Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) bagi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada Senin, 28 Juli 2025.
Kepala Divisi PPPH Dr. Ferry Gunawan mendelegasikan untuk Rapat ini dipimpin oleh Ketua Fraspokda dan AKH Edang Siska E.P dan dihadiri oleh seluruh Tim Sekretariat IRH Kanwil. Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau progres pelaksanaan IRH menjelang batas akhir Penilaian Mandiri pada 31 Juli 2025.
Dalam rapat dilaporkan bahwa tiga Pemerintah Daerah telah menyelesaikan seluruh tahapan IRH, termasuk unggah data dukung dan Berita Acara Penilaian Mandiri, yakni Kota Tarakan, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Malinau.
Sementara itu, delapan daerah telah verifikasi lengkap namun belum melakukan Penilaian Mandiri, yaitu Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Paser, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Utara, serta Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung. Enam Pemerintah Daerah lainnya masih belum lengkap verifikasinya, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Barat, Mahakam Hulu, dan Kota Samarinda, dengan kekurangan bervariasi pada beberapa variabel IRH.
Rapat menyepakati bahwa batas akhir unggah dan verifikasi data ditetapkan pada 29 Juli 2025 untuk menghindari gangguan sistem, namun perbaikan masih dapat dilakukan hingga 30 Juli. Pemerintah Daerah diminta segera menyelesaikan Penilaian Mandiri dan mengunggah Berita Acara selambat-lambatnya tanggal 30 Juli. Untuk dokumen yang tidak tersedia, instansi diperbolehkan membuat surat pernyataan resmi. Selain itu, diusulkan adanya penghargaan bagi Pemerintah Daerah dengan peringkat IRH terbaik sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja.
Ketua Fraspokda menekankan pentingnya komunikasi aktif antara penanggung jawab IRH di daerah dengan Tim IRH Kanwil untuk mempercepat proses penyelesaian, memastikan seluruh data dan dokumen memenuhi ketentuan, serta mendorong peningkatan tata kelola hukum yang lebih baik di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
