Tanjung Selor – Upaya melindungi produk koperasi desa agar memiliki kepastian hukum dan mampu bersaing di pasar terus diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melakukan langkah interaktif dengan mendorong percepatan pendaftaran merek kolektif Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah.

Hal tersebut dilakukan melalui kunjungan layanan Kekayaan Intelektual (KI) yang dilaksanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (10/3). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat proses pendaftaran merek kolektif KDMP sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi produk koperasi desa.

Tim Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Kaltim yang dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hanton Hazali, disambut langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, Hasriyani. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Margaretha.

Dalam kesempatan itu, Hasriyani menyampaikan bahwa wilayah desa dan kabupaten di Kalimantan Utara memiliki banyak potensi Kekayaan Intelektual yang dapat didaftarkan. Potensi tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat apabila mendapat perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan komitmen pihaknya untuk mempercepat proses pendaftaran merek kolektif bagi KDMP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Kami akan bergerak cepat agar seluruh permohonan pendaftaran merek dapat diproses secara tertib administrasi dan hukum. Yang utama adalah memberikan kepastian hukum bagi KDMP agar produk mereka terlindungi dan memiliki daya saing,” ujar Ikmal.

Ia juga menambahkan bahwa perlindungan merek sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya koperasi desa, agar produk yang dihasilkan memiliki identitas yang kuat serta tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hanton Hazali, menegaskan bahwa pendaftaran merek menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya duplikasi merek oleh pihak lain. Selain itu, Kanwil Kemenkum Kaltim juga memiliki dua program utama di tahun 2026 yang berkaitan dengan penguatan Kekayaan Intelektual di daerah.

“Kami memiliki program pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual serta pengembangan Sentra KI. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem perlindungan dan pemanfaatan KI di daerah,” jelas Hanton.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Kaltim juga siap memberikan pembinaan maupun pelatihan terkait Kekayaan Intelektual kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha. Dalam pertemuan tersebut, tim Kanwil juga meminta data terkait pendaftaran KDMP dan menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua KDMP di Kalimantan Timur yang masih dalam proses pendaftaran merek.

Kanwil Kemenkum Kaltim berharap potensi ekonomi berbasis Kekayaan Intelektual di desa dapat terus berkembang. Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk mempercepat layanan pendaftaran merek kolektif KDMP serta memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Samarinda – Peningkatan kualitas layanan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah membutuhkan perencanaan yang terukur dan akuntabel. Untuk memastikan setiap program berjalan efektif serta selaras dengan target nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengikuti Technical Meeting Sosialisasi Formulasi Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Petunjuk Pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Program KI Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di BPSDM Hukum, Cinere, Depok ini dilaksanakan selama dua hari, Senin (9/3) hingga Selasa (10/3). Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, menginstruksikan jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual untuk mengikuti kegiatan tersebut secara daring.

Hari pertama kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Agenda utama berfokus pada sosialisasi formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja Program KI bagi Kantor Wilayah.

Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, Rima Kumari, menegaskan bahwa pemahaman terhadap formulasi IKU menjadi hal penting bagi pelaksanaan program di daerah.

“Formulasi IKU yang tepat menjadi fondasi bagi kita di wilayah untuk bekerja secara terukur. Dengan indikator yang jelas, program Kekayaan Intelektual di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tetap selaras dengan target pusat,” ujarnya.

Setelah sesi istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Program KI. Pembahasan difokuskan pada dua indikator kinerja program, yakni IKP 3 tentang maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah, serta IKP 1 mengenai tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap standar pelayanan.

Dengan terselenggaranya technical meeting ini, jajaran Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Kaltim diharapkan semakin memahami mekanisme teknis pelaksanaan program KI tahun 2026. Dengan demikian, potensi kendala administratif maupun teknis di lapangan dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat kualitas layanan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah.

