Samarinda, 27 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmennya untuk mendukung kemajuan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Samarinda melalui program SAPA KAMI (Kamis Ada Pelayanan Kanwil Kemenkum Kaltim). Kegiatan yang digelar di Mall Samarinda Central Plaza (SCP) ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam pendirian Perseroan Perorangan, sebuah langkah strategis untuk memperkuat legalitas usaha bagi pelaku UMK.

Dalam kegiatan ini, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Kaltim memberikan informasi dan panduan tentang pendirian Perseroan Perorangan yang dapat dilakukan tanpa perlu akta notaris. Dengan cukup mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik, pelaku usaha dapat memperoleh legalitas usaha yang sah dengan biaya terjangkau hanya sebesar Rp50.000,-.

Pendirian Perseroan Perorangan tidak hanya memberikan perlindungan hukum dengan memisahkan kekayaan pribadi dan perusahaan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMK untuk mendapatkan akses lebih mudah terhadap permodalan dan pasar. Dengan status legalitas yang jelas, pelaku usaha juga dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan serta menjalin kerja sama dengan perusahaan lain.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku UMK di Samarinda untuk meningkatkan usahanya dengan memiliki identitas hukum yang jelas, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal.

Samarinda – Sebagai bentuk kesiapsiagaan menjelang cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budiyanto didamping Arsiparis Ahli Muda Sumarno melaksanakan mengecekkan keamanan sarana dan prasarana lingkungan Kanwil Kemenkum Kaltim, Kamis, (27/03/2025).

Dalam pengecekkan tersebut, Erwin Budiyanto juga mengajak Satpam selaku petugas pengamanan untuk melakukan pemeriksaan dan sterilisasi disetiap ruangan, seperti aliran listrik, Air, Komputer, Lampu , AC dan Alat Elektronik lainnya, sehingga mengantisipasi segala jenis kejadian yang tidak diinginkan.,

“Pengecekkan ini tentunya untuk memitigasi hal-hal yang dapat membahayakan kantor pada saat cuti bersama dan libur Idul Fitri nantinya,” Ucap Erwin.

Usai melakukan pengecekkan terhadap seluruh ruangan, Erwin Budiyanto langsung melakukan penyegelan ruangan, sebagai tanda bahwasanya ruangan tersebut telah steril sehingga aman pada saat cuti bersama berlangsung.

Kakanwil Kemenkum Kaltim M. Ikmal Idrus berharap kepada seluruh pegawai dan PPNPN dilingkungan Kanwil Kemenkum Kaltim agar bersama sama saling menjaga dengan tertib adminisrasi kantor, pengamanan kantor, sterilisasi ruangan sebelum meninggalkan kantor/ruang kerja, sehingga Kantor dapat aman dari hal yang tidak diinginkan. (Red.Humas Kemenkum Kaltim)

Samarinda – Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara digelar oleh Kanwil Kemenkum Kaltim pada Kamis (27/03/2025).

Bertindak sebagai pemimpin rapat, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., didampingi oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia beserta Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Rapat Harmonisasi yang berlangsung secara virtual tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara, Pitono dan Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Umar Said beserta jajaran.

Rancangan yang dibahas pada hari ini adalah Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kegiatan diawali dengan arahan dan sambutan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dilanjutkan dengan pembahasan rancangan secara mendalam yang dimoderatori Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah. Rapat diakhiri dengan sesi diskusi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan demi kesempurnaan rancangan yang dibahas hari ini.

Samarinda – Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang digelar oleh Kanwil Kemenkum Kaltim pada Kamis (27/03/2025).

Rapat harmonisasi digelar secara virtual dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C. didampingi Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siska dan Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kota Bontang.

Turut hadir pada rapat tersebut, yaitu Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bontang, Akhmad Suharto; Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bontang, Natalia Trisnawati; Perwakilan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Yasur serta Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Bontang, Subur Pangestuningsih dan Muldiana.

Mengawali kegiatan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan arahan dan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Bontang atas kerjasama yang telah terjalin baik selama ini. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rancangan secara mendalam yang dimoderatori oleh Ketua Tim Kerja.

Agenda rapat hari ini membahas 2 (Dua) Rancangan yang terdiri dari:
1. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah; dan
2. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Setelah pembahasan rancangan, Rapat kemudian diakhiri dengan sesi diskusi untuk memberi kesempatan bagi seluruh peserta rapat menyampaikan tanggapan terhadap rancangan peraturan yang dibahas hari ini.

Samarinda, Kamis (27/3/2025) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Apresiasi Aransemen Mars Kekayaan Intelektual (KI) dan Pencanangan Kawasan Berbasis KI tahun 2025. Rakor yang berlangsung secara virtual ini dipimpin langsung oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Darmasasongko.

Dalam kesempatan tersebut, Agung Darmasasongko menyampaikan bahwa karya aransemen Mars KI dari 33 Kanwil Kemenkum telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disesuaikan, terutama terkait konten video dan format cover dalam video dari beberapa Kanwil.

Untuk Kanwil Kemenkum Kaltim, koreksi yang diberikan bersifat minor pada aspek video, sementara aransemen yang dibuat mendapatkan apresiasi karena telah memasukkan alat musik tradisional Kaltim. "Aransemen yang kami buat mendapat apresiasi karena telah memuat unsur budaya lokal Kaltim," ujar Mia Kusuma Fitriana, Kabid Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Kaltim, yang turut hadir bersama JFT dan JFU dari bidang pelayanan KI.

