Balikpapan, 18 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Notaris di Balikpapan dalam rangka memastikan notaris tetap melakukan penerapan PMPJ.

Dipimpin oleh Analis Hukum Muda, Yarnawati, tim menjelaskan pentingnya penerapan PMPJ untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. PMPJ merupakan kewajiban yang harus diterapkan oleh Notaris selaku pihak pelapor dalam rezim anti TPPU dan TPPT. Tim juga memastikan bahwa para notaris di Kota Balikpapan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini merupakan salah satu dari upaya Kanwil Kemenkum Kaltim dalam memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) sekaligus mencegah terjadinya praktik-praktik perbuatan melawan hukum lainnya yang memanfaatkan peran notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ bagi Notaris.

Sebagai penutup, tim menyampaikan daftar negara berisiko tinggi, daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta organisasi/korporasi yang terlibat dalam proliferasi senjata pemusnah masal (WMD) yang dipublikasi oleh pemerintah dan organisasi internasional sebagaimana telah diumumkan dalam website PPATK dan harus dipahami dan dijadikan pedoman oleh Notaris dalam penerapan PMPJ. (red. Bid AHU)

Tanjung Redeb, 18 Maret 2025 - Dalam rangka status hukum Kewarganegaraan Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, M. Ikmal Idrus melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hanton Hazali bersama staf menjelaskan tujuan datang ke Kanim Tanjung Redeb dan bertemu langsung dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb Catur Apriyanto adalah terkait manusia perahu di wilayah Kabupaten Berau karena tidak adanya dokumen imigrasi, atau ketidakjelasan kapan penerimaan suaka oleh negara. Catur Apriyanto ada beberapa tantangan yang dihadapi manusia perahu yaitu Ketidakjelasan status kewarganegaraan membuat para pencari suaka merasa frustasi dan depresi, Ketiadaan kewarganegaraan dan ID Card membuat mereka sulit mencari kerja yang legal. Anak-anak mereka sulit untuk meneruskan pendidikan. Tidak mudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia walaupun menikah dengan pria/wanita Indonesia.

Hanton menjelaskan oleh karena hal itu pentingnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur hadir dalam rangka mendata manusia perahu tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta sebagai pemangku kebijakan penentuan status hukum Kewarganegaraan mereka untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. (red. Bid AHU)

Jakarta, 18 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menggelar koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada hari ini. Koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Santi Mediana Panjaitan, didampingi oleh tim dari Kanwil Kaltim, dan diterima oleh Direktur Tata Negara, Dulyono.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai permasalahan terkait kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tindak lanjut permohonan pewarganegaraan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) melalui Pasal 3A. Ditjen AHU menyampaikan bahwa permohonan tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh tim verifikator Ditjen AHU. Selain itu, juga dibahas mengenai proses adopsi anak berkewarganegaraan asing yang hingga saat ini masih dalam tahap diskusi oleh tim untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, permasalahan warga Kabupaten Kutai Barat yang sebelumnya dikonsultasikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat turut menjadi agenda pembahasan. Dalam hal ini, Direktur Tata Negara menyarankan agar dilakukan penelusuran terhadap sejarah penerbitan paspor yang bersangkutan untuk memastikan apakah ia pernah teregister sebagai warga negara lain. Selain itu, diperlukan juga penelusuran terhadap orang tua atau silsilahnya. Jika hasil penelusuran menunjukkan bahwa ia berstatus Warga Negara Indonesia, maka dapat dilakukan penegasan status kewarganegaraan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Di samping koordinasi terkait kewarganegaraan, Kabid Pelayanan AHU turut melakukan pertemuan dengan Analis Hukum Direktorat Badan Usaha guna membahas strategi pengembangan social enterprise di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Menutup rangkaian kegiatan koordinasi, tim dari Kanwil Kaltim kemudian mengunjungi Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) untuk menyampaikan dokumen banding notaris. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan proses pembinaan dan pengawasan terhadap notaris berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Kaltim dan Ditjen AHU, baik dalam penyelesaian isu-isu kewarganegaraan maupun penguatan kebijakan terkait social enterprise di daerah. (red. Bid AHU)

Samarinda – Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Bulungan digelar oleh Kanwil Kemenkum Kaltim pada Selasa (18/03/2025).

Rapat yang digelar secara virtual tersebut  dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., didampingi Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia beserta Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Bulungan.

Turut hadir pada rapat tersebut, yaitu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, Jamal; Kepala Bagian Hukum Setda Bulungan, Suroso; Perwakilan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan serta instansi terkait.

Agenda rapat hari ini membahas 3 (Tiga) Rancangan yang terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bulungan Tahun 2024-2044;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan; dan

3. Rancangan Peratuan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.

Mengawali kegiatan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan arahan dan sambutan dilanjutkan dengan pembahasan rancangan yang dimoderatori oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi sekaligus pembahasan mendalam guna memberi kesempatan bagi peserta rapat untuk menyampaikan tanggapan terhadap rancangan peraturan yang dibahas pada hari ini. (red. Div P3H)