Samarinda — Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengikuti Apel Bersama Awal Tahun 2026 di Lingkungan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) yang berlangsung secara daring pada Senin, 12 Januari 2026, bertempat di Aula Kanwil Kemenkum Kaltim.
Apel dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta diikuti oleh seluruh jajaran kementerian dan unit kerja di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
Dalam amanatnya, Menko menegaskan bahwa Apel Bersama bukan semata kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen seluruh jajaran hukum untuk menyongsong tahun 2026 yang penuh tantangan.
Menko juga menyampaikan bahwa memasuki tahun 2026, bangsa Indonesia mencatat tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional melalui mulai berlakunya KUHP dan KUHAP baru, yang menjadi lompatan modernisasi serta penyempurnaan sistem hukum pidana nasional demi menghadirkan keadilan substantif dan berkeadaban.
“Keberhasilan penerapan KUHP dan KUHAP baru bergantung pada konsistensi kerja, soliditas koordinasi, serta komitmen menjaga agar reformasi hukum berjalan sesuai tujuan utamanya,” ujar Menko dalam amanatnya.
Lebih lanjut, Menko menekankan empat hal strategis bagi seluruh jajaran:
1. Menjaga keselamatan dan kesehatan aparatur,
2. Memperkuat sinergi dan kerja sama lintas sektor,
3. Waspada terhadap provokasi dan informasi menyesatkan, serta
4. Menjaga integritas, etika, dan kehormatan institusi.
Menutup amanatnya, Menko mengajak seluruh jajaran memasuki tahun 2026 dengan keteguhan prinsip, soliditas kerja, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai garda terdepan penegakan hukum dan keadilan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Ikmal Idrus menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kaltim terus berkomitmen dalam menindaklanjuti arahan Menko, khususnya dalam memastikan koordinasi lintas divisi, penguatan integritas, serta kesiapan implementasi kebijakan dan regulasi strategis pada tahun 2026.
“Apel awal tahun ini menjadi penyatuan arah dan ritme kerja. Seluruh jajaran siap menyukseskan tugas-tugas strategis melalui pelayanan hukum yang lebih profesional, cepat, dan berdampak bagi masyarakat di Kalimantan Timur,” ungkap Kakanwil.
Pelaksanaan apel ini menegaskan kesiapan Kemenkum Kaltim menghadapi tantangan tahun 2026, sekaligus mendukung kebijakan nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan melalui pendekatan kerja kolaboratif, responsif, dan berintegritas.
