Samarinda, 7 Juli 2025 — Dalam rangka meningkatkan akurasi dan keandalan pelaporan keuangan serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Muhammad Ikmal Idrus didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum beserta pengelola Keuangan. Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada tanggal 7–11 Juli 2025 dan diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkum.
Rekonsiliasi ini merupakan agenda penting dalam memastikan kesesuaian dan validitas data laporan keuangan serta BMN di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya pada level Satuan Kerja dan Kantor Wilayah. Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kaltim selanjutnya ambil bagian dalam kegiatan ini sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Adapun beberapa fokus utama dalam kegiatan ini antara lain memastikan kesesuaian saldo laporan keuangan pasca-likuidasi antara kode satker lama dan baru, menindaklanjuti menu To Do List secara periodik (bulanan, triwulanan, dan semesteran), serta melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal melalui aplikasi SAKTI. Selain itu, ditekankan pentingnya monitoring berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja hingga Unit Eselon I, guna menjamin kelengkapan dokumen pendukung dan validitas data keuangan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan pentingnya menjaga komitmen terhadap penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam proses likuidasi hak dan kewajiban sebelum pelaporan Semester I Tahun 2025.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, sekaligus meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya pertanggungjawaban terhadap anggaran negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ikmal menyampaikan bahwa laporan keuangan yang disusun secara akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mencerminkan integritas dan profesionalisme seluruh jajaran instansi.
Melalui kegiatan rekonsiliasi ini, diharapkan tercipta sinergi antar satuan kerja dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan, demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Hukum.
