Samarinda – Pada Kamis (10/10/2024), Kanwil Kemenkumham Kaltim menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali (Raperwali) Kota Bontang di Ruang Rapat Utama. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Basmal, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Gun Gun Gunawan dalam rangka harmonisasi beberapa raperda.

Dalam rapat ini, sejumlah pejabat dari berbagai instansi turut hadir, termasuk Kepala Badan Pendapatan Daerah, Syahruddin, dan perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Rapat bertujuan untuk membahas dua rancangan peraturan, yaitu tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Andi Basmal membuka rapat dengan sambutan yang menekankan pentingnya harmonisasi dalam penyusunan peraturan untuk menciptakan kebijakan yang berkualitas. Kasubbid FPPHD, Zainut Taqwim, bertindak sebagai moderator, memfasilitasi diskusi mengenai saran dan masukan dari tim perancang peraturan.

Setelah pembahasan rancangan, Tim Kanwil Kemenkumham Kaltim memaparkan hasil harmonisasi, disertai tanggapan dari perangkat daerah terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antarinstansi dalam mewujudkan peraturan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bontang. (red Bid Hukum)

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih penghargaan pada acara "Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024" yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Kamis (10/10/2024).

Kementerian yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas ini unggul dalam sejumlah kategori. Pertama, kategori Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Berprestasi. Kemudian, pada kategori UKPBJ Proaktif dengan Keterisian Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Tertinggi . Selanjutnya, pada kategori UKPBJ Proaktif dengan Capaian Usaha Mikro Kecil (UMK) Tertinggi.

Sekretaris Jenderal Kemenumham, Nico Afinta, mengatakan Kemenkumham terus melakukan peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa. Salah satunya, dengan menggunakan sistem pengadaan yang pro terhadap produk dalam negeri, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Indonesia.

"Kemenkumham meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan porsi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," ucap Nico usai acara pemberian penghargaan di Hotel Pullman Jakarta.

Ia mengungkapkan UKPBJ Kemenkumham telah mencapai level kematangan 3 atau level proaktif. Posisi level proaktif merupakan komponen utama pada pilar transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa.

"Kemenkumham berada pada level kematangan proaktif. Artinya, fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan, melalui koordinasi internal dan eksternal," ungkap Jenderal Polisi bintang tiga tersebut.

Capaian ini, jelas Nico, merupakan hasil komitmen seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengikuti aturan-aturan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku.

"Hal ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh tim yang ada di Kemenkumham, yang telah mengikuti aturan dan parameter yang telah ditetapkan," tutur mantan Kepala STIK Lemdiklat Polri ini.

Ia menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima penghargaan serupa dari LKPP sejak tahun 2022 lalu. Kemenkumham melakukan upaya-upaya agar keunggulan pengadaan barang/jasa dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

"Dari tahun 2022, 2023, hingga 2024, kualitas pengadaan barang/jasa Kemenkumham mengalami peningkatan. Dukungan pimpinan sangat penting, dan Kemenkumham akan terus ikut dalam ajang tahunan ini," ucap Nico.

Adapun acara "Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024" merupakan ajang tahunan yang diinisiasi oleh LKPP. Tahun ini, penghargaan untuk Kemenkumham diserahkan oleh Plh. Kepala LKPP, Iwan Herniwan, kepada Sekretaris Jenderal, Nico Afinta; Kepala Biro BMN, Aman Riadi; dan Pejabat Fungsional  Pengelola PBJ, Anggara Rawijayadi. (Red.Humas Kumham Kaltimtara)

Samarinda - Cerdas Bersama BPSDM Kumham, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur turut berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan Webinar Series 5 bertajuk "Powerful Coaching, Mentoring, dan Counseling untuk Perubahan Organisasi dan Pengembangan Kompetensi ASN", Kamis, (10/10/2024).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim secara virtual. Webinar dibuka oleh Kepala BPSDM Kemenkumham Razilu, yang menegaskan pentingnya coaching, mentoring, dan counseling dalam menciptakan perubahan signifikan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

“Webinar kali ini sangat efektif dalam membangun kapabilitas ASN dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan perubahan positif,” Ungkap Razilu.

Webinar kali ini menghadirkan Narasumber utama yaitu Plt. Kepala LAN Republik Indonesia Muhammad Taufiq, yang memberikan pemaparan mendalam mengenai strategi dan teknik coaching, mentoring, serta counseling yang bisa diterapkan dalam konteks organisasi pemerintahan. Ia juga memaparkan terkait peran ASN dalam menghadapi tantangan serta berkontribusi lebih baik dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan Webinar Series 5 ini merupakan bagian dari upaya BPSDM Kemenkumham dalam terus mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas SDM ASN khsususnya dijajaran Kementerian Hukum dan HAM, untuk dapat mendukung dan menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap perubahan di masa depan. (Red.Humas Kumham Kaltimtara)

Samarinda – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur mengadakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Kutai Kartanegara pada, Rabu, 9 Oktober 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Basmal, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Gun Gun Gunawan.  

Dalam acara tersebut, Andi Basmal didampingi oleh Kasubbid FPPHD, Zainut Taqwim, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkumham Kaltim. Rapat juga dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara, Purnomo; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Arianto beserta jajaran; serta Perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Hery Setyawan dan Ali Syafitra.  

Rapat dimulai dengan sambutan dari Kepala Bidang Hukum Mia Kusuma yang menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Pembahasan kemudian dipimpin oleh Zainut Taqwim sebagai moderator, dengan fokus pada tiga Raperbup yang dibahas, yaitu Rancangan Peraturan Bupati tentang Klinik Konsultasi Desa, Rancangan Peraturan Bupati tentang Kemitraan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Perusahaan, Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rumah Layak Huni.

Setelah diskusi rancangan, tim Kanwil Kemenkumham Kaltim mempresentasikan hasil harmonisasi yang berisi saran dan masukan dari fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Rapat ditutup dengan sesi diskusi, di mana perangkat daerah memberikan tanggapan terhadap hasil harmonisasi yang telah disusun.

Kepala Kantor Wilayah, Gun Gun Gunawan berharap dengan dilaksanakan kegiatan ini, nantinya regulasi yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.  (Red.Humas Kumham Kaltimtara)