Sangatta, Kutai Timur, 21–23 April 2026 — Akses pembiayaan dan kepercayaan mitra usaha kini semakin terbuka bagi pelaku UMKM di Kutai Timur setelah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menggencarkan sosialisasi Perseroan Perorangan sebagai solusi legalitas usaha yang mudah dan terjangkau.
Kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, perdagangan hingga jasa. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas kemudahan berusaha melalui skema Perseroan Perorangan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutai Timur, Arbiyah Rustam, saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya legalitas usaha di daerahnya. Ia menyebut jumlah pelaku UMKM di Kutai Timur cukup besar, namun masih banyak yang belum memiliki badan hukum.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan kesempatan untuk segera memiliki Perseroan Perorangan,” ujarnya.
Perwakilan Kanwil Kemenkum Kaltim, Sumarno, menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan hukum yang dirancang khusus untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil. Skema ini memungkinkan pendirian usaha berbadan hukum tanpa harus memiliki lebih dari satu pendiri seperti pada perseroan terbatas konvensional.
“Proses pendaftarannya mudah, cepat, dan biayanya relatif terjangkau. Ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas,” jelasnya.
Dalam sesi pemaparan, narasumber Astari Intan Pramaesti menekankan manfaat konkret dari legalitas usaha. Menurutnya, Perseroan Perorangan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas usaha di mata mitra dan lembaga keuangan.
“Dengan status badan hukum, pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan akses pembiayaan,” ungkapnya.
Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga diisi dengan pendampingan teknis oleh tim Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU). Peserta dibimbing langsung mengenai tata cara pendaftaran melalui sistem online, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga kewajiban pelaporan tahunan.
Sesi tanya jawab turut dimanfaatkan peserta untuk mengonsultasikan berbagai kendala dalam proses legalisasi usaha, sehingga diharapkan mereka dapat segera mengimplementasikan hasil sosialisasi tersebut.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi antara Kanwil Kemenkum Kaltim dan pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak pelaku usaha di Kutai Timur untuk bertransformasi menjadi usaha berbadan hukum.
Kanwil Kemenkum Kaltim optimistis kesadaran hukum pelaku UMKM akan meningkat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat, legal, dan berdaya saing.
