Balikpapan, 25 Juli 2025 -- Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka kunjungan kerja reses yang digelar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bertempat di Borneo Ballroom Novotel, pada Jumat (25/7). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan jajaran Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Acara RDP dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dari Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta para Pimpinan Tinggi (Pimti), Kepala Bagian (Kabag), Kepala Bidang (Kabid), hingga Kepala Unit Pelaksana Teknis (KAUPT) dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
RDP dibuka secara resmi oleh Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. dari Fraksi PAN selaku perwakilan Tim Komisi XIII DPR RI. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi kesiapan seluruh jajaran daerah serta menekankan pentingnya penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan hukum dan HAM di wilayah.
Salah satu paparan penting disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus. Dalam penyampaiannya, ia memaparkan capaian kinerja semester I tahun 2025, termasuk realisasi anggaran yang telah tercapai secara optimal, meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi jajarannya dalam mengelola anggaran secara efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Ikmal juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan hukum dan bantuan hukum di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ia mengharapkan dukungan dari Komisi XIII DPR RI, khususnya terkait persetujuan anggaran dan penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan program prioritas. Selain itu, ia secara khusus mendorong percepatan pembangunan Kantor Wilayah Kemenkum di Kalimantan Utara, sebagai bentuk pemerataan pelayanan dan kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Agenda RDP dilanjutkan dengan paparan dari para Kakanwil lain terkait program, capaian, serta tantangan di masing-masing bidang. Sesi ini menjadi ruang dialog terbuka antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan berbasis kondisi lapangan.
Komisi XIII DPR RI menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja seluruh jajaran Kemenkum wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Mereka juga menegaskan komitmen untuk mendorong penguatan dukungan anggaran, kebijakan, dan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum yang lebih merata.
Adapun Anggota Komisi XIII DPR RI yang hadir dalam kegiatan ini antara lain:
- Jamaludin Malik, S.H., M.H. (Fraksi Partai Golkar)
- Franciscus Maria Agustinus Sibarani (Fraksi Partai Golkar)
- Melati, S.H. (Fraksi Partai Gerindra)
- Muhammad Rofiqi, S.H. (Fraksi Partai Gerindra)
- Hj. Anisah Syakur, M.Ag. (Fraksi PKB)
- Mafirion (Fraksi PKB)
- H. Almuzzammil Yusuf, M.Si. (Fraksi PKS)
- Hamid Noor Yasin, M.M. (Fraksi PKS)
- Pangeran Khairul Saleh, M.M. (Fraksi PAN)
Melalui kegiatan ini, Komisi XIII DPR RI berharap hasil kunjungan kerja reses dapat ditindaklanjuti dalam bentuk dukungan kebijakan, penguatan regulasi, serta peningkatan kinerja kelembagaan di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. (red. Humas Kemenkum Kaltim)
