Jakarta – Kementerian Hukum resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan mulai 15 Desember hingga 18 Desember 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan langkah percepatan peningkatan kualitas layanan hukum ke depan.
Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, diantaranya Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budiyanto.
Pembukaan kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Selanjutnya, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Nasional, sebagai bagian dari penguatan sinergi dan peningkatan kualitas layanan administrasi hukum.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah tekad bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk menghadirkan layanan hukum berkelas dunia. Oleh karena itu, standar pelayanan harus terus ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Hari ini kita menjalani sebuah program kementerian yang merupakan tekad bersama untuk mencapai layanan berkelas dunia. Transformasi digital menjadi kunci utama, karena tidak hanya mengubah sistem, tetapi juga kultur dan mindset kita sebagai penyelenggara layanan publik,” tegas Menteri Hukum.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Supratman juga menyampaikan rencana soft launching Super Apps Kementerian Hukum, sebuah platform digital terintegrasi yang mencakup seluruh layanan di lingkungan Kementerian Hukum. Super Apps ini diharapkan mampu menjamin transparansi, meningkatkan efisiensi, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum secara terpadu. Selain itu, Menteri Hukum menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian seluruh direktorat dan unit kerja, baik di pusat maupun di wilayah, dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi komitmen seluruh jajaran dalam membangun birokrasi Kementerian Hukum yang semakin modern, adaptif, dan berintegritas.
Secara khusus, Menteri Hukum memberikan apresiasi terhadap inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dalam menghadirkan Layanan Harmonisasi One Day Service. “Pada arahan Menteri dalam Rakor Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 ini, Menteri mengapresiasi Layanan Harmonisasi One Day Service Kanwil Kemenkum Kaltim sebagai inovasi yang mempercepat dan mempermudah pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui pelaksanaan Rakor ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum semakin solid dalam memperkuat pengendalian kinerja, mempercepat transformasi digital, serta mewujudkan pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
