Sendawar, 30 Juni 2025 – Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional secara daring yang diselenggarakan pada Sabtu (28/06/2025) terkait percepatan pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KLMP), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur melalui Tim Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat, Senin (30/6/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, dan dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hanton Hazali, didampingi oleh jajaran Tim AHU. Fokus kunjungan ini adalah melakukan koordinasi teknis guna mengidentifikasi serta mencari solusi terhadap berbagai hambatan dalam proses percepatan pembentukan badan hukum koperasi Merah Putih di wilayah Kutai Barat.
Pertemuan disambut oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Abed Hadrianus, mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat. Dalam diskusi, kedua pihak membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, belum lengkapnya dokumen persyaratan pengesahan koperasi dari sejumlah desa/kampung, serta kondisi geografis Kutai Barat yang sulit dijangkau di wilayah pedalaman.
Dalam kesempatan tersebut, Hanton Hazali menyampaikan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi untuk membentuk badan hukum KDMP/KLMP sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga memaparkan hasil monitoring dan evaluasi nasional, yang mencatat bahwa dari enam kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang menjadi fokus program KDMP/KLMP, lima di antaranya telah mencapai 100% pembentukan koperasi. Namun demikian, Kutai Barat masih berada di bawah angka 80%, sehingga memerlukan perhatian dan percepatan bersama.
“Kami berharap, melalui koordinasi teknis dan sinergi lintas sektor ini, target pembentukan badan hukum koperasi Merah Putih di Kutai Barat dapat segera tercapai, sebelum pengumuman nasional pada 12 Juli 2025 mendatang,” ujar Hanton.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkum Kaltim dalam mendukung program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui koperasi yang berbadan hukum.
