Samarinda, 30 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur turut menghadiri prosesi pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada No. 1, Kota Samarinda, Senin (30/6).
Hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus, adalah Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mia Kusuma Fitriana. Kehadiran ini menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Kaltim dalam memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Acara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang mengukuhkan Edy Suharto, sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kaltim menggantikan Felix Joni Darjoko. Serah terima jabatan disaksikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Aryanto Wibowo.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas'ud menyampaikan bahwa BPKP merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“BPKP tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra yang memberikan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain melakukan pengawasan, BPKP juga berperan dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan melalui peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), serta penerapan sistem digital Financial Management Information System (FMIS).
Tak kalah penting, BPKP juga mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui sistem pengawasan bersama, serta melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) secara objektif dan berkala.
Gubernur Rudy Mas'ud menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memastikan anggaran pembangunan dapat tepat sasaran dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Dengan menghadiri kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kaltim kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan kolaboratif, sejalan dengan upaya mendorong akselerasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis integritas di Provinsi Kalimantan Timur.
