Samarinda (16/12/2025)– Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur terus menunjukkan kontribusi nyata melalui perlindungan kekayaan intelektual, pendampingan hukum, serta sinergi lintas sektor yang memperkuat daya saing produk perkebunan daerah. Atas peran tersebut, Kanwil Kemenkum Kaltim menerima penghargaan sebagai mitra strategis yang berperan aktif dalam mendukung peningkatan mutu produk perkebunan di daerah oleh Gubernur Kalimantan Timur.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus yang diwakili oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, Rima Kumari, atas arahan Kepala Bidang Pelayanan KI, Mia Kusuma Fitriana, menerima anugerah penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur yang dalam hal ini oleh Asisten II Setda Kaltim Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ujang Rachmad dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perkebunan (RAKORBUN) Kalimantan Timur Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Ujang Rachmad menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat kualitas dan nilai tambah produk perkebunan. “Diharapkan bagi para pemangku kepentingan untuk tetap kompak dan bersinergi dalam memajukan perkebunan Kalimantan Timur sehingga mampu bersaing dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Kanwil Kemenkum Kaltim dalam memberikan dukungan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual bagi produk-produk perkebunan unggulan daerah. Kegiatan RAKORBUN 2025 sendiri dihadiri oleh 200 orang yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat perkebunan dan pelaku usaha. Forum ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan kebijakan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kualitas produk perkebunan Kalimantan Timur.
Dengan penghargaan ini, Kanwil Kemenkum Kaltim berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor perkebunan melalui layanan hukum, perlindungan kekayaan intelektual, serta pendampingan regulasi yang berpihak pada peningkatan mutu dan keberlanjutan produk perkebunan daerah.
