Samarinda, 28 Januari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka optimalisasi pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan. Hal tersebut diwujudkan melalui kunjungan koordinasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurpian, didampingi Ketua Tim Kerja Pembinaan Hukum Agus Sartono beserta tim, dan disambut langsung oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur, Suparmi, bersama jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Masan Nurpian menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah dan pelaksanaan pembinaan hukum. Ia berharap kolaborasi yang sudah terbangun dapat semakin dioptimalkan, terutama dalam penguatan pembinaan dan keberlanjutan Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Disampaikan bahwa Posbankum Desa/Kelurahan merupakan program strategis Kementerian Hukum RI yang menyasar langsung masyarakat akar rumput sebagai garda terdepan akses layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau. Oleh karena itu, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan lintas sektor, baik dalam aspek pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, maupun dukungan kebijakan dan anggaran daerah.
Masan Nurpian juga menjelaskan rencana pelaksanaan pelatihan paralegal dalam waktu dekat. Pelatihan ini akan menggunakan kurikulum standar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan skema pembelajaran komprehensif melalui kelas (on class) dengan sembilan mata pelajaran, serta aktualisasi lapangan (off class) hingga tiga bulan. Materi akan disampaikan oleh praktisi dan ahli hukum dari Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi, sehingga peserta diharapkan memiliki kompetensi yang aplikatif dan kontekstual.
Selain pembinaan SDM, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendorong keaktifan pelaporan Posbankum terhadap layanan yang telah diberikan, sebagai bagian dari akuntabilitas program. Dukungan regulasi daerah juga menjadi perhatian, agar kabupaten/kota dapat memiliki payung hukum yang mendorong pengalokasian anggaran desa bagi operasional Posbankum, sehingga para kepala desa tidak ragu dalam mendukung keberlanjutan layanan bantuan hukum.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur, Suparmi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus berkolaborasi dan menjadi penghubung antara Kanwil Kemenkum Kaltim dengan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi, khususnya Biro Hukum, berkomitmen mendukung pelaksanaan program-program strategis, termasuk pembinaan Posbankum, pembentukan produk hukum daerah, serta pendampingan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH).
Koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekosistem layanan bantuan hukum di Kalimantan Timur, sehingga Posbankum Desa/Kelurahan dapat berfungsi optimal sebagai garda terdepan pelayanan hukum bagi masyarakat.
