Samarinda — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus memperkuat kualitas regulasi daerah melalui pelaksanaan rapat harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi Kalimantan Utara yang digelar secara daring pada Rabu, 10 Desember 2025. Rapat ini dipandu oleh Edy Suyitno, Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum, yang memastikan proses pembahasan berjalan efektif dan terarah.

Dalam forum ini, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kalimantan Utara memaparkan analisis konsepsi terhadap substansi masing-masing rancangan. Adapun tiga Rapergub yang menjadi fokus pembahasan mencakup:

1. Rapergub tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD dr. H. Jusuf SK;

2. Rapergub tentang Standar Harga Barang dan Jasa;

3. Rapergub tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltara, RSUD dr. H. Jusuf SK, serta Biro Hukum Setda Provinsi Kaltara, yang turut memberikan masukan dan klarifikasi atas setiap aspek yang dibahas.

Proses harmonisasi berjalan dinamis, ditandai dengan diskusi antara tim perancang dan para pemrakarsa. Setiap regulasi ditelaah untuk memastikan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan, kesesuaian teknis penyusunan, serta penguatan landasan hukum agar implementasinya lebih efektif di lapangan.

Melalui rapat ini, Kemenkum Kaltim menegaskan komitmennya dalam mendukung Provinsi Kalimantan Utara menghasilkan produk hukum yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Samarinda, 10 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kemenkum Kaltim) terus menguatkan komitmen dalam membangun kesadaran hukum masyarakat hingga tingkat kelurahan. Salah satu langkah nyatanya diwujudkan melalui kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di empat kelurahan di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Kelurahan Panji, Timbau, Melayu, dan Mangkurawang.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, yang mendorong peningkatan kualitas Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai bagian dari strategi nasional memperluas akses keadilan. Pembinaan dipimpin oleh Agus Sartono, selaku Ketua Tim Pembinaan Hukum yang hadir mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh para lurah dan anggota Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dari masing-masing kelurahan. Dalam sesi dialog dan diskusi, Penyuluh Hukum Kemenkum Kaltim memberikan penjelasan mendalam mengenai layanan bantuan hukum yang tersedia melalui Posbakum, termasuk prosedur konsultasi, pendampingan kasus, serta mekanisme rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tak hanya itu, Kemenkum Kaltim juga memaparkan rencana Pelatihan Paralegal yang akan digelar pada awal 2026. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas dasar para paralegal desa/kelurahan agar mereka mampu menjalankan peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadirkan layanan bantuan hukum di tengah masyarakat.

Melalui pembinaan ini, Kemenkum Kaltim menegaskan bahwa kehadiran Posbakum bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi ruang yang benar-benar hidup—tempat masyarakat memperoleh informasi, perlindungan, dan akses terhadap keadilan secara mudah dan terjangkau.

Samarinda — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memastikan kualitas regulasi daerah. Pada Rabu (10/12/2025), Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., bersama Perancang Peraturan Perundang-Undangan Verawati, menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Tahun 2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Samarinda.

Rapat ini memfokuskan pembahasan pada dua Raperda strategis, yaitu Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Raperda tentang Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan SDA pada Wilayah Sungai Kayan.

Dalam kesempatan tersebut, Ferry Gunawan C. menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai pengusul regulasi. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk menyempurnakan setiap rancangan produk hukum daerah.
“Saya berharap kita dapat terus bersinergi dalam rangka pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas,” tegas Ferry.

Tim Kanwil Kemenkum Kaltim juga memberikan sejumlah catatan strategis, khususnya agar perubahan regulasi memperhatikan kebutuhan masyarakat, perkembangan kondisi daerah, serta arah pembangunan regional. Hal ini penting agar harmonisasi yang dilakukan ke depan benar-benar menghasilkan peraturan yang aplikatif dan bermanfaat.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil analisis oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, Verawati, yang memimpin telaah materi kedua Raperda tersebut bersama Tim Perancang Kanwil Hukum Kaltim.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkum Kaltim dalam mendukung terciptanya regulasi daerah yang tertib, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Samarinda — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) kembali memperkuat perannya dalam memastikan kualitas pembentukan regulasi daerah. Pada Rabu, 10 Desember 2025, Kanwil menggelar rapat harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Nunukan secara daring.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno, yang membuka pembahasan dan memberikan arahan untuk memastikan setiap regulasi memenuhi prinsip kejelasan tujuan, keselarasan norma, serta kepastian hukum. Selanjutnya, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Nunukan memaparkan analisis konsepsi yang menyoroti substansi dan kesesuaian materi muatan dari masing-masing rancangan.

Tiga rancangan regulasi yang dikaji meliputi:

1. Raperda tentang Pembentukan Ujang Fatimah, Desa Binusan Dalam, dan Desa Tembaring di Kabupaten Nunukan;

2. Raperbup tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah;

3. Raperbup tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Kabupaten Nunukan.

Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah terkait, antara lain Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Nunukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta perwakilan RSUD Kabupaten Nunukan.

Melalui forum harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Kaltim berharap setiap rancangan regulasi dapat disempurnakan secara komprehensif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nunukan.