Sendawar – Pelindungan hukum bagi produk koperasi dan kerajinan lokal di Kabupaten Kutai Barat kini semakin diperkuat. Melalui sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Dekranasda Kutai Barat, langkah percepatan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) mulai digerakkan untuk menjaga identitas dan meningkatkan daya saing produk daerah.

Menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, Tim Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kaltim melaksanakan rangkaian kunjungan koordinasi di Kabupaten Kutai Barat, Jumat (06/03/2026).

Kunjungan yang dipimpin Analis KI Ahli Muda, Favourita Sirait, diawali dengan pertemuan bersama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop & UKM) Kutai Barat. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah koordinasi awal pendataan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di wilayah tersebut.

Pendataan ini menjadi langkah strategis untuk memetakan potensi koperasi yang memiliki produk atau identitas usaha yang dapat dilindungi melalui skema Kekayaan Intelektual, khususnya merek kolektif.

Favourita Sirait menjelaskan bahwa pendataan ini penting agar negara dapat hadir memberikan perlindungan hukum bagi inovasi dan identitas usaha yang lahir dari koperasi di daerah.

“Pendataan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah langkah awal agar negara hadir memberikan perlindungan hukum bagi inovasi dan merek yang lahir dari rahim koperasi di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Inisiatif tersebut mendapat sambutan positif dari Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disdagkop Kutai Barat, Abed Hadrianus. Ia menyampaikan bahwa pihaknya berencana segera melaksanakan sosialisasi terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kepada pelaku UMK di wilayahnya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Disdagkop & UKM Kutai Barat juga berencana menghadirkan narasumber dari Kanwil Kemenkum Kaltim guna memberikan pemahaman mendalam terkait pentingnya pelindungan KI bagi pelaku usaha.

Selain melakukan koordinasi dengan Disdagkop & UKM, Tim Analis KI juga mengunjungi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kutai Barat.

Pertemuan ini difokuskan pada upaya mendorong pelindungan terhadap produk-produk kriya dan kerajinan khas Kutai Barat yang memiliki nilai budaya, filosofis, serta potensi ekonomi yang tinggi.

Dalam diskusi tersebut, tim menekankan pentingnya sinergi dengan Dekranasda untuk menginventarisasi berbagai potensi KI, baik yang bersifat komunal maupun personal milik para pengrajin lokal.

Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, produk kerajinan khas Kutai Barat diharapkan tidak hanya terlindungi dari potensi klaim pihak luar, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah serta memperluas akses pasar hingga tingkat nasional bahkan internasional.

Kemenkum Kalimantan Timur terus mendorong legalitas ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat ekosistem kreatif daerah yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kutai Barat - Perlindungan terhadap kekayaan budaya dan karya masyarakat daerah terus diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menggencarkan langkah percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual (KI) di Kabupaten Kutai Barat.

Melalui Bidang Pelayanan KI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Pertemuan ini menjadi upaya strategis untuk mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya, pengetahuan tradisional, serta karya masyarakat lokal.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Kantor Wilayah, Muhammad Ikmal Idrus, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Kalimantan Timur.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen keberlanjutan kerja sama yang sebelumnya telah dibangun melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kanwil Kemenkum Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terkait pelayanan kekayaan intelektual.

Penyuluh Hukum Sekretariat Daerah Kutai Barat, Lina Claudia, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai percepatan pembentukan Perda KI akan memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya daerah sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Sementara itu, Ketua Tim Bidang KI Kanwil Kemenkum Kaltim, Favourita Sirait, menegaskan bahwa Perda KI akan menjadi landasan penting bagi perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual di daerah.

“Perda KI akan menjadi payung hukum yang penting bagi perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual di daerah. Dengan adanya komitmen bersama antara Kanwil dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, kami optimistis percepatan pembentukan Perda ini dapat segera terwujud,” ujarnya.

Melalui koordinasi ini, diharapkan proses penyusunan Perda Kekayaan Intelektual di Kutai Barat dapat segera terealisasi sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah.

