Samarinda — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melakukan audiensi ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa, 16 September 2025, dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Muhammad Ikmal Idrus serta Inspektur Wilayah I, Morina Harahap, dan di dampingi oleh jajaran yang terdiri dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Ferry Gunawan C, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budiyanto, dan tim auditor.
Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang turut didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, HM Syirajudin, serta perwakilan Biro Hukum Setdaprov Kaltim, Achmad Jusriadi.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas langkah Kanwil Kemenkum Kaltim dalam memperkuat koordinasi kelembagaan. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk mendukung pembangunan hukum dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Sementara itu, Kakanwil Muhammad Ikmal Idrus menegaskan bahwa audiensi ini bukan sekadar silaturahmi kelembagaan, melainkan sebagai momentum memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Kaltim dengan Pemerintah Provinsi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap program dan layanan Kementerian Hukum dapat sejalan dengan visi pembangunan daerah. Sinergi dengan pemerintah provinsi menjadi kunci agar layanan hukum benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Irwil I Morina Harahap menjelaskan mengenai arah kebijakan transformasi kelembagaan di Kementerian Hukum. Ia menekankan bahwa perubahan struktur ini merupakan bentuk transformasi, bukan pemecahan, yang bertujuan agar tugas dan fungsi kementerian lebih fokus, efektif, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Kemudian, Kadiv P3H Ferry Gunawan C juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah. “Divisi kami terus berupaya menghadirkan regulasi yang jelas, konsisten, dan harmonis dengan kebutuhan daerah, sehingga dapat mendukung kelancaran pembangunan hukum di Kalimantan Timur,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi terhadap sinergi dan transformasi kelembagaan Kementerian Hukum. “Pemerintah Provinsi Kaltim siap mendukung langkah-langkah Kemenkum dalam memperkuat pelayanan dan regulasi hukum. Kami percaya sinergi ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Kaltim,” ungkapnya.
Audiensi ini juga membahas isu strategis seperti penguatan jaringan dokumentasi hukum, peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, serta sinergi program pembangunan hukum daerah. Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin komunikasi yang semakin erat antara Kemenkum Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berbagai kebijakan dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