Selain itu, Agung Darmasasongko menekankan bahwa pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual dapat dilakukan setiap triwulan, atau minimal satu kali dalam setahun. Mia menambahkan bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencanangkan lebih dari satu kawasan berbasis KI, tetapi hal ini tetap bergantung pada kesiapan pemerintah daerah serta dinas terkait dalam mengelola kawasan tersebut.

Mendukung hal ini, Kakanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan pencanangan Kawasan Berbasis KI di wilayah Kaltim maupun Kaltara. (red. Bid KI)

Samarinda – Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur Kaltara digelar oleh Kanwil Kemenkum Kaltim pada Rabu (26/03/2025).

Rapat harmonisasi digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., didampingi Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siska beserta Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Turut hadir pada rapat tersebut, yaitu Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara, Shanti Eka dan Saroinsong Richard; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Petrus; Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara, Heri Suhendro serta Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara, Mira Andani.

Agenda rapat hari ini membahas 3 (Tiga) Rancangan yang terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi;
2. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Program Penilaian Peringkat Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Biaya Operasiaonal Penunjang Tugas dan Fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Mengawali kegiatan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan arahan dan sambutan dilanjutkan dengan pembahasan rancangan yang dimoderatori oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah

Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi sekaligus pembahasan mendalam  guna memberi kesempatan bagi peserta rapat untuk menyampaikan tanggapan terhadap rancangan peraturan yang dibahas pada hari ini. (red. Div P3H)

Samarinda, 26 Maret 2025 – Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kemenkum Kaltim) turut berpartisipasi dalam rapat koordinasi terkait Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Tuah Himba Lantai VI Kantor Gubernur ini diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Kaltim, BKAD Provinsi Kalimantan Timur, BKAD Kabupaten Kutai Barat, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Rapat ini membahas sejumlah poin penting yang menjadi fokus perubahan, terutama berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Salah satu aspek utama yang dibahas adalah perhitungan penambahan gaji dan tunjangan untuk CPNS dan PPPK, serta perubahan terkait tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan Hari Raya.

Proses perumusan Raperbup ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan arahan pemerintah pusat dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan daerah pada tahun 2025.

Samarinda – Rapat Harmonisasi One Day Service Rancangan Peraturan Bupati kembali digelar oleh Kanwil Kemenkum Kaltim, kali ini giliran Kabupaten Tana Tidung yang menggunakan layanan tersebut pada Rabu (26/03/2025).

Bertindak sebagai pemimpin rapat, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., didampingi oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia beserta Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kabupaten Tana Tidung.

Rapat Harmonisasi yang berlangsung secara virtual tersebut dihadiri oleh Perwakilan dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Tidung dan BLUD RSUD Akhmad Berahim. Rancangan yang dibahas hari ini adalah Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.

Mengawali kegiatan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memberikan arahan dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang sangat antusias menggunakan layanan Harmonisasi One Day Service.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rancangan yang dimoderatori Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan diakhiri dengan kesimpulan rancangan peraturan yang dibahas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Samarinda, 25 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Timur bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Kalimantan menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk "Ultimate Service" untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima. Acara yang berlangsung secara hybrid, melalui platform Zoom dan tatap muka langsung ini menghadirkan Fitri Ferina selaku Regional Service Quality Officer BSI sebagai narasumber. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hanton Hazali, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., serta seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Kaltim.

Dengan mengusung tema "Ultimate Service," pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat budaya pelayanan yang tidak hanya memuaskan, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat. Dalam pemaparannya, Fitri Ferina menjelaskan bahwa Ultimate Service merupakan nilai dalam melayani yang mampu memberikan kepuasan maksimal kepada nasabah.

“Ultimate Service adalah tentang menciptakan pengalaman yang penuh kejutan, menyentuh hati, dan membangun ikatan emosional. Ketika pelayanan kita luar biasa, masyarakat akan dengan senang hati menceritakan kehebatan layanan yang mereka terima,” ujar Fitri.

Acara berlangsung secara interaktif, dengan sesi tanya jawab yang melibatkan peserta baik yang hadir secara langsung maupun melalui daring. Para pegawai Kanwil Kemenkum Kaltim tampak antusias mengikuti pelatihan ini, sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Kaltim.

Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, menyambut baik kerja sama dalam kegiatan ini dan berharap pelatihan tersebut dapat menjadi momentum awal untuk mewujudkan pelayanan yang lebih humanis dan profesional.

“Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, dan kegiatan ini menjadi bekal berharga bagi seluruh pegawai,” tuturnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Kanwil Kemenkum Kaltim dalam mengimplementasikan praktik layanan dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. (red. Humas Kemenkum Kaltim)

Samarinda, 26 Maret 2025 – Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur turut hadir dalam Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) yang membahas tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan. Rapat yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur, dihadiri oleh perwakilan Kanwil Kemenkum Kaltim, yaitu Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan berbagai stakeholder terkait.

Topik utama yang dibahas dalam rapat ini meliputi mekanisme penetapan harga patokan untuk mineral bukan logam dan batuan, kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Penjualan Barang (SIPB), serta IUP untuk Penjualan dan Izin Penambangan Rakyat (IPR), termasuk ketentuan terkait sanksi administratif yang berlaku.

Melalui rapat ini, diharapkan dapat terbentuk regulasi yang adil, memberikan kepastian hukum, dan mengoptimalkan implementasi yang mendukung pembangunan ekonomi serta sosial di Kalimantan Timur, khususnya dalam sektor energi dan sumber daya alam.