Balikpapan, 4 Mei 2025 - Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam perlindungan dan pendaftaran kekayaan intelektual berbasis potensi daerah, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kemenkum Kaltim melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan terkait percepatan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Pepaya Mini Balikpapan.

Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mendorong pengakuan resmi atas produk-produk unggulan daerah melalui skema Indikasi Geografis. Tim dari Bidang Pelayanan KI diterima langsung oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan, Dharmatasiyah.

Dalam pertemuan tersebut, Dharmatasiyah menjelaskan bahwa proses pengajuan IG untuk Pepaya Mini Balikpapan saat ini masih belum dapat dilakukan karena menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah terkait aspek legalitas dan pembinaan kelompok pemilik produk.

Menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, kegiatan koordinasi ini dipimpin oleh Mia Kusuma Fitriana selaku Kepala Bidang Pelayanan KI. Ia menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan kekayaan intelektual, khususnya Indikasi Geografis, di wilayah Kalimantan Timur.

"Melalui sinergi antarinstansi, kami ingin memastikan bahwa potensi produk khas daerah seperti Pepaya Mini Balikpapan dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak dan berkontribusi pada peningkatan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global," ujar Mia.

Koordinasi ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat identitas produk unggulan lokal di tengah kompetisi pasar yang semakin kompetitif.

Balikpapan, 4 Juni 2025 - Tim dari Intellectual Property Complaint and Resolution Center (IP.C.R.C) Kanwil Kemenkum Kaltim melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melakukan verifikasi lapangan atas laporan dugaan pelanggaran Merek Jasa yang terjadi di Kota Balikpapan.

Ketua IP.C.R.C, Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, yang menegaskan pentingnya penanganan cepat terhadap dugaan pelanggaran merek. "Kami menindaklanjuti aduan ini sesuai dengan SOP pelayanan aduan yang berlaku di IP.C.R.C dengan melakukan verifikasi langsung ke pemilik sah merek jasa di lokasi," ujar Mia.

Dalam proses verifikasi lapangan, Tim IP.C.R.C mendapatkan kesepakatan dari pihak pemilik merek yang pada prinsipnya tidak akan melanjutkan proses penegakan hukum, sepanjang pihak yang diduga melakukan pelanggaran memenuhi tiga ketentuan berikut:

1. Bersedia menurunkan palang atau papan toko yang memuat merek yang dipermasalahkan.
2. Tidak akan melakukan pendaftaran merek barang atau jasa yang sama atau menyerupai milik pemilik sah.
3. Apabila tetap ingin menggunakan merek tersebut, maka wajib membuat kesepakatan tertulis dengan pemilik merek terkait pembagian hasil secara ekonomi.

Selanjutnya, Tim IP.C.R.C akan melaksanakan verifikasi lanjutan ke pihak teradu yang berada di Kota Samarinda untuk menyampaikan ketiga poin persyaratan damai tersebut. Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah penyelesaian yang adil dan mengedepankan prinsip restorative justice dalam perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

Balikpapan, 4 Juni 2025 - Menjelang masa libur dan cuti bersama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan layanan Kekayaan Intelektual (KI) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan bahwa langkah ini diambil atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus dalam rangka memastikan layanan publik tetap berjalan optimal meskipun dalam periode libur panjang.

“Optimalisasi pelayanan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan permohonan pelayanan KI setelah cuti bersama usai. Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya tetap mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan, tanpa harus terdampak oleh keterbatasan waktu operasional,” ujar Mia.

Dalam pelaksanaan optimalisasi ini, layanan KI di MPP Kota Balikpapan dibuka lebih awal dan ditutup lebih lambat dari jam operasional normal, yaitu mulai pukul 07.30 hingga 17.00 WITA. Dengan penyesuaian tersebut, masyarakat memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mengurus berbagai kebutuhan terkait kekayaan intelektual, seperti pendaftaran merek, hak cipta, dan lain-lain.

Mia juga menambahkan bahwa setelah masa cuti bersama berakhir, layanan KI yang berada di MPP Kota Samarinda akan kembali beroperasi sesuai dengan jam pelayanan reguler, yakni pukul 08.00 hingga 16.00 WITA.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Kaltim dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sekaligus bentuk adaptasi terhadap dinamika kebutuhan publik menjelang masa liburan panjang.

