Depok, 30 Juli 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) turut ambil bagian secara aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Depok. Memasuki hari kedua, rapat difokuskan pada identifikasi isu-isu strategis dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut untuk optimalisasi capaian kinerja semester II tahun 2025.
Kegiatan diawali dengan sesi ice breaking yang disampaikan oleh komika sekaligus presenter nasional, Insan Nur Akbar. Materi yang dibawakan Akbar sukses mencairkan suasana dan membuat peserta lebih rileks sebelum masuk ke sesi pembahasan yang lebih teknis.
Rapat komisi dibagi dalam beberapa kelompok kerja sesuai bidang substansi, berdasarkan inventarisasi permasalahan yang telah dihimpun oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum. Perwakilan Kanwil Kemenkum Kaltim berperan aktif dalam berbagai komisi, antara lain:
Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Kantor Wilayah, tergabung dalam Komisi 1B yang membahas isu dukungan manajemen terkait sumber daya manusia, kerja sama, urusan umum, serta pusat data dan informasi.
Hanton Hazali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, tergabung dalam Komisi 3A yang fokus pada peningkatan layanan administrasi hukum umum (AHU).
Ferry Gunawan C, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, berkontribusi di Komisi 2A yang membahas permasalahan di bidang regulasi dan legislasi.
Erwin Budiyanto, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, turut serta dalam Komisi 1A, yang mengupas isu perencanaan, pengelolaan barang milik negara (BMN), serta keuangan.
Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Kaltim menyampaikan berbagai ide dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi unit kerja di daerah, sekaligus memastikan bahwa langkah-langkah korektif dapat segera diimplementasikan.
Sebagai penutup kegiatan hari kedua, para peserta mendapatkan sesi motivasi dari perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bentuk dukungan untuk menjaga semangat dan kinerja seluruh jajaran Kemenkum RI.
Rapat Koordinasi ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum. (red. Humas Kemenkum Kaltim)