Kutai Barat – Kekayaan budaya daerah tak hanya perlu dilestarikan, tetapi juga dilindungi secara hukum. Inilah yang mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kalimantan Timur melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) bergerak ke Kutai Barat untuk memperkuat perlindungan karya budaya masyarakat setempat.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kepala Kantor Wilayah, Muhammad Ikmal Idrus, yang menekankan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) Komunal sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya daerah.

Dalam kunjungan ke Dinas Kebudayaan Kutai Barat pada Kamis (5/3/2026), tim Bidang Pelayanan KI fokus melengkapi dokumen pendukung pendaftaran KI Komunal, khususnya dokumentasi video untuk Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Salah satu yang menjadi perhatian adalah KIK Sulam Tumpar, yang membutuhkan dokumentasi visual lengkap mulai dari proses menyulam hingga hasil akhir karya sebagai syarat administrasi.

Selain memastikan kelengkapan dokumen, tim juga melakukan inventarisasi potensi kekayaan intelektual lain yang dimiliki Kutai Barat. Di antaranya pendataan lagu daerah untuk pendaftaran hak cipta serta identifikasi potensi Indikasi Geografis (IndiGeo) di sektor kerajinan tangan dan kriya.

Dari hasil inventarisasi tersebut, tercatat sedikitnya sembilan potensi Indikasi Geografis di sektor kriya khas Kutai Barat yang berpeluang untuk didaftarkan sebagai perlindungan hukum atas produk unggulan daerah.

Sejauh ini, Kutai Barat telah mencatatkan 14 sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal yang telah terbit. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen daerah dalam menjaga sekaligus melindungi warisan budaya masyarakat.

Pelaksana Harian Kabid Kebudayaan Kutai Barat, Seriwahyuni, menyambut baik langkah kolaboratif ini. Menurutnya, sinergi lintas instansi sangat penting untuk memastikan budaya lokal tidak hanya lestari, tetapi juga memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Sementara itu, Ketua Tim Bidang KI, Favourita Sirait, menegaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi kunci utama dalam proses pendaftaran KI Komunal.

“Kami berharap dukungan penuh dari Dinas Kebudayaan agar setiap karya budaya Kutai Barat dapat terdokumentasi dengan baik. Dengan begitu, proses pendaftaran KI Komunal dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Upaya ini juga sejalan dengan dorongan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mempercepat pendaftaran kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga warisan budaya lokal tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Samarinda - Upaya memperkuat kualitas produk hukum daerah terus dilakukan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur turut mengawal proses finalisasi tiga rancangan regulasi strategis milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertempat di Ruang Rapat Mahakam, Kamis (05/03), Kanwil Kemenkum Kaltim mengikuti rapat pembahasan finalisasi rancangan regulasi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan perangkat daerah terkait. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap regulasi yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat, sistematika yang tepat, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurpian, yang didampingi Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno, bersama tim perancang peraturan perundang-undangan zonasi Kabupaten Kutai Barat.

Dalam arahannya, Masan Nurpian menegaskan bahwa penyusunan produk hukum daerah harus memperhatikan keselarasan dengan regulasi yang lebih tinggi, kejelasan perumusan norma, serta berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Produk hukum daerah harus disusun secara cermat dan sistematis agar memiliki kepastian hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif oleh perangkat daerah,” ujarnya.

Pada forum tersebut, tim perancang membahas secara mendalam tiga rancangan regulasi yang tengah difinalisasi, yaitu Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN dan Non-ASN di lingkungan Sekretariat DPRD, Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tim perancang Kanwil Kemenkum Kaltim juga memberikan berbagai pandangan dan masukan terkait aspek yuridis, sistematika penyusunan, serta kesesuaian materi muatan dari masing-masing rancangan regulasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terdapat norma yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun potensi tumpang tindih dengan regulasi lainnya.

Selain itu, forum rapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan rumusan pasal serta memperjelas substansi pengaturan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga implementatif dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Melalui keterlibatan aktif dalam proses ini, Kanwil Kemenkum Kaltim kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, serta mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Kutai Barat.