Balikpapan – Akurasi data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjadi kunci dalam mendukung penegakan peraturan daerah yang lebih efektif. Untuk memastikan data yang tercatat tetap valid dan mutakhir, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan koordinasi sekaligus pemadanan data PPNS bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Satpol PP Kota Balikpapan dan dihadiri oleh tim dari Kanwil Kemenkum Kaltim serta jajaran Satpol PP Kota Balikpapan, termasuk Kepala Bidang Penegakan YoAsef beserta staf yang menangani kepegawaian dan PPNS.

Dalam pertemuan tersebut, tim Kanwil Kemenkum Kaltim melakukan pencocokan dan verifikasi data PPNS yang tercatat dalam sistem administrasi Kementerian Hukum dengan data yang dimiliki Satpol PP Kota Balikpapan. Proses pemadanan meliputi pengecekan status keaktifan PPNS, nomor keputusan pengangkatan, masa berlaku kartu tanda penyidik, hingga kelengkapan administrasi lainnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh data PPNS yang masuk dalam database nasional berada dalam kondisi valid, akurat, dan terkini. Data yang tertib dan terintegrasi dinilai penting guna mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah secara lebih optimal.

Selain proses verifikasi data, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah pusat melalui Kanwil Kemenkum Kaltim dengan pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS.

Melalui pemadanan data ini, diharapkan pengelolaan administrasi PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dapat semakin tertib dan terintegrasi. Dengan demikian, kinerja PPNS dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di daerah dapat berjalan lebih efektif dan profesional.

Kanwil Kemenkum Kaltim juga mendorong setiap instansi yang memiliki PPNS untuk secara berkala memperbarui data serta melaporkan perkembangan status kepegawaian maupun administrasi PPNS. Hal ini penting guna menjaga validitas data dalam sistem yang dikelola oleh Kementerian Hukum, sekaligus mendukung tata kelola penegakan hukum yang lebih baik di daerah.

Sangatta — Upaya mewujudkan tata kelola regulasi daerah yang lebih tertib dan berkualitas terus diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melakukan koordinasi sekaligus pendampingan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur, Senin (9/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bagian Hukum Kantor Bupati Kutai Timur tersebut merupakan bagian dari langkah strategis memperkuat pembinaan hukum di daerah. Pendampingan dilakukan atas arahan Kepala Kantor Wilayah, Muhammad Ikmal Idrus, melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).

Tim Sekretariat Wilayah IRH Kanwil Kemenkum Kaltim yang hadir terdiri dari Eka Juraidah (Penyuluh Hukum), Abdan Syakur (Perancang Peraturan Perundang-undangan), Ilham Kertarajasa A.B. (Analis Hukum), dan Fahrul Rozy (Analis Kebijakan). Mereka diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Hukum Setda Kutai Timur, Ardiansyah, S.H., bersama tim penanggung jawab IRH daerah.

Pertemuan ini difokuskan pada penyamaan persepsi mengenai mekanisme, tahapan, serta strategi pemenuhan data dukung dalam penilaian IRH Tahun 2026. Langkah tersebut dinilai penting agar proses penilaian dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam diskusi juga terungkap adanya penyesuaian indikator dan variabel penilaian IRH. Perubahan ini terjadi seiring peralihan kewenangan kebijakan dari Badan Strategi Kebijakan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kondisi tersebut menuntut kesiapan yang lebih sistematis dari pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi, penataan, hingga validasi data pendukung.

Pada kesempatan tersebut ditegaskan bahwa Bagian Hukum Setda memiliki peran sebagai leading sector dalam pelaksanaan IRH di daerah. Bagian Hukum diharapkan mampu memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif, sekaligus melakukan pelaporan berjenjang kepada pimpinan daerah agar berbagai kendala teknis dapat segera diselesaikan.

Pada masa mendatang diharapkan pelaksanaan penilaian IRH di Kabupaten Kutai Timur dapat berjalan optimal serta mendorong terwujudnya sistem regulasi daerah yang lebih tertata, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.