BANDUNG – Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kaltim Dr. Ferry Gunawan C, yang dalam hal ini mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim M. Ikmal Idrus menghadiri kegiatan Sidang Promosi Doktor (SPD) Ilmu Komunikasi a.n. Yadi Heriyadi Hendriana yang merupakan Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Hubungan Luar Negeri Kementerian Hukum (Kemenkum), Kamis, (30/01/2025).
Gedung Pascasarjana Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKom) Universitas Padjadjaran (Unpad) menjadi saksi bersejarah bagi Yadi Heriadi Hendriana, yang resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi setelah melalui sidang promosi doktor. Sidang ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas sebagai bentuk dukungan terhadap insan Kemenkum yang berkontribusi di ranah akademik. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Jawa Barat Asep Sutandar bersama sejumlah pejabat eselon I Kemenkum, akademisi, dan undangan terbatas.
Sidang promosi doktor yang berfokus pada uji publik disertasi Yadi Hendriana berjudul “Ekonomi Politik Media dan Pemerintahan pada Pandemi Covid-19”. Sidang berlangsung sesuai protokol akademik, di mana tim penguji memaparkan pertanyaan kritis terkait metodologi, analisis, dan implikasi kebijakan dari penelitian tersebut.
Usai pengumuman kelulusan, Yadi Hendriana menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung proses penyelesaian disertasinya. “Saya berterima kasih kepada tim promotor, penguji, rekan sejawat di Kemenkum, serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan intelektual selama ini. Penelitian ini adalah bentuk dedikasi saya untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan kebijakan publik,” ujarnya dengan penuh haru
Dengan disahkannya gelar Doktor Ilmu Komunikasi kepada Yadi Hendriana, hasil penelitiannya diharapkan menjadi referensi dalam merumuskan strategi komunikasi pemerintah, khususnya dalam menghadapi krisis multidimensi di masa depan dan sebagai tonggak penting bagi sinergi antara Kementerian Hukum dan dunia akademik dalam menjawab persoalan kebijakan publik. (Red.Humas Kemenkum Kaltim)