Samarinda – Hari kedua pelaksanaan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur diisi dengan pembekalan dari Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Selasa (3/6/2025), bertempat di Ruang Rapat Utama Kanwil.
Tim dari Bidang Pelayanan AHU hadir memberikan arahan dan materi kepada para CPNS dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman terhadap berbagai layanan di bidang administrasi hukum umum. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses orientasi agar para CPNS memahami peran strategis layanan AHU dalam mendukung tugas dan fungsi kementerian secara keseluruhan.
Materi yang disampaikan meliputi pengenalan jenis-jenis layanan AHU seperti legalisasi, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, fidusia, hingga kewarganegaraan. Selain itu, dijelaskan pula selayang pandang tentang proses dan alur layanan, pola kerja yang dijalankan bidang AHU, serta tantangan dan peluang dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, narasumber juga menekankan pentingnya menjaga semangat kolaboratif antarfungsi, sekalipun layanan AHU bukan merupakan tugas dan fungsi utama dari jabatan para CPNS. Motivasi dan dorongan untuk tetap peduli terhadap keseluruhan layanan di lingkungan Kementerian Hukum menjadi pesan utama dalam sesi ini.
Kegiatan pembekalan ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana para CPNS menunjukkan antusiasme dengan mengajukan berbagai pertanyaan seputar praktik layanan AHU di lapangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para CPNS memiliki bekal awal yang kuat untuk memahami sistem kerja, pelayanan publik, serta nilai-nilai profesionalisme dalam melayani masyarakat secara menyeluruh.

Samarinda – Hari kedua pelaksanaan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur diisi dengan pembekalan dari Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Selasa (3/6/2025), bertempat di Ruang Rapat Utama Kanwil.
Tim dari Bidang Pelayanan AHU hadir memberikan arahan dan materi kepada para CPNS dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman terhadap berbagai layanan di bidang administrasi hukum umum. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses orientasi agar para CPNS memahami peran strategis layanan AHU dalam mendukung tugas dan fungsi kementerian secara keseluruhan.
Materi yang disampaikan meliputi pengenalan jenis-jenis layanan AHU seperti legalisasi, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, fidusia, hingga kewarganegaraan. Selain itu, dijelaskan pula selayang pandang tentang proses dan alur layanan, pola kerja yang dijalankan bidang AHU, serta tantangan dan peluang dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, narasumber juga menekankan pentingnya menjaga semangat kolaboratif antarfungsi, sekalipun layanan AHU bukan merupakan tugas dan fungsi utama dari jabatan para CPNS. Motivasi dan dorongan untuk tetap peduli terhadap keseluruhan layanan di lingkungan Kementerian Hukum menjadi pesan utama dalam sesi ini.
Kegiatan pembekalan ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana para CPNS menunjukkan antusiasme dengan mengajukan berbagai pertanyaan seputar praktik layanan AHU di lapangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para CPNS memiliki bekal awal yang kuat untuk memahami sistem kerja, pelayanan publik, serta nilai-nilai profesionalisme dalam melayani masyarakat secara menyeluruh.

Tenggarong, 3 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menunjukkan komitmennya dalam melindungi status kewarganegaraan warga negara Indonesia dengan melakukan koordinasi langsung bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Tim dari Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Kaltim yang dipimpin oleh Kepala Bidang, Santi Mediana Penjaitan, bersama pejabat fungsional lainnya, diterima dengan hangat oleh Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi dan wawancara terhadap dua individu atas nama Salina Binti Mansur dan Mazlan Bin MD, yang memiliki dokumen resmi seperti paspor dan buku nikah yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kinabalu, namun hingga saat ini tidak memiliki dokumen kependudukan dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Santi menjelaskan pentingnya proses penegasan status kewarganegaraan, yang memiliki lima tujuan utama, yaitu:

1. Menentukan secara sah status kewarganegaraan seseorang;

2. Mengatur hak dan kewajiban sebagai warga negara;

3. Mencegah ketidakjelasan status hukum seseorang;

4. Melindungi kepentingan negara; dan

5. Mempermudah proses administrasi kependudukan.

“Melalui koordinasi ini, kami berharap proses penegasan status kewarganegaraan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Ini penting agar yang bersangkutan dapat memperoleh kepastian hukum serta akses penuh terhadap hak-hak sipil sebagai warga negara Indonesia,” ujar Santi.

Kegiatan ini juga mempertegas pentingnya sinergi antara Kanwil Kemenkum Kaltim dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum serta menjamin hak konstitusional setiap warga negara, terutama mereka yang berada dalam kondisi administratif tidak pasti.

Dengan langkah proaktif ini, Kanwil Kemenkum Kaltim berharap dapat terus berkontribusi dalam memperkuat sistem administrasi kewarganegaraan yang adil dan inklusif di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Samarinda – Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C, memberikan penguatan dan arahan kepada seluruh CPNS Kanwil Kemenkum Kaltim, Selasa, (03/06/2025).

