Samarinda – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, menghadiri undangan kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Timur, sebagai momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar instansi pasca Hari Raya Idul Fitri 2026, Rabu (01/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah serta para tamu undangan dari berbagai instansi. Halal bihalal menjadi wadah untuk memperkuat hubungan kerja sama serta membangun kolaborasi yang semakin solid dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Puguh Harjanto juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, khususnya dalam mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan. Berkat kolaborasi yang baik tersebut, Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih peringkat pertama secara nasional dalam pembentukan Posbankum desa/kelurahan, sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa.
Kehadiran Kakanwil Kemenkum Kaltim dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di daerah. Sinergi antar instansi diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Melalui kegiatan halal bihalal ini, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin harmonis dan kolaboratif antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur dan DPMD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berbagai program strategis dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
