Samarinda, 15 April 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur mengikuti Konferensi Pers “Capaian Kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual” yang disampaikan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas. Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Hukum RI pada Selasa (15/04), dan diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Kaltim dari Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., bersama sejumlah pegawai Kanwil sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas kinerja yang terus digencarkan oleh Kementerian Hukum.
Dalam konferensi tersebut, Menteri Supratman memaparkan berbagai capaian strategis kementerian selama periode Januari hingga Maret 2025. Adapun capaian tersebut meliputi:
1. Transformasi Digital Pelayanan Publik
Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk menjadi lembaga yang transparan dan modern dengan memperkuat digitalisasi layanan publik di seluruh unit kerja, termasuk target digitalisasi penuh pada seluruh layanan Direktorat Jenderal AHU dan Kekayaan Intelektual.
2. Peraturan Perundang-undangan
- 8 RUU dan 3 RPP terkait pelaksanaan KUHP sedang dalam proses penyelesaian
- 71 dari 96 RPP di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) telah rampung
- Peluncuran aplikasi e-Harmonisasi guna mempercepat dan menyederhanakan proses harmonisasi regulasi
3. Administrasi Hukum Umum (AHU)
- 1.913.595 permohonan layanan telah diterima
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp311 miliar (naik 5,3%)
- 95 dari 147 layanan AHU telah terdigitalisasi, dan ditargetkan 100% pada Juni 2024
4. Kekayaan Intelektual (KI)
- Seluruh layanan telah 100% digital
- PNBP mencapai Rp220,90 miliar
- Indonesia menjadi negara dengan permintaan pendaftaran merek dan paten tertinggi
- Peluncuran layanan POHC, memungkinkan pencatatan hak cipta hanya dalam 5 menit
5. Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
- 777 lembaga bantuan hukum aktif
- 1.764 dari target 7.000 Pos Bantuan Hukum (Poskum) telah terbentuk
- 65.361 dokumen hukum terintegrasi dalam portal nasional JDIHN
6. Strategi Kebijakan Hukum (BSK)
- 34 judul kajian kebijakan hukum telah dilakukan
- Kementerian memperoleh predikat “Sangat Baik” dalam survei persepsi antikorupsi dan kepuasan layanan publik
7. Pengembangan SDM dan Manajemen Talenta
- 17.212 peserta mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
- Empat program studi baru dibuka di Politeknik Pengayoman Indonesia
- 8.951 orang lulus seleksi CPNS Kemenkumham 2024
- Sistem manajemen talenta diterapkan untuk mendukung pengembangan karier ASN
8. Isu Aktual
- RUU Perampasan Aset menjadi fokus utama dan tengah dibahas lintas kementerian/lembaga
- Kerja sama dengan KPK dalam hal ekstradisi buronan termasuk kasus Paulus Thanos
- Inventarisasi dan penyelarasan regulasi yang tumpang tindih untuk mempercepat iklim investasi
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., menyampaikan bahwa informasi dari konferensi pers ini akan menjadi dasar strategis bagi pelaksanaan program kerja di daerah, sekaligus memperkuat koordinasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Kaltim. Dengan partisipasi aktif dalam konferensi pers nasional ini, Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan nasional serta memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat. (red. Humas Kemenkum Kaltim)
