Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budiyanto mengikuti arahan Ketua Steering Committee yang disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum RI Andry Indrady dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester II Tahun 2025, yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel Mercure Kemayoran, Senin (15/12/2025).
Arahan Ketua Steering Committee menekankan pentingnya keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja dengan visi dan misi Kementerian Hukum Tahun 2025–2029, yakni terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam arahannya, Kepala BSK Hukum juga memaparkan target kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026 yang berfokus pada penguatan kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI serta percepatan reformasi birokrasi.
Lebih lanjut, disampaikan pula berbagai kegiatan prioritas Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026, antara lain peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, penghitungan indeks pembangunan dan reformasi hukum, penguatan layanan bantuan hukum dan literasi hukum, hingga akselerasi transformasi digital layanan hukum kepada masyarakat.
Keikutsertaan Kakanwil beserta jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan arah kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara optimal di daerah. Arahan tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi dan perjanjian kinerja Tahun 2026, sekaligus mendorong peningkatan capaian kinerja, nilai SAKIP, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Melalui Rapat Koordinasi yang akan berlangsung selama 4 (empat) hari sejak 15 Desember hingga 18 Desember 2025 ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur siap mendukung terwujudnya hukum yang berkeadilan melalui layanan hukum yang adaptif dan berbasis transformasi digital.
