Samarinda, 24 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang administrasi kewarganegaraan. Kali ini, Kanwil Kaltim menerima permohonan pewarganegaraan seorang anak angkat yang berstatus Warga Negara Asing (WNA). Pemohon secara langsung menghadap ke Kanwil Kemenkum Kaltim untuk mendapatkan pendampingan dalam proses pewarganegaraan anak angkatnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Santi Mediana Panjaitan, bersama tim fungsional di bidang AHU, memberikan penjelasan mendetail mengenai prosedur, persyaratan, serta tahapan yang harus dilalui dalam proses pengajuan pewarganegaraan. Proses ini berpedoman pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Regulasi ini mengatur bahwa anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun dan diangkat secara sah oleh Warga Negara Indonesia melalui penetapan pengadilan, berhak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, M. Ikmal Idrus, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal setiap tahapan proses ini agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih dari sekadar aspek administratif, ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi anak yang bersangkutan agar hak-haknya sebagai warga negara Indonesia dapat terpenuhi.
“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan, profesional, dan akuntabel dalam setiap proses administrasi kewarganegaraan. Harapan kami, proses pewarganegaraan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kepastian hukum bagi anak angkat yang bersangkutan sehingga ia bisa tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” ujar M. Ikmal Idrus.
Kanwil Kemenkum Kaltim terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Dengan koordinasi yang baik antara pemohon dan pihak terkait, diharapkan seluruh proses administrasi kewarganegaraan dapat terselesaikan dengan optimal, demi mewujudkan pelayanan hukum yang humanis dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red. Humas Kemenkum Kaltimtara)
