Samarinda, 25 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kemenkum Kaltim) menerima kunjungan dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) di ruang layanan. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Tim Kerja Pembinaan Hukum, Agus Sartono, S.H., M.H., didampingi oleh jajaran staf Pembinaan Hukum.

Kedatangan Biro Hukum Pemprov Kaltara bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait rencana peresmian pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Kalimantan Utara.

Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa wilayah kerja Kemenkum Kaltim meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sehingga proses peresmian Posbankum perlu menunggu arahan resmi dari unit pusat. Kemenkum Kaltim juga menegaskan akan memberikan informasi lebih lanjut setelah menerima arahan dari pusat guna memastikan proses peresmian berjalan sesuai ketentuan.

Agus Sartono menyampaikan bahwa setelah Posbankum diresmikan, Kemenkum Kaltim berencana menyelenggarakan pelatihan paralegal yang akan diikuti oleh seluruh anggota Posbankum, dengan jadwal pelaksanaan yang ditargetkan pada Januari 2026. Pelatihan ini penting untuk memastikan para anggota Posbankum memiliki pemahaman memadai mengenai hukum dasar dan prosedur pelayanan bantuan hukum, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang akuntabel, profesional, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai penutup, perwakilan Biro Hukum Pemprov Kaltara menyampaikan ucapan terima kasih atas arahan, bimbingan, dan pendampingan yang telah diberikan Kemenkum Kaltim selama proses penyusunan Surat Keterangan (SK) Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Kaltara.

Pemprov Kaltara juga menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dan bersinergi bersama Kemenkum Kaltim demi mewujudkan akses keadilan yang semakin merata bagi masyarakat melalui keberadaan Posbankum di daerah.

Samarinda - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menggelar Pelantikan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Bontang serta Pelantikan Notaris Pengganti di wilayah Kota Samarinda. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Plt. Kepala Bidang Pelayanan AHU Mia Kusuma F., dan Ketua MPDN Kota Bontang Agus Sartono, serta para anggota Majelis Pengawas.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Muhammad Ikmal Idrus menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat tata kelola pelayanan hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan. Ia menegaskan bahwa MPDN dan Notaris Pengganti merupakan unsur penting dalam penegakan hukum administrasi dan pelayanan hukum perdata yang berkeadilan.

Kakanwil menyoroti peran strategis MPDN dalam menjaga profesionalitas dan etika jabatan notaris. Menurutnya, tugas MPDN tidak hanya melakukan pemeriksaan dan pengawasan, tetapi juga pembinaan serta pencegahan agar seluruh notaris menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan profesi notaris berjalan dalam koridor hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya

Kakanwil juga menekankan kesiapan MPDN untuk segera melaksanakan pemeriksaan protokol notaris dalam waktu dekat, sesuai amanat Undang-Undang Jabatan Notaris. Ia berpesan agar anggota MPDN yang baru dilantik menjunjung tinggi integritas, membangun koordinasi lintas unsur pengawasan, memperkuat kapasitas pengetahuan regulasi, serta memberikan pelayanan yang cepat dan profesional.

Kepada Notaris Pengganti yang turut dilantik, Kakanwil mengingatkan bahwa meskipun bersifat sementara, tanggung jawab jabatannya tetap penuh dan setara dengan notaris yang digantikan. “Setiap akta memiliki akibat hukum yang nyata. Karena itu, kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap hukum harus benar-benar dijaga,” ujarnya dalam sambutan.

Ia meminta Notaris Pengganti untuk memahami seluruh ketentuan jabatan notaris, menjaga protokol notaris sebagai dokumen negara, menjaga komunikasi yang baik dengan notaris yang sedang berhalangan, serta tetap memberikan layanan yang independen dan tidak mempersulit masyarakat.

Di akhir sambutannya, Kakanwil menyampaikan harapan agar seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan integritas dan profesionalitas, sehingga dapat memperkuat pelaksanaan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Kutai Kartanegara – Pemerintah Desa Tanah Datar bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Selasa (25/11/2025), bertempat di Balai Desa Tanah Datar. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas pemahaman hukum masyarakat serta memperkuat kesadaran hukum di tingkat desa.

Sosialisasi dihadiri oleh anggota PKK, perangkat desa, tokoh masyarakat, anggota Kadarkum, serta warga dari berbagai dusun. Antusiasme peserta mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan pendampingan hukum yang mudah dijangkau.

Kepala Desa Tanah Datar, Anwar, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini.
“Kami ingin masyarakat tidak lagi ragu untuk mencari informasi dan bantuan terkait permasalahan hukum. Dengan hadirnya Posbankum dan penguatan Kadarkum, warga dapat memperoleh pendampingan yang tepat serta akses keadilan yang lebih mudah,” ujarnya.

Materi pertama disampaikan oleh Penyuluh Hukum Astari Intan Pramaesti, yang menjelaskan peran Posbankum sebagai layanan bantuan hukum bagi seluruh masyarakat, mulai dari konsultasi, advokasi, mediasi sengketa, hingga rujukan kepada advokat. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai fungsi strategis Kadarkum sebagai motor edukasi hukum di lingkungan desa—mendorong budaya taat hukum, menyebarkan informasi regulasi, serta membantu mencegah potensi pelanggaran melalui pendekatan persuasif.

Sesi berikutnya diisi oleh Penyuluh Hukum Malik Ibrahim yang memaparkan mengenai KUHP Baru, yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa hadirnya KUHP baru bukan sekadar pergantian dari produk kolonial, tetapi merupakan transformasi besar dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang perlu dipahami oleh masyarakat sejak dini.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Desa Tanah Datar bersama Kanwil Kemenkum Kaltim berharap meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, sekaligus mendorong warga untuk memanfaatkan Posbankum dan Kadarkum sebagai sarana utama memperoleh informasi dan pendampingan hukum yang kredibel, cepat, dan mudah dijangkau.

Samarinda - 24 November 2025. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kemenkum Kaltim) melaksanakan rapat internal guna membahas persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta rencana pelatihan paralegal di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara). Kegiatan berlangsung di ruang rapat dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan, Dr. Ferry Gunawan C., S.H., M.H., serta dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Pembinaan Hukum, Agus Sartono, S.H., M.H., beserta seluruh staf tim kerja pembinaan hukum.

Dalam rapat tersebut, Ferry G.C menyampaikan bahwa persiapan teknis maupun konsep peresmian Posbankum harus dikoordinasikan secara intensif dengan Unit Pusat untuk memastikan keselarasan program dan standar pelayanan yang akan diterapkan. Ia menegaskan bahwa koordinasi ini penting agar pelaksanaan peresmian dapat berjalan optimal, terstruktur, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Setelah agenda peresmian dilaksanakan, Kemenkum Kaltim juga akan menyelenggarakan pelatihan paralegal yang ditujukan bagi anggota Posbankum. Para peserta pelatihan nantinya merupakan individu yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa, sehingga keberadaan mereka diharapkan mampu memperkuat pelayanan bantuan hukum di tingkat desa dan mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat hingga wilayah paling terpencil. Melalui pelatihan ini, peserta akan dibekali pemahaman dasar-dasar hukum, keterampilan advokasi sederhana, serta kemampuan memberikan layanan informasi hukum yang tepat dan bertanggung jawab.

Sebagai penutup, Agus Sartono memberikan motivasi dan penguatan kepada seluruh tim kerja pembinaan hukum. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen dalam menyukseskan agenda peresmian Posbankum, mengingat program ini merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan akses keadilan yang merata di seluruh wilayah Kaltimtara.