Sendawar — Upaya meningkatkan kualitas tata kelola regulasi daerah terus digencarkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur turun langsung melakukan koordinasi dan pendampingan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 di Kabupaten Kutai Barat, Minggu (2/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bagian Hukum Kantor Bupati Kutai Barat ini dilaksanakan atas arahan Kepala Kantor Wilayah Muhammad Ikmal Idrus melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, sebagai langkah strategis memperkuat pembinaan hukum daerah sekaligus mengoptimalkan peran Kantor Wilayah sebagai Tim Sekretariat Wilayah IRH.
Tim Sekretariat Wilayah yang terdiri atas Malik Ibrahim (Penyuluh Hukum), Edy Suyitno (Perancang Peraturan Perundang-undangan), dan Rudy Tandela (Analis Hukum) diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kutai Barat, Adrianus Joni, bersama jajaran tim penanggung jawab IRH. Pertemuan tersebut difokuskan pada penyamaan persepsi terkait mekanisme, tahapan, serta strategi pemenuhan data dukung penilaian IRH Tahun 2026.
Dalam pembahasan terungkap adanya penyesuaian indikator dan variabel penilaian, menyusul peralihan pemangku kebijakan dari Badan Strategi Kebijakan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Perubahan ini menuntut kesiapan yang lebih sistematis dalam inventarisasi, penataan, dan validasi data oleh seluruh perangkat daerah.
Selain aspek substansi, kendala teknis juga menjadi perhatian. Pengelolaan sistem informasi dan keamanan siber yang berada di bawah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dinilai masih memerlukan penguatan. Permasalahan yang telah berlangsung beberapa tahun tersebut berdampak pada optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta aplikasi pendukung lainnya.
Dalam forum itu ditegaskan bahwa Bagian Hukum Setda berperan sebagai leading sector yang harus memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif, termasuk melakukan pelaporan berjenjang kepada pimpinan daerah guna mempercepat penyelesaian kendala teknis yang ada.
