Samarinda. Tanggal 21 April diperingati sebagai hari lahirnya pahlawan Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur hari ini menggelar apel bersama (Senin, 21 April 2025).

Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali membacakan sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kartini adalah simbol keberanian untuk berpikir melampaui zamannya. Di usia muda, ia telah menyuarakan ketidakadilan terhadap perempuan dan bangsanya, serta meyakini bahwa kemajuan bangsa tidak mungkin dicapai tanpa kemajuan perempuan.

Dalam sambutannya, Hanton menyebutkan pentingnya semangat Kartini pada seluruh pegawai maupun pada profesi apapun.

“Tak ada kata terlalu muda atau terlalu tua untuk menyalakan semangat Kartini. Tak ada peran yang terlalu kecil untuk menciptakan perubahan. Oleh karena itu, mari kita terus menghidupi semangat Kartini. Dengan belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam kemajuan bangsa.”, ujar Hanton.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, M. Ikmal Idrus menghimbau kepada seluruh pegawai perempuan maupun para ASN agar dapat mengambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, memberdayakan sesama, dan meneruskan nilai-nilai luhur, serta perjuangan Ibu Kartini.

Samarinda - Bertempat di Ruang Rapat Sapta Pesona Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada Senin,21 April 2025, Kepala Kantor Wilayah M.Ikmal Idrus diwakili Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (Nurul Hidayah) dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Artyrila Nurita) mengikuti Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pengembangan Desa Wisata.

Rapat yang diselenggarakan secara hybrid ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergitas dan persamaan persepsi antar sektor dalam upaya pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur. Kanwil Kemenkum Kaltim dengan aktif memberikan masukan terkait legal drafting dan substansi pengembangan desa wisata secara mendetail dari judul, batang tubuh pasal demi pasal hingga ketentuan penutup.

Diskusi dalam pembahasan pasal demi pasal antara lain mengenai ada tidaknya urgensi untuk memuat subtansi yang tidak berkaitan langsung dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta penajaman pengaturan mengenai pengembangan desa wisata di Kalimantan Timur.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Angit Ding, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur serta turut dihadiri oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa , Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Bahasa serta tim ahli dari Politeknik Negeri Samarinda.

Samarinda – Dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kapasitas sumber daya aparatur, Pemerintah Kota Balikpapan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (17/4/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli.

Bimbingan teknis ini merupakan bentuk nyata dari koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan penyusunan produk hukum daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari segi materiil maupun formil. 

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur. Hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, M. Ikmal Idrus, adalah Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ferry Gunawan C., yang didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Edang Siskalia.

Dalam paparannya, tim dari Kanwil Kemenkum Kaltim menyampaikan pentingnya prosedur pengharmonisasian rancangan peraturan daerah sebelum diajukan, serta penggunaan bahasa hukum yang tepat dalam naskah dinas maupun produk hukum daerah. Materi yang disampaikan bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada aparatur pemerintah dalam menyusun peraturan yang berkualitas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada Kegiatan ini hadir pula Widiya Bahasa dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Ali Kusno.

Asisten Tata Pemerintahan, Zulkifli, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya produk hukum daerah yang adil, aspiratif, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat. 

"Kami ingin setiap regulasi yang lahir dari Pemerintah Kota Balikpapan benar-benar menjadi pedoman yang efektif dan memberikan rasa keadilan serta kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum dan regulasi yang baik (good governance), serta mempererat sinergi dengan instansi vertikal seperti Kanwil Kemenkum Kaltim dalam pembinaan dan pengawasan peraturan daerah. (red. Humas Kemenkum Kaltim)

Balikpapan, 17 April 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) kembali membuka layanan konsultasi dan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen peningkatan kualitas pelayanan hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Layanan yang kembali hadir secara rutin ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan hukum, khususnya di bidang kekayaan intelektual, kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Balikpapan dan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur, M. Ikmal Idrus, yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan akses layanan hukum secara langsung dan menyeluruh.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki kemudahan dalam mengakses informasi serta layanan hukum, terutama yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Pelayanan langsung seperti ini adalah wujud nyata dari komitmen kami," ujar M. Ikmal Idrus.

Layanan Kekayaan Intelektual yang disediakan di MPP Balikpapan meliputi konsultasi hukum, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, hak cipta, paten, dan jenis kekayaan intelektual lainnya. Masyarakat dapat langsung berkonsultasi dengan Analis Kekayaan Intelektual dari Kanwil Kemenkum Kaltim yang siap memberikan informasi dan solusi secara profesional.

Layanan ini hadir secara rutin setiap bulan dan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, pelaku UMKM, pelajar, akademisi, maupun pihak lain yang ingin memahami dan melindungi karya atau produk intelektualnya secara hukum.

Dengan tersedianya layanan ini di pusat layanan publik, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari aset ekonomi dan identitas pribadi atau usaha.

Kanwil Kemenkum Kaltim terus mendorong perluasan akses layanan hukum melalui sinergi bersama pemerintah daerah serta lembaga pelayanan publik lainnya. Harapannya, upaya ini dapat memperkuat budaya hukum dan perlindungan kekayaan intelektual di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.