Samarinda - Upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memperkuat perlindungan terhadap masyarakat melalui instrumen hukum daerah kembali mendapat pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim).

Melalui rapat harmonisasi yang digelar bersama tim perancang peraturan perundang-undangan zonasi Kabupaten Malinau pada Rabu (29/10), 2 (dua) rancangan peraturan daerah dibahas, yakni Raperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Rapat harmonisasi yang dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Edang Siskalia bersama tim perancang zonasi Kabupaten Malinau dihadiri oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau sebagai pemrakarsa serta perwakilan perangkat daerah Kabupaten Malinau dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yang dilaksanakan secara virtual ini dilakukan untuk memastikan substansi kedua Raperda selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai kebutuhan daerah.

Melalui pembahasan yang konstruktif, tim perancang memberikan saran penyempurnaan redaksional, kesesuaian dasar hukum, serta penegasan norma pengaturan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kemenkum untuk menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, aplikatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Samarinda, 29 Oktober 2025 – Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan sidang pemeriksaan sebagai tindak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat terhadap salah satu Notaris di wilayah Kutai Kartanegara. Kegiatan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dengan menghadirkan Pelapor dan Terlapor.

Sidang dipimpin langsung oleh Sulung Nugroho selaku Ketua Majelis Pemeriksa, didampingi oleh Ardhika Yuma Inggrawan (unsur pemerintah) dan Yuniarti (unsur Notaris) sebagai anggota, serta Rudy Tandela sebagai sekretaris yang mendukung pelaksanaan administrasi sidang.

Agenda pemeriksaan diawali dengan pemanggilan Pelapor yang menyampaikan keterangan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Selama proses pemeriksaan, Pelapor turut didampingi oleh kuasa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020.

Usai pemeriksaan Pelapor, Majelis kemudian memanggil Notaris Terlapor untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan atas laporan yang ditujukan kepadanya. Seluruh pihak memberikan keterangan secara terbuka dan disertai bukti dokumen pendukung guna memperkuat proses pemeriksaan.

Sidang berlangsung lancar dan kondusif hingga menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani bersama oleh Majelis Pemeriksa, Pelapor, dan Terlapor. Selanjutnya, MPD Kutai Kartanegara melanjutkan dengan pembahasan internal untuk merumuskan rekomendasi hasil pemeriksaan yang akan disampaikan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan pertimbangan lanjutan.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen MPD Kutai Kartanegara dalam menjaga integritas, akuntabilitas, serta profesionalisme jabatan Notaris di wilayah Kalimantan Timur.

Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menerima kunjungan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam rangka kegiatan Monitoring Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Tahun 2025 yang diterima langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budiyanto, pada Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh para peserta Latsar di unit kerja masing-masing. Monitoring dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan dan evaluasi terhadap penerapan nilai-nilai dasar ASN, yakni BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabilitas, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta kedisiplinan dalam menjalankan tugas di lingkungan kerja.

Dipimpin oleh Widyaiswara Muda Muh. Khamdan selaku Ketua Tim, sebanyak 16 peserta Latsar CPNS dari berbagai jabatan fungsional, seperti Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Kebijakan, Analis KI, Analis SDM dan Pranata Komputer, mengikuti kegiatan ini bersama para mentor mereka. Para peserta berkesempatan memaparkan hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan di unit kerja, disertai inovasi dan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Kaltim.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu menunjukkan implementasi nilai dasar ASN dalam pekerjaan sehari-hari, serta menguatkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas.
Balai Diklat Hukum Jawa Tengah menegaskan bahwa kegiatan monitoring aktualisasi menjadi bagian penting dalam memastikan transformasi pengetahuan dan sikap ASN baru berjalan efektif, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Kementerian Hukum.

Samarinda, 28 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Ikmal Idrus, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry G.C., Ketua Tim Kerja Pembinaan Hukum, Agus Sartono, beserta staf, serta perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Rapat dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Ikmal Idrus, yang menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan langkah strategis dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Ia menekankan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan implementasi pembentukan Posbankum berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan di daerah.

Dalam rapat tersebut, dibahas perkembangan terkini pembentukan Posbankum di wilayah Kalimantan Timur. Hingga saat ini, telah terbentuk 890 Posbankum atau 85% dari total desa dan kelurahan di provinsi tersebut. Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong para camat dan lurah yang belum membentuk Posbankum agar segera melaksanakannya, guna mewujudkan pemerataan akses bantuan hukum di seluruh wilayah. Sementara itu, Ferry G.C. menambahkan bahwa setelah Posbankum terbentuk sepenuhnya, akan dilaksanakan pelatihan paralegal sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kapasitas hukum masyarakat, terutama dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum di tingkat akar rumput.

Sebagai penutup, kegiatan Monev ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Kemenkum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum. Dengan komitmen bersama, diharapkan seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Timur dapat segera memiliki Posbankum yang berfungsi aktif dan efektif dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.