Samarinda - Kanwil Kemenkum Kaltim kembali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung secara virtual pada Senin (15/12/2025). Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno didampingi Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Tana Tidung.

Turut hadir pada rapat harmonisasi, antara lain Perwakilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Raperda yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat harmonisasi kali ini adalah:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Tana Tidung.

Dalam penyampaian urgensi penyusunan Raperda, Ketua Bapemperda DPRD Tana Tidung, Hanapi menyampaikan bahwa terkait Raperda tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan telah dilakukan harmonisasi pada 2 Agustus 2025, akan tetapi dikarenakan terjadi miskomunikasi di Bagian Hukum Sekretariat DPRD Tana Tidung maka dilakukanlah harmonisasi ulang.

Raperda ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi para petani atau warga di Kab. Tana Tidung agar memiliki payung hukum yang kuat dan diharapkan akhir tahun ini segera disahkan sehingga tahun depan Raperda ini dapat dijalankan.

Selanjutnya, Hanapi menjelaskan mengenai Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu Rancangan yang termasuk Rancangan inisiatif DPRD. Raperda ini bertujuan untuk membangun karakter bangsa di daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Minimnya Ideologi Pancasila sebagian besar masyarakat Kab. Tana Tidung menjadikannya alasan kuat disusunnya Raperda ini.

Kegiatan harmonisasi ini merupakan wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Kaltim dalam upaya menghasilkan produk hukum yang berkualitas, diharapkan Raperda yang dihasilkan mampu menjadi pedoman teknis yang efektif serta mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah, khususnya Kabupaten Tana Tidung.

Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan kegiatan wawancara terkait permohonan penegasan status kewarganegaraan, yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang AHU, Mia Kusuma Fitriana, Senin 15 Desember 2025, secara virtual, bertempat di Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur.

Kegiatan wawancara ini merupakan bagian dari tahapan prosedural dalam proses penegasan status kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wawancara dilakukan untuk menggali keterangan secara langsung dari pemohon serta memastikan kelengkapan dan kebenaran data serta dokumen yang diajukan. Adapun sebagai pemohon penegasan kewarganegaraan ini adalah Armilin yang telah tinggal dan menetap di Indonesia sejak tahun 2011 tepatnya di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Dalam pelaksanaannya, Mia Kusuma Fitriana menyampaikan bahwa proses penegasan status kewarganegaraan harus dilakukan secara cermat, objektif, dan akuntabel, mengingat status kewarganegaraan merupakan hak dasar seseorang yang memiliki implikasi hukum yang luas.

“Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh terkait riwayat kewarganegaraan pemohon, sekaligus memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif dan substansial telah terpenuhi,” ujar Mia.

Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan standar pelayanan publik, khususnya dalam bidang administrasi hukum umum.

Melalui kegiatan ini, diharapkan proses permohonan penegasan status kewarganegaraan dapat berjalan dengan lancar serta memberikan kepastian hukum bagi pemohon. Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Balikpapan, 15 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selama dua hari, mulai tanggal 15 hingga 16 Desember 2025, Kanwil Kemenkum Kaltim membuka gerai layanan khusus Kekayaan Intelektual (KI) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu 1 Baru No.9, RT.8/RW.No 9, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Langkah ini diambil sebagai upaya "jemput bola" untuk mendekatkan layanan hukum, khususnya perlindungan Kekayaan Intelektual, kepada para pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum di Kota Minyak.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, menugaskan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana, dan Tim hadir membuka layanan KI di MPP Balikpapan bertujuan untuk memangkas jarak dan waktu bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi maupun mendaftarkan karya intelektualnya.

"Kami menyadari tingginya potensi ekonomi kreatif di Balikpapan. Oleh karena itu, kami hadir di tengah masyarakat melalui MPP ini untuk memfasilitasi pendaftaran Merek, Hak Cipta, Paten, hingga Desain Industri secara langsung dan terpandu," ujar Mia di sela-sela kegiatan, Senin (15/12/2025).

Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi pada hari pertama pembukaan layanan. Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tampak memadati loket layanan untuk melakukan konsultasi terkait penelusuran merek dan tata cara pendaftaran akun persetujuan otomatis pencatatan hak cipta (POP HC).

Tim pelayanan dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kaltim siap sedia memberikan pendampingan teknis. Masyarakat tidak hanya dibantu dalam proses pendaftaran, tetapi juga diberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan hukum atas aset intelektual agar tidak diklaim oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga Selasa, 16 Desember 2025. Kanwil Kemenkum Kaltim mengimbau kepada seluruh masyarakat Balikpapan yang memiliki karya seni, inovasi teknologi, atau merek dagang untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan angka pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kalimantan Timur khususnya Balikpapan, dapat meningkat signifikan, sejalan dengan visi Kemenkum untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis kekayaan intelektual.

Samarinda, 15 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kemenkum Kaltim) melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum yang diwakili oleh Ketua Tim Pembinaan Hukum, Agus Sartono, Lurah Teluk Lerong Ulu Anton Sulistiyo beserta jajaran, serta para anggota Kadarkum dan Posbankum Kelurahan Teluk Lerong Ulu.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Lurah Teluk Lerong Ulu, Anton Sulistiyo. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Kemenkum Kaltim serta berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di tingkat kelurahan, khususnya melalui peran aktif Kadarkum dan Posbankum sebagai garda terdepan pelayanan hukum bagi warga.

Selanjutnya, sambutan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum yang disampaikan oleh Agus Sartono menekankan pentingnya keberadaan Kadarkum dan Posbankum sebagai sarana edukasi hukum masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pembinaan ini merupakan bentuk komitmen Kemenkum Kaltim dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat serta mendorong penyelesaian permasalahan hukum secara bijak, cepat, dan berkeadilan di tingkat desa/kelurahan.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Penyuluh Hukum Kemenkum Kaltim, Astari Intan P. menyampaikan pentingnya peran Posbankum di tingkat desa/kelurahan sebagai wadah penyelesaian permasalahan hukum sederhana melalui mekanisme mediasi atau nonlitigasi. Hal ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui proses peradilan yang memerlukan waktu dan biaya yang relatif lebih besar.

Sementara itu, Penyuluh Hukum Soraedha Liestia Harini memaparkan materi terkait Bantuan Hukum. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 23 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang telah bekerja sama dengan Kemenkum untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Setelah pemaparan materi, kegiatan pembinaan ditutup dan dilanjutkan dengan sesi konsultasi hukum. Dalam sesi ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan berkonsultasi terkait berbagai permasalahan hukum yang dihadapi secara langsung kepada para penyuluh hukum Kemenkum Kaltim.