SAMARINDA, 11 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus memperkuat perannya dalam memastikan kualitas regulasi daerah melalui penyelenggaraan rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Samarinda yang digelar secara daring pada Rabu (11/12). Upaya ini menjadi langkah strategis dalam mengawal pembentukan regulasi yang selaras, terukur, dan berdampak langsung pada pembangunan kota.

Rapat dipandu oleh Wakil Ketua Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Edy Suyitno, dan dilanjutkan dengan pembahasan substansi melalui pemaparan analisis konsepsi oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Samarinda. Adapun tiga raperda yang menjadi fokus pembahasan meliputi:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

2. Raperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Usaha Mikro

3. Raperda tentang Akselerasi Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis

Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Badan Pembentukan Peraturan DPRD, Lembaga Pendamping Proses Halal Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Kehadiran lintas-perangkat daerah ini memperkaya diskusi dan memastikan setiap aspek teknis dan konseptual dari raperda dibahas secara menyeluruh. Dengan demikian, setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar harmonisasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat Samarinda.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang kuat, konsisten, dan mampu mendukung arah pembangunan daerah secara lebih efektif—mulai dari penguatan ketahanan keluarga, peningkatan daya saing usaha mikro, hingga percepatan layanan produk halal dan higienis bagi masyarakat.

SAMARINDA, 11 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur kembali mengoptimalkan layanan Harmonisasi One Day Service (HARMONIS) dengan membahas tiga rancangan regulasi Kabupaten Kutai Barat melalui rapat harmonisasi yang digelar secara daring pada Rabu (11/12). Layanan cepat 24 jam ini menjadi wujud komitmen Kanwil dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui produk hukum yang tepat, selaras, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C, yang menegaskan bahwa regulasi yang baik adalah fondasi bagi pemerintahan yang akuntabel. “Harmonisasi bukan sekadar formalitas, tetapi kunci agar kebijakan daerah berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Proses harmonisasi dipandu oleh Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum, Edy Suyitno, dan dilanjutkan dengan pemaparan analisis konsepsi oleh Tim Perancang PP Zonasi Kutai Barat. Tiga rancangan yang dibahas meliputi:

1. Raperda tentang APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2026

2. Raperbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2026

3. Raperbup tentang Perubahan atas Perbup Nomor 31 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat serta Bagian Hukum Setda Kutai Barat sebagai pemrakarsa, yang aktif memberikan masukan dan klarifikasi terhadap substansi masing-masing rancangan.

Melalui layanan HARMONIS, Kanwil Kemenkum Kaltim berharap proses finalisasi regulasi dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengorbankan ketelitian penyusunan. Sinkronisasi yang baik diharapkan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan APBD Tahun 2026 di Kabupaten Kutai Barat, sekaligus memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai prinsip efektivitas dan akuntabilitas.

Samarinda, 11 Desember 2025 – Upaya peningkatan kualitas layanan informasi hukum terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Paser melalui konsultasi langsung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Bertempat di ruang layanan Kemenkum Kaltim, kunjungan konsultasi ini menjadi langkah strategis untuk menyempurnakan pengelolaan dan pengembangan E-Report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Pembinaan Hukum, Agus Sartono, serta didampingi Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Astari Intan Pramaesti. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi sebelumnya pada November 2025, dimana Kemenkum Kaltim memberikan sejumlah rekomendasi menyangkut kelengkapan data produk hukum, peningkatan kapasitas SDM pengelola JDIH, penyediaan monografi hukum, publikasi artikel dan putusan pengadilan, hingga perbaikan sarana prasarana agar layanan dapat diakses masyarakat secara optimal.

Dalam sesi konsultasi, Biro Hukum Kabupaten Paser menyampaikan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa proses perbaikan terus berjalan, termasuk upaya memperluas integrasi data dengan Sistem JDIHN untuk memastikan informasi hukum daerah terhubung secara nasional dan mudah dijangkau publik.

Agus Sartono menyambut baik komitmen Pemkab Paser. Menurutnya, pengelolaan JDIH yang profesional dan terstandar merupakan kunci keterbukaan informasi hukum sekaligus sarana meningkatkan literasi hukum masyarakat. “Kemenkum Kaltim akan terus memberikan pendampingan, termasuk supervisi berkala, untuk memastikan JDIH Kabupaten Paser berkembang sesuai pedoman dan standar BPHN,” ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan layanan JDIH Kabupaten Paser semakin modern, akurat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, serta mampu menjadi rujukan informasi hukum yang terpercaya di wilayah Kalimantan Timur. 

Samarinda, 11 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kemenkum Kaltim) kembali melaksanakan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat sebagai bentuk komitmen dalam memberikan edukasi serta pendampingan hukum yang mudah diakses. Kegiatan konsultasi berlangsung di ruang layanan Kanwil Kemenkum Kaltim dan dihadiri oleh masyarakat yang tengah menghadapi permasalahan terkait sengketa tanah.

Kegiatan ini dipimpin oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Malik Ibrahim, mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum yang turut didampingi oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Soraedha Liestia. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan penyuluhan hukum, keduanya memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sesi konsultasi tersebut, Malik Ibrahim menekankan pentingnya penyelesaian non-litigasi, khususnya melalui mekanisme mediasi sebagai upaya awal untuk meredakan konflik. Menurutnya, mediasi menjadi salah satu cara efektif yang dapat ditempuh para pihak sebelum membawa persoalan ke ranah pengadilan, sehingga proses penyelesaian dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan tetap mengedepankan asas kekeluargaan.

Sementara itu, Soraedha Liestia menambahkan bahwa apabila proses mediasi tidak membuahkan hasil atau para pihak tetap tidak menemukan titik temu, Kanwil Kemenkum Kaltim melalui Tim Pembinaan Hukum akan memberikan rujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi dan bekerja sama dengan Kemenkum. LBH tersebut nantinya dapat memberikan pendampingan lebih lanjut, termasuk bantuan hukum seperti penyusunan dokumen hingga representasi dalam proses penyelesaian sengketa.

Melalui kegiatan konsultasi ini, Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan kembali komitmennya untuk menghadirkan layanan hukum yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan