Samarinda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) kembali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Bontang.

Rapat harmonisasi dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kota Bontang. Turut hadir pada rapat, yaitu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, drg. Toetoek Pribadi Ekowati; Kabid P3SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, Rini Wahyuni; Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang, Andi Kurniawansah; Perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang.

Adapun tiga rancangan yang dibahas meliputi Raperwali tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Raperwali tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; serta Raperwali tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Melalui rapat harmonisasi ini, Tim Perancang melakukan penelaahan mendalam terhadap kesesuaian substansi dan norma ketiga rancangan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuannya untuk memastikan setiap regulasi yang akan diterbitkan memiliki kepastian hukum, selaras dengan prinsip pembentukan peraturan yang baik, serta berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Rapat berlangsung secara konstruktif, diwarnai dengan pembahasan teknis serta penyelarasan redaksional agar setiap rancangan peraturan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bontang.

Samarinda. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Kamis (16/10).

Kegiatan harmonisasi ini dilaksanakan melalui layanan Harmonisasi One Day Service (HARMONIS) sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan percepatan proses fasilitasi produk hukum daerah.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pemrakarsa, yaitu dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam pembahasannya, Tim Perancang mencermati keselarasan materi muatan Raperda RPJMD dengan peraturan perundang-undangan, serta memastikan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Melalui layanan One Day Service, harmonisasi Raperda ini diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan menghasilkan dokumen yang berkualitas serta memiliki kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kutai Kartanegara lima tahun mendatang.

Samarinda, 15 Oktober 2025 — Dalam rangka mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus mengupayakan percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh Camat Batu Engau beserta jajarannya, Tim Kerja Pembinaan Hukum Kemenkum Kaltim, serta para kepala desa se-Kecamatan Batu Engau. Rapat koordinasi dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pembinaan Hukum, Agus Sartono, yang menyampaikan bahwa percepatan pembentukan Posbankum merupakan amanat Menteri Hukum dalam rangka memperluas akses keadilan bagi masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembinaan hukum di tingkat desa.

Selanjutnya, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Astari Intan Pramesti, memaparkan secara komprehensif mengenai teknis pembentukan Posbankum, mulai dari tahapan administrasi hingga mekanisme pelaksanaan layanan bantuan hukum. Ia juga menjelaskan pentingnya kehadiran Posbankum sebagai sarana bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendampingan hukum secara cepat, mudah, dan tepat sasaran.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi yang melibatkan aparat desa dan peserta rapat lainnya. Melalui sinergitas antara Kemenkum Kaltim dan pemerintah desa, diharapkan pembentukan Posbankum di Kecamatan Batu Engau dapat segera terealisasi. Upaya ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat budaya hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terhadap akses keadilan di daerah.

Samarinda. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) kembali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan, yaitu Raperwali tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan serta Raperwali tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah pada Rabu (15/10).

Rapat yang digelar secara virtual ini dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siska, bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Balikpapan yang dihadiri oleh para pemrakarsa, yaitu perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Kegiatan harmonisasi ini sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Diharapkan melalui kegiatan ini, kedua rancangan peraturan tersebut dapat disempurnakan baik dari aspek substansi maupun teknik perancangannya, sehingga nantinya dapat diterapkan secara efektif dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya dalam perlindungan pekerja rentan dan penguatan tata kelola inovasi daerah.