinda, 9 April 2026 — Upaya memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan publik terus dilakukan. Salah satunya melalui harmonisasi regulasi daerah yang kini menjadi kunci agar kebijakan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Nunukan secara daring melalui Zoom, Kamis (9/4/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam rapat tersebut, dibahas tiga Raperbup strategis yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan tata kelola layanan publik. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Keberadaan UPTD PPA dinilai penting karena terhubung langsung dengan layanan bantuan hukum. Unit ini akan menjadi bagian dari ekosistem akses keadilan melalui integrasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum), peran paralegal, serta keterlibatan Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Dengan sinergi tersebut, penanganan kasus perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih komprehensif, mulai dari pengaduan hingga pemenuhan hak korban.

Selain itu, rapat juga membahas pengaturan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, termasuk struktur organisasi dan tata kerjanya. Tidak kalah penting, turut dikaji pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan agar lebih akuntabel dan tepat guna.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan, di antaranya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, serta Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.

Melalui forum harmonisasi ini, seluruh substansi dan sistematika Raperbup dikaji secara menyeluruh. Langkah ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.