Samarinda – Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama resmi melantik jajaran pengurus masa khidmat 2025–2030 sekaligus menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Odah Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Sabtu (10/5/2025). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PP Muslimat NU dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI.
Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Masud, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi Muslimat NU dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum PP Muslimat NU, Hj. Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Kepala BPHN Mien Usihen, serta jajaran Forkopimda Kalimantan Timur.
Khofifah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan dan Rakernas ini menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk merumuskan program strategis lima tahun ke depan, terutama dalam penguatan peran Muslimat NU di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan advokasi hukum.
Sementara itu, Gus Yahya menegaskan pentingnya kolaborasi antar unsur Nahdlatul Ulama dan pemerintah dalam memperkuat peran umat Islam dalam pembangunan nasional. “Muslimat NU adalah garda terdepan dalam membangun masyarakat yang beradab dan sejahtera,” ujarnya.
Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan MoU antara PP Muslimat NU dan BPHN yang dihadiri langsung oleh Kepala BPHN, Mien Usihen. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan memberikan layanan bantuan hukum yang lebih merata bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, bersama jajaran pimpinan tinggi Kanwil, yakni Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C., Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, dan Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Erwin Budiyanto.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan PP Muslimat NU dapat semakin kokoh dalam kiprahnya membangun bangsa dan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