Dalam arahanya, Kadiv P3H tersebut menyampaikan Tugas dan Fungsi dari Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, salah satunya yaitu Perumusan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan Pembinaan Hukum diwilayah Kaltimtara.,

“Divisi P3H ini merupakan Divisi baru di Kementerian Hukum, oleh karena itu saya berharap kepada CPNS yang bertugas di Divisi ini nantinya akan melaksanakan tugas dengan optimal untuk kemajuan organisasi,” Ujar Ferry G.C.

Kadiv P3H juga berharap kepada 16 CPNS yang ditugaskan di Kanwil Kemenkum Kaltim tersebut dapat menjadi agen perubahan yang baik bagi organisasi dan mempunyai inovasi-inovasi yang dapat mempermudah sistem kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyakata., Pungkas Ferry.G.C.

Kemudian kegiatan dilanjutkan oleh pengarahan dari Perancang Peraturan Perundang-Undangan Verawati yang memaparkan tugas dari Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kanwil Kemenkum Kaltim, dan disambung dengan diskusi bersama seluruh CPNS.

Samarinda, 3 Juni 2025 – Sebanyak 16 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Timur mendapatkan pembekalan penting mengenai Kekayaan Intelektual (KI) dari Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana, bertempat di Ruang Rapat Utama pada Selasa (3/6).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendasar kepada para CPNS mengenai peran strategis Kekayaan Intelektual dalam pembangunan hukum dan ekonomi di Indonesia. Dalam penyampaiannya, Mia menekankan pentingnya Divisi Pelayanan Hukum, khususnya pada Bidang Kekayaan Intelektual, dalam memberikan layanan, perlindungan, serta penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat.

"Manusia dengan ide dan kreativitasnya menghasilkan karya cipta atau invensi yang patut mendapatkan perlindungan melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual," ujar Mia dalam paparannya.

Lebih lanjut, Mia menjelaskan bahwa Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (YanKI) merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di daerah. Bidang ini memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas terkait penegakan hukum kekayaan intelektual dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HKI. Melalui berbagai program sosialisasi, edukasi, hingga asistensi dan pendampingan, YanKI menjadi ujung tombak dalam mengawal perlindungan hak kekayaan intelektual di wilayah kerja Kanwil.

Dalam paparannya, Mia juga menguraikan dua kategori utama Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu:

1. Kekayaan Intelektual Komunal, yang meliputi:

* Sumber Daya Genetik
* Ekspresi Budaya Tradisional
* Pengetahuan Tradisional
* Indikasi Geografis

2. Kekayaan Intelektual Personal, yang terdiri atas:

* Paten (invensi teknologi)
* Merek (penanda produk/jasa)
* Desain Industri (desain produk)
* Rahasia Dagang
* Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
* Perlindungan Varietas Tanaman

Tak hanya itu, Mia juga menekankan tiga tugas utama YanKI, yaitu:

1. Peningkatan Kesadaran Perlindungan KI, melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, diseminasi informasi, serta asistensi dan pendampingan langsung kepada masyarakat.
2. Penegakan Hukum KI, termasuk penyelesaian sengketa kekayaan intelektual serta penanganan aduan atau dugaan pelanggaran HKI.
3. Tindakan lain dalam konteks penegakan hukum**, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjaga hak eksklusif para pemilik KI.

Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara narasumber dan para CPNS. Para peserta tampak antusias menggali lebih dalam mengenai prosedur, tantangan, serta peran strategis kekayaan intelektual di tengah masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para CPNS memiliki pemahaman yang kuat dan siap mendukung upaya perlindungan serta penegakan hukum kekayaan intelektual di Kalimantan Timur.

Samarinda – Kanwil Kemenkum Kaltim Gelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selasa, (03/06/2025) secara virtual.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C dan didampingi Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah Edang Siskalia E.P. secara virtual.

Turut hadir pada rapat tersebut, yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Kaltim.

Kegiatan diawali dengan penyampaian arahan dan sambutan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C, yang menyampaikan apresiasi atas sinergitas dan kerjasama yang sudah terjalin dengan sangat baik hingga saat ini.,
“Sinergitas antar Kanwil dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat sangatlah baik khususnya dalam menciptakan regulasi dan peraturan daerah yang berkualitas,” Ungkap Ferry G.C.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi lebih lanjut mengenai Raperbup tersebut.

Samarinda – Usai melaksanakan Rapat Harmonisasi Kabupaten Kutai Barat, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C, kembali memimpin jalannya Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Balikpapan tentang Rancangan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selasa, (03/06/2025) secara virtual.

Rapat tersebut juga diikuti oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia E.P. Turut hadir pada rapat tersebut, yaitu Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Kaltim.

Kegiatan diawali dengan penyampaian arahan dan sambutan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yaitu kegiatan rapat ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang juga sekaligus menjalankan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta mengapresiasi kerja sama yang sudah terjalin dengan sangat baik hingga saat ini.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi lebih lanjut mengenai Raperda tersebut