Samarinda, 24 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kemenkum Kaltim) mengikuti kegiatan koordinasi dan konsultasi bersama Tim Pendamping Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan daerah (Perda) yang telah disusun oleh Tim Analis Hukum Kemenkum Kaltim. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Kemenkum Kaltim.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Ferry Gunawan C., S.H., M.H., yang diwakili oleh Ketua Tim Pembinaan Hukum, Agus Sartono, S.H., M.H., beserta staf. Dari BPHN, hadir Erna Prliasari dan Lewinda Oletta selaku wakil ketua tim pendamping.

Dalam sambutannya, Agus Sartono menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas analisis dan evaluasi peraturan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kemenkum Kaltim. Ia menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memverifikasi hasil kajian, tetapi juga untuk memperkuat sinergi antara Kemenkum Kaltim dan BPHN dalam mendorong harmonisasi peraturan daerah yang efektif, responsif, dan sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi konsultasi substantif terkait hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah tahun 2025. Sepanjang tahun tersebut, Tim Analis Hukum Kemenkum Kaltim telah melaksanakan sembilan kegiatan analisis dan evaluasi Perda. Mayoritas kajian difokuskan pada sektor pangan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo mengenai penguatan ketahanan pangan nasional. Dari hasil anev, Kemenkum Kaltim telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk usulan untuk mencabut atau mengubah beberapa peraturan daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan aktual masyarakat.

Menutup kegiatan, Erna Prliasari menyampaikan apresiasi atas kinerja Kemenkum Kaltim dalam penyusunan anev Perda tahun 2025. Ia menekankan pentingnya menjaga ketepatan substansi dalam setiap kajian serta memperkuat komunikasi teknis antara daerah dan pusat. Erna juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut guna memastikan bahwa setiap produk hukum daerah mampu mendukung pembangunan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

SAMARINDA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) pada Senin, 24 November 2025, menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) yang berfokus pada sektor pajak daerah.

Rapat penting ini dilaksanakan secara daring untuk membahas dua Rapergub terkait penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Kedua Rapergub yang menjadi agenda pembahasan adalah:
1. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Tahun 2024.
2. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Tidak Tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025.

Acara dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Ferry Gunawan C, dan dipandu oleh Ketua Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia. Ferry Gunawan menekankan bahwa regulasi perpajakan daerah harus disusun secara cermat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan serta regulasi teknis dari Kementerian Dalam Negeri.
Harmonisasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas mengenai penetapan nilai jual objek pajak bagi Alat Berat (PAB) serta penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang belum diatur secara spesifik dalam Permendagri.

Rapat daring ini dihadiri oleh instansi-instansi kunci yang mengelola keuangan dan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:
1. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur.
5. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Melalui diskusi yang fokus pada aspek teknis dan legalitas, Kanwil Kemenkum Kaltim berhasil memberikan telaah hukum agar penetapan dasar pengenaan pajak ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal tanpa membebani wajib pajak secara tidak proporsional. Diharapkan, kedua Rapergub ini segera dapat ditetapkan untuk memperkuat landasan hukum penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda – Jumat, (21/11/2025) Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim Ferry Gunawan C Hadir sebagai Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis pada Peningkatan Kapasitas Pengelola JDIHN dan Persiapan Pelaporan E-Report JDIH Tahun 2025 di Hotel Puri Senyiur Kota Samarinda. 

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh peserta yang berasal dari perwakilan Bagian Hukum dan Tim  Pengelola JDIHN yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dalam paparanya Kadiv P3H menyampaikan kebijakan pemerintah terkait JDIH dan teknis pelaporan serta optimalisasi penerapan e-report JDIHN. 

Lebih lanjut Kadiv P3H juga menyampaikan bahwa pembinaan terhadap pengelolaan JDIHN mencakup enam aspek utama yaitu organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.,

“Penguatan keenam aspek ini akan memastikan JDIH mampu menyediakan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat,” Ujar Ferry G.C.

Kadiv P3H juga menghimbau kepada seluruh Pengelola JDIHN yang ada di Kabupaten Kutai Timur bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum harus mengikuti pedoman resmi, termasuk standar metadata, penataan dokumen, digitalisasi, serta pengelolaan website JDIH.,

“Saya yakin apabila standar ini diterapkan, maka dapat meningkatkan kualitas layanan informasi hukum serta kompetensi pengelola JDIH di daerah,” Jelasnya

Dengan adanya kegiatan tersebut, Kadiv P3H berharap para Pengelola JDIHN dapat lebih optimal lagi dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara profesional, sistematis, dan sesuai standar nasional JDIHN, sehingga dapat meningkatkan kapasitas layanan informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. (Red. Humas Kemenkum Kaltim)

SAMARINDA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkumh Kaltim) kembali menjalankan peran fasilitasi legislasi daerah.

Pada Jumat, 21 November 2025, Kanwil Kemenkum Kaltim menyelenggarakan Rapat Harmonisasi secara daring untuk membahas Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Balikpapan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Acara dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Ferry Gunawan dan bertindak sebagai moderator, Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia.

Dalam arahannya, Ferry menekankan bahwa perubahan susunan organisasi harus mempertimbangkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat harmonisasi ini berfokus untuk memastikan bahwa struktur organisasi perangkat daerah yang diusulkan dalam Raperwali telah sesuai dengan regulasi pemerintah pusat mengenai organisasi perangkat daerah, termasuk nomenklatur, eselonering dan pembagian tugas pokok serta fungsi antar unit kerja.

Rapat daring ini dihadiri oleh instansi-instansi yang terlibat langsung dalam perumusan struktur birokrasi, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan;
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Melalui telaah hukum dan diskusi bersama, Kanwil Kemenkum Kaltim memberikan masukan konstruktif guna memastikan Raperwali ini tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Balikpapan.

Diharapkan, setelah harmonisasi ini, Raperwali dapat segera ditetapkan untuk menjadi pijakan hukum operasional Pemkot Balikpapan.