Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Timur menunjukkan komitmennya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengikuti Soft Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkum RI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (20/01/2025).
Kegiatan ini berlangsung secara daring dari Aula Utama Kanwil Kemenkum Kaltim dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budiyanto, serta Plt. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kaltim.
Dipusatkan dari Ruang Rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham di Jakarta, kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, bersama perwakilan BPK RI, Ida Irawati, sebagai penanggung jawab pemeriksaan.
Dalam sambutannya, Nico Afinta menekankan pentingnya pemeriksaan ini sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi, khususnya dalam aspek akuntabilitas laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). “Seluruh jajaran diharapkan dapat kooperatif, responsif, informatif, dan tepat waktu dalam pemenuhan dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa BPK RI,” ujar Nico. Ia juga mengingatkan pentingnya segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini telah diraih.
Sementara itu, perwakilan BPK RI, Ida Irawati, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan menilai kewajaran laporan keuangan Kemenkumham dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pemeriksaan akan mencakup pengujian saldo akun neraca, laporan operasional, perubahan ekuitas, serta transaksi pada laporan realisasi anggaran,” jelas Ida.
Melalui partisipasinya dalam Soft Entry Meeting ini, Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan kesiapannya untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Kepala Kantor Wilayah, Muhammad Ikmal Idrus, memastikan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kaltim akan memberikan kontribusi terbaik demi tercapainya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Tim Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI kepada Sekretaris Jenderal Kemenkum, sebagai tanda dimulainya pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2024. Kanwil Kemenkum Kaltim optimis bahwa kolaborasi ini akan memberikan hasil yang positif bagi pelaksanaan tata kelola keuangan di lingkungan Kemenkum. (Red. Humas Hukum Kaltimtara/Y)
