Depok (31/07/2025). Memasuki hari terakhir Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Tahun 2025, para peserta memasuki tahap kegiatan penyampaian hasil pembahasan rapat komisi yang disampaikan melalui rapat panel yang diikuti oleh 318 peserta Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Tahun 2025 ini. Dalam rapat panel ini, terdapat total 77 isu permasalahan yang telah dirumuskan oleh tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan menghasilkan 40 target capaian, dimana setelah melalui rapat dari seluruh komisi menghasilkan 110 rekomendasi untuk di tindaklanjuti.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus tergabung di dalam komisi IB yang membahas mengenai dukungan manajemen di bidang hubungan Kerjasama, umum, dan pusat data dan informasi. Kakanwil Ikmal menyampaikan rekomendasi dalam bidang TI khususnya efektifitas dalam pemanfaatan fasilitas TI dalam pekerjaan sehari-hari, serta pembentukan tim siber di unit wilayah guna menjaga keamanan teknologi informasi dari ancaman serangan peretas.
Pada kesempatan tersebut hadir pula pada rapat panel ini Kadiv Pelayanan Hukum Hanton Hazali yang tergabung didalam komisi 3A, Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum Ferry Gunawan C. yang tergabung di dalam komisi 2A, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budiyanto yang Tergabung didalam Komisi IA. Kanwil Kemenkum Kaltim melalui Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C mendapat kehormatan dengan menjadi penyaji hasil rapat komisi IIA pada rapat panel ini, dimana komisi A membahas mengenai peraturan perundang-undangan.
Setelah seluruh komisi menyampaikan hasil rekomendasi, rapat panel dilanjutkan dengan penyampaian laporan akhir oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady selaku ketua steering committee pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Tahun 2025.
Kepala BSK, Andry Indrady mengapresiasi hasil rekomendasi tindak lanjut dari isu permasalahan yang telah disampaikan seluruh komisi pada rapat panel ini. “Hasil rapat panel ini akan kami sampaikan kepada Bapak Menteri melalui Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal agar dapat segera disusun menjadi Rencana Aksi Percepatan Kinerja Semester II Tahun 2025.” ucap Kepala BSK Hukum Andry Indrady.
Melanjutkan hasil dari rapat panel ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta juga menyampaikan bahwa ide-ide seluruh peserta didalam rekomendasi tindak lanjut ini dapat segera dilaksanakan di unit pusat dan di daerah. “Saya beraharap rekomendasi-rekomendasi yang telah dihasilkan dalam rapat panel ini dapat mengoptimalisasi kinerja Kementerian Hukum pada semester II tahun 2025”. tutup Sekjen Nico.
Pada akhir kegiatan rapat panel tersebut, hasil rekomendasi tindak lanjut isu-isu permasalahan diserahkan pula secara langsung oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady kepada Sekjen Nico Afinta.
