Samarinda, 5 Desember 2025 — Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Samarinda kembali melaksanakan Pemeriksaan Tahunan Protokol Notaris sebagai langkah memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ferry Gunawan C, selaku Ketua MPDN Kota Samarinda.

Pemeriksaan ini merupakan kewenangan MPDN sesuai Pasal 70 huruf b UUJN, yang menegaskan bahwa pengawasan terhadap protokol Notaris wajib dilakukan secara berkala minimal sekali dalam setahun. Pemeriksaan meliputi minuta akta, buku daftar akta, buku daftar surat di bawah tangan, dan seluruh dokumen pendukung yang menjadi bagian penting dari protokol Notaris.

Kadiv P3H hadir bersama Tim MPDN yang terdiri dari unsur Notaris, akademisi, dan sekretariat dari unsur pemerintah. Kehadiran tim lintas unsur ini memastikan proses pemeriksaan berlangsung objektif, profesional, serta memenuhi standar pengawasan yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, Ferry menegaskan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas teknis melainkan upaya menjaga martabat dan kualitas profesi Notaris.

“Pengawasan ini dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, namun memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar profesional. Integritas dan ketelitian adalah kunci utama dalam menjalankan jabatan Notaris,” tegasnya.

Selain aspek administrasi, pemeriksaan juga mencakup tata cara penyimpanan fisik protokol dan kondisi arsip, memastikan seluruh dokumen tersimpan dengan aman, rapi, dan tidak berisiko mengalami kerusakan atau kehilangan.

Dengan pemeriksaan ini, MPDN Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong penyelenggaraan jabatan Notaris yang lebih akuntabel, profesional, dan berintegritas.

Tenggarong, 6 Desember 2025 — Upaya memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan nilai ekonomi hasil karya warga binaan terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Melalui kunjungan resmi ke Lapas Perempuan Tenggarong, kembali mempererat sinergitas di bidang kekayaan intelektual, khususnya dalam pendaftaran merek produk kreatif warga binaan.

Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan Kepala Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, melalui Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana. Tim pelaksana terdiri dari Favourita Sirait (Analis KI Muda), Arif Zunan (Analis Hukum), serta pelaksana Pariyono dan Nurhasanah. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Kepala Seksi Giatja Lapas Perempuan Tenggarong, Hatmawati.

Dalam pertemuan tersebut, tim Kanwil melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap berbagai produk hasil kreasi warga binaan, mulai dari kerajinan tangan hingga produk bakery. Hasil verifikasi menyimpulkan bahwa sejumlah produk layak untuk diajukan sebagai permohonan pendaftaran merek, yang akan segera ditindaklanjuti sebagai identitas resmi produk olahan warga binaan.

Melalui penguatan kekayaan intelektual ini, diharapkan karya warga binaan tidak hanya menjadi bagian dari proses pembinaan, tetapi juga memiliki nilai jual yang berkelanjutan. Perlindungan merek akan membantu memperluas peluang pemasaran, meningkatkan kualitas produk, serta mengangkat nama Kutai Kartanegara sebagai daerah yang mampu menghasilkan karya kreatif, produktif, dan berdaya saing dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Tenggarong, 6 Desember 2025 — Komitmen memperkuat perlindungan hukum dan daya saing produk lokal kembali diwujudkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui penyerahan sertifikat merek WAAWA ETNIKA KUKAR kepada UMKM binaan Dekranasda Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Siti Hawa. Kegiatan berlangsung di Outlet Dekranasda Kabupaten Kukar, Jl. Pattimura, Tenggarong, dalam suasana yang menegaskan semangat pemberdayaan pelaku usaha kreatif daerah.

Penyerahan tersebut dilaksanakan atas arahan Kepala Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, dan diserahkan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana. Turut hadir dalam tim pelaksana, Favourita Sirait (Analis KI Muda), Arif Zunan (Analis Hukum), serta JFU KI Pariyono dan Nurhasanah.

Dukungan penuh datang dari Koordinator Dekranasda Kabupaten Kutai Kartanegara, Iwan Wahyudi, yang menegaskan bahwa perlindungan merek merupakan langkah penting dalam membangun identitas, kepercayaan, dan keberlanjutan produk UMKM lokal.

Dengan diperolehnya sertifikat merek ini, WAAWA ETNIKA KUKAR diharapkan semakin percaya diri memperluas pasar, meningkatkan mutu produk, membuka peluang ekonomi baru, serta menjadi ikon usaha kreatif yang membanggakan Kabupaten Kutai Kartanegara. Langkah ini menjadi bukti konkrit sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing nasional maupun global.

Tenggarong, 5 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus memperkuat ekosistem perlindungan kekayaan intelektual (KI) di daerah. Melalui kegiatan pendampingan dan koordinasi intensif, Kanwil Kemenkum Kaltim memberikan fasilitasi pendaftaran merek serta pencatatan hak cipta bagi pelaku inovasi dan kreativitas di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kegiatan yang dilaksanakan atas arahan Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana, dan didampingi Analis KI Muda, Favourita Sirait, beserta tim.

Dalam pendampingan tersebut, tim berhasil membantu pendaftaran 5 merek baru, yaitu BAE (Beluqur Aweq Ehur), Bruwun Geulis, Kadewa, Kohiman, dan D’Manneraqu. Selain itu, karya Modul Kopi Prangat juga resmi dicatatkan sebagai ciptaan. Tim turut melakukan verifikasi terhadap 10 permohonan lain yang masih perlu perbaikan data dan kelengkapan.

Tidak hanya fokus pada aspek teknis, diskusi juga mengangkat sejumlah isu strategis KI di Kukar, termasuk perkembangan Indikasi Geografis (IG) Kopi Perangat yang saat ini tengah diproses sebagai salah satu potensi unggulan daerah.

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi BRIDA Kukar, Murdiayanto, menyambut baik dukungan Kanwil Kemenkum Kaltim dan berharap sinergi ini terus berlanjut. Ia menegaskan bahwa perlindungan KI tidak hanya memberi kepastian hukum bagi pencipta dan pelaku usaha, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan daya saing daerah.

Dengan pendampingan berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Kaltim berkomitmen mendorong semakin banyak inovasi dan karya lokal Kukar yang terlindungi secara hukum dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.