Samarinda – Pelaku usaha mikro dan kecil kini semakin mudah mendapatkan legalitas usaha. Melalui layanan Perseroan Perorangan, proses pendirian badan hukum dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan terjangkau, sehingga membuka peluang usaha berkembang lebih luas dan terpercaya.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) terus mendorong penguatan legalitas usaha masyarakat melalui sosialisasi layanan Perseroan Perorangan yang digelar secara daring pada Senin, 13 Maret 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, terhadap kemudahan pendirian badan usaha berbadan hukum.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Hanton Hazali, dalam sambutannya memperkenalkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Perseroan Perorangan. Ia menegaskan komitmen pihaknya dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat semakin mengenal layanan Administrasi Hukum Umum, khususnya Perseroan Perorangan. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai layanan hukum lainnya sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan bermanfaat,” ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa Perseroan Perorangan merupakan terobosan pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil. Skema ini memungkinkan pelaku usaha perorangan memiliki badan hukum dengan tanggung jawab terbatas, meskipun hanya didirikan oleh satu orang.
Pemaparan materi dipandu oleh Zainut Taqwin bersama tim, yang menjelaskan alur pendirian Perseroan Perorangan secara elektronik melalui laman layanan AHU. Prosesnya dimulai dari pengisian pernyataan pendirian hingga penerbitan surat keputusan secara online.
Selain itu, pelaku usaha juga diingatkan pentingnya memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang sesuai dengan jenis usaha. Pasalnya, terdapat jenis usaha tertentu yang tidak dapat dijalankan dalam bentuk Perseroan Perorangan, sehingga pemilihan KBLI harus dilakukan secara cermat.
Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta perwakilan kabupaten/kota di kedua wilayah tersebut. Turut hadir pula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Dengan terlaksananya sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Kaltim berharap semakin banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki legalitas usaha, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.
