Balikpapan – Akurasi data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjadi kunci dalam mendukung penegakan peraturan daerah yang lebih efektif. Untuk memastikan data yang tercatat tetap valid dan mutakhir, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan koordinasi sekaligus pemadanan data PPNS bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Satpol PP Kota Balikpapan dan dihadiri oleh tim dari Kanwil Kemenkum Kaltim serta jajaran Satpol PP Kota Balikpapan, termasuk Kepala Bidang Penegakan YoAsef beserta staf yang menangani kepegawaian dan PPNS.
Dalam pertemuan tersebut, tim Kanwil Kemenkum Kaltim melakukan pencocokan dan verifikasi data PPNS yang tercatat dalam sistem administrasi Kementerian Hukum dengan data yang dimiliki Satpol PP Kota Balikpapan. Proses pemadanan meliputi pengecekan status keaktifan PPNS, nomor keputusan pengangkatan, masa berlaku kartu tanda penyidik, hingga kelengkapan administrasi lainnya.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh data PPNS yang masuk dalam database nasional berada dalam kondisi valid, akurat, dan terkini. Data yang tertib dan terintegrasi dinilai penting guna mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah secara lebih optimal.
Selain proses verifikasi data, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah pusat melalui Kanwil Kemenkum Kaltim dengan pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS.
Melalui pemadanan data ini, diharapkan pengelolaan administrasi PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dapat semakin tertib dan terintegrasi. Dengan demikian, kinerja PPNS dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di daerah dapat berjalan lebih efektif dan profesional.
Kanwil Kemenkum Kaltim juga mendorong setiap instansi yang memiliki PPNS untuk secara berkala memperbarui data serta melaporkan perkembangan status kepegawaian maupun administrasi PPNS. Hal ini penting guna menjaga validitas data dalam sistem yang dikelola oleh Kementerian Hukum, sekaligus mendukung tata kelola penegakan hukum yang lebih baik di daerah.
